Rabu, 05 Juli 2017 13:31

Komisioner Komnas HAM Sebut Fahri Hamzah Asbun Featured

Komisioner Komnas HAM Sebut Fahri Hamzah Asbun Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai

PROKLAMASI.co.id - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta agar dua komisi yakni Komnas HAM dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Menurutnya, keberadaan dua komisi tersebut tidak diperlukan lagi. Sebab, urusan hak asasi manusia telah diurus oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Dirjen HAM. Sedangkan untuk korupsi, kata Fahri, setelah KPK enggak ada menjadi tanggung jawab Presiden.

"Komnas HAM seperti yang terjadi kepada KPK. Ada tren, menurut saya, kejadiannya begini. Lembaga-lembaga ini sebetulnya sudah tidak diperlukan karena pada dasarnya negara telah mengalami konsolidasi demokrasi dan penguatan institusinya secara baik," kata Fahri beberapa waktu lalu.

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai menanggapi keras pernyataan Fahri itu. Pigai menilai pemikiran Fahri justru mundur ke belakang jika ingin komisi ini dihilangkan. 

Menurut Pigai, Komnas HAM merupakan tumpuan dari pencari keadilan untuk menuntut hak asasi. Begitu pula dengan KPK yang menjadi tumpuan dari mereka yang mencari keadilan akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat publik. 

"Adanya keinginan untuk membubarkan kedua lembaga ini sama saja dengan kita ingin kembali kepada negara ototiter, kita ingin agar negara kembali pada abuse of power. Penyalahgunaan itu berimplikasi pada korupsi yang berlebihan, juga berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia," tegasnya di DPR, Selasa (4/7).

Sebab itu, menurut Pigai tak ada alasan untuk membubarkan Komnas HAM dan KPK. "Mereka (Komnas HAM dan KPK) adalah dua pilar utama paling penting," tuturnya.

Pigai mengatakan, pernyataan Fahri asbun alias asal bunyi. Ia menyebut Fahri tidak paham antara tugas Komnas HAM dan Dirjen di Kementerian Hukum dan HAM.

"Kalau Fahri Hamzah itu kan asbun lah ya, asal bunyi. Jadi dia enggak paham bahwa Komnas HAM mengawasi pelaksanaan kemajuan dan perlindungan yang dilakukan pemerintah. Dirjen HAM itu mengkoordinir aspek HAM yang terkait ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya," kata Pigai. 

Jadi, menurut Pigai tugas Komnas HAM dan Dirjen HAM sangat berbeda sehingga tak tumpang tindih seperti yang disebutkan oleh Fahri. Dia menjelaskan, Direktorat Jenderal HAM adalah pelaksana dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan, Komnas HAM bertugas mengawasi pelaksanaannya sehingga tak ada tumpang tindih. 

"Mengawasi pelaksanaan itu Komnas HAM, berpedoman pada hukum HAM internasional yaitu covenant PBB. Covenant PBB adalah instrumen HAM yang besar," ujarnya.