Jumat, 16 Maret 2018 16:58

Tempo Digeruduk FPI, LBH Pers Minta Penegak Hukum Bertindak Featured

Tempo Digeruduk FPI, LBH Pers Minta Penegak Hukum Bertindak Karikatur Majalah Tempo yang diprotes FPI
PROKLAMASI.co.id - Cover karikatur Majalah Tempo yang terbit pada 26 Februari 2018, mendapat protes dari Front Pembela Islam (FPI) karena dianggap telah menghina pimpinan mereka yakni Rizieq Syihab yang saat ini tengah tersandung kasus dugaan pornografi.
 
Sebagai bentuk protes, massa FPI menggelar aksi demonstrasi di Gedung Tempo di kawasan Palmerah Barat, Jakarta Selatan, hari ini, Jumat (16/3/2018).
 
Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers angkat bicara. LBH Pers berpendapat bahwa apa yang dilakukan Tempo adalah sebuah karya jurnalistik yang dilindungi Undang-Undang dan Konstitusi. Khususnya Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 28 F UUD 1946.
 
Pers, lanjut LBH Pers, sesuai fungsinya adalah lembaga kontrol yang menjunjung tinggi nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia serta menghormati kebhinekaan.
 
"Seharusnya, jika salah satu pihak atau kelompok ada yang keberatan atau dirugikan dengan sebuah karya jurnalistik mekanismenya adalah menempuh jalur sengketa jurnalistik dengan memberikan hak jawab atau hak koreksi sebagaimana dalam Pasal 4 UU Pers atau mengadukan media atau karya jurnalistik tersebut kepada Dewan Pers. Karena Dewan Pers lah yang berhak menilai dan memiliki kewenangan menilai apakah sebuah karya jurnalistik tersebut telah melanggar kode etik jurnalistik atau tidak," tulis LBH Pers dalam rilisnya yang diterima redaksi pada Jumat (16/3/2018).
 
Demonstrasi adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi juga Undang-Undang. Namun dengan niat akan "menduduki", memaksa untuk mengakui kesalahan, intervensi ruang redaksi dan berbagai bentuk intimidasi lainya adalah hal yang tidak dibenarkan oleh hukum. 
 
"Sehingga jika itu terjadi, aparat penegak hukum sudah sepatutnya bertindak demi melindungi Pers dan kemerdekaan pers sama saja melindungi wujud kedaulatan rakyat," tukasnya.