Pengamat: Isu Kebangkitan PKI Hanya Komoditas Politik Featured

Sabtu, 30 September 2017 14:17

PROKLAMASI.co.id - Presidium Alumni 212 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (29/9/2017). Aksi tersebut kemudian disebut dengan "Aksi 299".

Ada dua isu besar yang diusung massa Alumni 212 itu, yakni menolak Perppu Ormas dan melawan kebangkitan PKI.

Menanggapi hal itu, pengamat hukum tata negara, Erfandi menilai isu kebangkitan PKI yang diusung massa unjuk rasa itu sarat dengan kepentingan politik, terutama menuju Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

"Saya melihatnya isu Kebangkitan PKI itu hanya komoditi politik untuk pilkada 2018 dan pemilu 2019 saja. Karena  sama sekali tidak ada relefansinya antara tuntutan penolakan PKI dengan tuntutan pencabutan Perpu Ormas yang membubarkan HTI," kata Erfandi kepada Proklamasi.co.id pada Sabtu (30/9/2017).

Menurutnya, ada tiga aspek yang dapat dilihat dari berkembangnya isu kebangkitan komunis di Indonesia.

Pertama, kata Erfandi, Perpu Ormas lahir untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk PKI.

"Loh kok malah HTI minta di cabut perpu itu, apa jangan-jangan HTI ada kesamaan relevansi dengan PKI sendiri?" ujarnya.

Kedua, lanjut Erfandi, pembubaran PKI didasarkan pada TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, yang saat itu MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan beda kontek dengan MPR saat ini yang merupakan lembaga tinggi negara.

"Artinya kekhawatiran bangkitnya PKI itu tidak memiliki dasar yuridis secara ketatanegaraan karena untuk membangkitkan PKI berarti harus amandemen UUD 1945 dulu," tuturnya.

Ketiga, Erfandi merujuk pada hasil survei terbaru Saiful Mujani Research terkait maraknya isu komunisme yang hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak percaya dengan isu kebangkitan komunis.

"Saya baca hasil survey saiful Mujani yang menyebutkan mayoritas masyarakat tidak khawatir kebangkitan PKI dan tidak ada relevansinya antara isu PKI dengan kesejehteraan sosial. Ini artinya isu demo PKI dan pencabutan perpu hanya kominitas politik saja bukan isu rakyat," pungkasnya.