Senin, 09 Oktober 2017 13:37

Demokrat Buka Peluang Terima Perppu Ormas Featured

Demokrat Buka Peluang Terima Perppu Ormas Syariefuddin Hasan
PROKLAMASI.co.id - Komisi II DPR RI saat ini tengah membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Pada pembahasan pertama telah dilakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah.
 
Kemudian, pada 16 Oktober 2017, rencananya akan didengarkan sikap dari fraksi-fraksi di DPR.
 
Komisi II juga akan mengundang perwakilan masyarakat terkait Perppu tersebut untuk kemudian diputuskan apakah diterima atau ditolak dalam rapat paripurna sebelum masa reses.
 
Partai Demokrat yang ikut membahas Perppu tersebut masih belum menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak Perppu tersebut. Saat ini, Demokrat masih mempelajari Perppu pembubaran Ormas anti Pancasila itu.
 
"Tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Kami harus telaah dengan baik," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefudin Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).
 
Salah satu yang disoroti Demokrat terkait pembubaran Ormas, kata Syarief, adalah mekanisme pembubaran. Menurut dia, ada tahapan pembubaran Ormas yang seharusnya ditempuh.
 
"Ini kan unsur pembinaan. Kami tekankan di situ," ujar Anggota Komisi I DPR RI itu.
 
Namun demikian, tak menutup kemungkinan Demokrat akan menerima Perppu tersebut namun memberi catatan.
 
Salah satunya adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas, yakni mengenai pasal pengadilan.
 
"Belum ditentukan karena masih dipelajari. Tapi itu sering dilakukan di DPR. Perppu diterima terus langsung diajukan rancangan undang-undangnya untuk direvisi secara menyeluruh," tutur Syarief.