Naiknya Tunjangan DPRD DKI Berimbas pada Penurunan Belanja APBD-P Featured

Senin, 02 Oktober 2017 18:18
Naiknya Tunjangan DPRD DKI Berimbas pada Penurunan Belanja APBD-P Rapat paripurna DKI Jakarta, Senin (2/10/2017).
PROKLAMASI.co.id - APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2017 telah ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (2/10/2017).
 
Dalam laporan Badan Anggaran yang ditandatangani oleh Ketua Badan Anggaran Prasetio Edi Marsudi menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Perubahan terjadi pada total belanja daerah dari 63 Triliun menjadi 61 Triliun atau terjadi pengurangan sekitar 1.7 triliun.
 
Salah satu item yang mengalami pengurangan belanja terjadi pada belanja langsung yang berada di SKPD mitra Komisi A yaitu sebesar Rp 252 Milyar.
 
Selain itu, belanja pegawai juga mengalami pengurangan yaitu sebesar 1,9 milyar.  Pengurangan juga terjadi pada 49 kegiatan yang tersebar di 38 SKPD/UKPD. Salah satunya di 32 kelurahan termasuk 4 kelurahan yang berada di Kepulauan Seribu. 
 
Menurut Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, penurunan belanja yang begitu signifikan ini merupakan imbas dari kenaikan tunjangan anggota DPRD yang mencapai tiga kali lipat dari tunjangan sebelumnya dalam APBD Pokok 2017. 
 
"Tentu hal ini membawa pengaruh signifikan terhadap layanan publik masyarakat Jakarta. Penurunan yang terjadi pada belanja langsung di sejumlah SKPD bahkan di kelurahan merupakan bukti imbas dari Kenaikan tunjangan DPRD yang akan berakibat buruk pada layanan pendidikan, kesehatan dan layanan keluruhan," kata Kordinator Advokasi Kinerja Keuangan Daerah KOPEL Indonesia, Anwar Razak dalam press release yang diterima Proklamasi.co.id hari ini.
 
Menjadi sebuah ironi, kata Anwar, DPRD ditengah-tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan anggaran untuk pengentasan warga miskin, bantuan pendidikan dan layanan kesehatan serta pengurangan jumlah pengangguran, justru mereka tanpa merasa berdosa menaikkan tunjangannya.
 
"Bahkan ditengah-tengah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sedang mengalami perlambatan dan target RPJMD yang tidak tercapai," pungkasnya.