Komnas HAM Apresiasi Sikap Tegas Kapolri Copot Kapolres Solok

Selasa, 06 Jun 2017 09:10
Komnas HAM Apresiasi Sikap Tegas Kapolri Copot Kapolres Solok Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai

PROKLAMASI.co.id – Sikap tegas Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencopot Kapolres Solok AKBP Susmelawai Rosya karena dianggap tidak tegas menangani kasus persekusi mendapat apresiasi dari Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

"Komnas HAM apresiasi Kapolri yang tegas, termasuk menindak anggotanya, pimpinan Kepolisian di bawah yang tidak mau memproses atau tidak mau menjalankan tugas penegakkan hukum. Komnas HAM mengapresiasi," kata Natalius di Jakarta, Senin (5/6/2017).

Natalius mengatakan, persekusi merupakan musuh seluruh umat manusia. Sebab, persekusi bisa menjadi pintu masuk terjadinya sebuah pelanggaran HAM serius.

"Untuk itu, menurut saya, Komnas HAM mendukung Kepolisian untuk menegakkan hukum terkait persekusi," imbuh Natalius.

Namun demikian, Natalius mengingatkan, Kepolisian lebih berperan pada proses penegakkan hukum. Sementara upaya antisipasi tindak persekusi harus dilakukan oleh seluruh instansi terkait.

Natalius berharap, instansi pemerintah yang sudah diberikan kewenangan sesuai bidangnya seperti pendidikan, anak, kesehatan, keagamaan, dan lainnya bisa berfungsi dengan maksimal.

Dengan demikian, kata Natalius, beban kerja Kepolisian menjadi tidak berlebihan.

Diberitakan sebelumnya, AKBP Susmelawati Rosya dicopot dari jabatan Kepala Polres Solok Kota karena kasus persekusi dengan korban dokter Fiera Lovita.

"Dianggap dia (Rosya) tak tuntas menangani masalah itu (kasus persekusi)," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Setyo Wasisto ketika ditemui wartawan usai hadir di sebuah acara diskusi publik di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).

Rosya dinilai hanya melakukan fungsi pembinaan Polri, yakni memediasi permintaan maaf Fiera terhadap organisasi masyarakat yang mengintimidasinya.

Sementara di sisi lain, Rosya dinilai tidak melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana di dalam perkara itu. Padahal, aksi intimidasi dan pengancaman kekerasan itu nyata.