Senin, 12 Maret 2018 09:28

Terlanjur Jadi Polemik, KPK Didesak Segera Umumkan Cakada yang Bakal Tersangka Featured

Terlanjur Jadi Polemik, KPK Didesak Segera Umumkan Cakada yang Bakal Tersangka Direktur KOPEL Indonesia, Syamsuddin Alimsyah
PROKLAMASI.co.id - Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia  mendesak KPK segera mengumumkan penetapan tersangka sejumlah calon kepala daerah yang akan bertarung pada Pilkada Serentak 2018 mendatang. Hal ini merujuk pada pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo yang menyebut 90 persen calon kepala daerah berpotensi jadi tersangka.
 
“Kita desak KPK umumkan sekarang. Jangan setelah pilkada karena risikonya berat. Tidak hanya dari segi stabilitas politik tapi juga biaya. Bayangin kalau mereka menang lalu kemudian jadi tersangka dan terbukti, kita akan mencari lagi penggantinya,” kata Direktur KOPEL Indonesia, Syamsuddin Alimsyah dalam rilisnya yang diterima redaksi pada Minggu (11/3/2018) malam.
 
Syamsuddin menyadari, pernyataan Ketua KPK bahwa 90 persen calon kepala daerah berpotensi jadi tersangka, telah mengundang polemik di publik.
 
Sebab itu, kata Syam, tak ada solusi lain, selain segera mengumumkan siapa saja kandidat yang sudah memenuhi alat bukti untuk ditetapkan jadi tersangka.
 
Namun demikian, Syam mengkritik pernyataan Agus yang dilontarkan di tengah masa tahapan pilkada berjalan. Karena justru KPK bisa dipersepsikan masuk ke ranah politik.
 
" Ini bagi saya terlambat dan cenderung dipersepsikan KPK terjebak masuk ranah politik,” tuturnya.
 
Sekarang ini publik juga belum atau tidak paham siapa calon bakal tersangka. dikuatirkan  publik  ditarik ke ranah politik yang tidak pasti dan saling curiga.
 
"Takutnya juga publik menjustifikasi pernyataan KPK, bahwa semua petahana dan mantan gubernur atau mantan bupati adalah korupsi. Lalu, apakah calon lain yang bukan petahana dan mantan kepala daerah itu bisa dijamin lebih bersih? Belum tentu juga. Persepsi  ini yang harus dihindari," katanya.
 
Masih menurut Syam,  baiknya KPK tidak perlu mempublikasi ada cakada yang 90 persen calon tersangka, melainkan percepat saja proses penyelidikan lalu naikkan tersangka. "Itu lebih terhormat," ujarnya.
 
KPK, lanjut Syam, juga punya tanggungjawab menjaga dan memastikan pilkada berintegritas. Terlebih, KPK selama ini memang dilibatkan dalam proses verifikasi calon kepala daerah dalam hal administrasi laporan kekayaan kandidat. Sebab itu, kata Syam, KPK seharusnya sudah sejak awal memanfaatkan kewenangannya untuk melakukan penelusuran atas sumber kekayaan kandidat yang dianggap tidak rasional.
 
“Akan lebih terhormat bila KPK dari awal memberi catatan kepada kandidat yang kekayaannya abu-abu. Lihat di jaman kepemimpinan AS (Abraham Samad) malah saat itu kita kenal tinta saksi stabilo bagi sang menteri. Harusnya ini bisa dikembangkan KPK di pilkada. KPK bisa memberi warna, mana kandidat yang kekayaannya bersih,” pungkasnya.