Kamis, 05 Oktober 2017 21:47

Ditutupi, Ada Apa dengan Perda Hak Keuangan DPRD DKI Jakarta? Featured

Ditutupi, Ada Apa dengan Perda Hak Keuangan DPRD DKI Jakarta? DPRD DKI Jakarta

PROKALAMASI.co.id - Hingga saat ini Perda Hak Keuangan DPRD DKI Jakarta yang telah disahkan beberapa waktu lalu belum juga dapat diakses publik baik secara langsung di bagian perundang-undangan DPRD DKI Jakarta dan Biro Hukum Pemda DKI Jakarta, maupun lewat website Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.

Dokumen Perda yang mengatur gaji dan tunjangan DPRD baru diterima Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Per hari ini, Kamis (5/10/2017). Bahkan tanggal pembuatan suratnya baru tanggal 2 Oktober 2017 kemarin. Padahal penetapannya sudah dilakukan 2 Minggu lalu dan berdasarkan PP 16 tahun 2010 yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD, Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan sudah harus ditandatangani gubernur paling lambat 30 hari setelah adanya persetujuan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menyesalkan keterlambatan ini. Pelambatan proses ini dinilai telah menutup hak publik sebagaimana jaminan Undang Undang Keterbukaan Informasi publik.

"Selain itu keterlambatan ini membungkam sikap kritis masyarakat. Ini adalah langkah mundur dibanding tahun sebelumnya. Pemprov DKI Jakarta dikenal sebagai daerah yang sangat responsif terhadap kebutuhan informasi publik dan bahkan mejadi daerah pilot untuk transparansi informasi publik," kata Koordinator Divisi Advokasi Keuangan Daerah, Anwar Razak dalam press release yang diterima redaksi pada Kamis (5/10/2017).

Untuk diketahui, Perda  Hak Keuangan  DPRD ini telah menaikkan  gaji dan tunjangan DPRD hingga 3 kali lipat sehingga banyak mendapatkan sorotan publik karena berimplikasi menyedot belanja langsung sektor-sektor dasar.

"Publik saat ini ingin tahu apa yang akhirnya disepakati dalam perda ini dan apakah kenaikannya wajar atau tidak," pungkas Anwar.