Senin, 02 Oktober 2017 08:06

Dukung Dedi Mulyadi, LPKG-Jabar Desak Setya Novanto Bersihkan Golkar dari Begal Pilkada Featured

Dukung Dedi Mulyadi, LPKG-Jabar Desak Setya Novanto Bersihkan Golkar dari Begal Pilkada Ilustrasi

PROKLAMASI.co.id - Lingkar Peduli Kaderisasi Partai Golkar-Jabar (LPKG-JABAR) menilai Partai Golkar saat ini sudah kehilangan arah gerakan dan visi besar partai. Filosofi berkarya dan berperstasi dinilainya hanya jargon kosong, dimana kata dan perilaku jauh dari kenyataan. Hal ini merujuk pada banyaknya kader Golkar yang ditangkap KPK.

"Sampai dengan bulan September 2017, setidaknya ada lima kepala daerah yang berasal dari Golkar yang ditangkap KPK," kata Sekjend LKPG-Jabar, Kurnia Alfarizy dalam press release yang diterima Proklamasi.co.id pada Senin (2/9/2017).

Idealnya, menurut Kurnia, partai politik menjadi institusi resmi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyiapkan kader yang berintegritas dan berkualitas. Lahirnya kader parpol yang bersih dan professional tergantung pada sistem parpol itu sendiri dalam menjalankan fungsi pengkaderan dan tata kelola organisasi yang bersih.

"Sehingga sulit mengharapkan adanya kader parpol baik di eksekutif mau pun legislatif yang bersih, jika parpol tempat berhimpunnya pun tidak bersih," imbuhnya.

Belum lagi politik transaksional yang cenderung mengakar kuat dalam tubuh Partai Golkar. Tradisi ini, kata Kurnia, bisa dikatakan sudah menjadi rahasia umum. Kandidat yang ingin maju jadi ketua umum Golkar, atau yang berniat mencalonkan diri di eksekutif atau pun legislatif menggunakan perahu Golkar wajib memiliki “gizi” yang cukup.

"Lazimnya, mereka yang terpilih menjadi ketua umum, kepala daerah atau anggota legislatif dari Golkar adalah mereka yang punya “gizi” alias materi atau uang yang besar," ujarnya.

Kurnia pun memiliki istilah sendiri terhadap pihak-pihak yang sering meminta mahar. Ia menyebutnya sebagai "begal Pilkada. "Mereka yang sering meminta gizi itu, menurut kami, ibarat begal, tepatnya “begal pilkada” yang merusak demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Akibat politik transaksional ini, lanjut Kurnia,
pada akhirnya kader yang berintegritas, berprestasi dan punya visi-misi akan kalah oleh mereka yang bermodalkan uang saja tapi tidak punya kapasitas. "Kader partai yang bermodalkan uang untuk merebut kekuasaan inilah yang nantinya menjadi bibit koruptor," ungkapnya.

Sebab itu, LPKG-Jabar mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto untuk memecat oknum-oknum yang kerap meminta mahar kepada para kandidat yang akan maju dalam pemilu. Pasalnya, praktik tersebut dinilai jelas telah merusak nilai-nilai demokrasi dan menambah buruk citra Golkar.

Selain itu, LPKG-Jabar mendorong kader-kader Partai Golkar yang loyal, bersih dan berprestasi untuk maju dalam Pileg dan Pilkada, khususnya pilkada serentak 2018.

LPKG-Jabar kemudian merekomendasikan DPP Partai Golkar untuk mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jabar pada 2018 mendatang.

"Dukungan ini juga didasari atas keputusan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang dihadiri seluruh pimpinan Partai Golkar mulai tingkat desa, kecamatan dan kota/kabupaten se-Jawa Barat, yang diselenggarakan di Karawang, Rabu 26 April 2017," pungkasnya.