PROKLAMASI.co.id - Komunitas Cinta Bangsa (KCB) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi dana sosialisasi Asian Games 2018 yang saat ini ditangani Polda Metro Jaya.
 
Ketua KCB, Imam Rahmatullah menilai Polda Metro Jaya lamban bahkan terkesan tebang pilih dalam mengusut kasus tersebut. Ia menduga ada keterlibatan Syamsul Arifin yang merupakan adik dari Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam kasus yang merugikan negara sebesar Rp 5 miliar itu. Tapi polisi justru terkesan tak mampu untuk menyentuhnya.
 
"Syamsul Arifin adik Menpora disebut-sebut adalah aktor penyebab kerugian negara Rp 5 miliar lebih," kata Imam saat menggelar aksi di Gedung KPK pada Jumat (24/11/2017).
 
Dugaan adanya keterlibatan Syamsul dalam kasus tersebut, kata Imam, bukan tidak berdasar. Menurut Imam, nama Syamsul kerap disebut-sebut oleh para tersangka, yakni Sekretaris Jenderal Komite Olahraga Indonesia (KOI), Deddy Iswandi dan Bendahara KOI, Anjas Rivai.
 
"Ini audit BPK lho. Masa Polda Metro lama sekali nangani kasus ini. Para tersangka, Sekjend & Bendahara KOI tiap diperiksa komentarnya nyebut adik Pak Menteri yang ngatur semua," kata Imam.
 
Imam mengatakan, semua pihak menginginkan Asian Games ini berjalan sukses tanpa dicederai oleh tindakan-tindakan yang merugikan negara. Sebab itu, segala dugaan korupsi harus diusut tuntas tanpa pandang bulu.
 
"Jangan didiamkan (Syamsul Arifin). Kita semua menginginkan Asian Games ini berjalan sukses, jangan cederai dengan tindakan yang merugiakan negara seperti ini. Mentang-mentang adik menteri terus seenaknya aja," imbuhnya.
 
Selain Syamsul Arifin, Imam juga menduga adanya keterlibatan Ketua Umum KOI, Erick Thohir dalam kasus korupsi tersebut. 
 
"Klo sekretaris & bendara sudah TSK, masa ketua KOI Erick Thohir ga diperiksa," ujarnya.
 
Sebab itu, kata Imam, KCB meminta KPK untuk mengambil alih kasus tersebut. "Kami minta KPK ambil alih ini kasus dan tuntaskan. Jangan tebang pilih, mau menteri, mau ketua KOI, kalau memang korupsi ya tersangkakan," pungkasnya.
 
Sekedar diketahui, penyidik Reskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana sosiliasasi Asian Games 2018 itu. Ketiga tersangka itu adalah Dodi Iswandi selaku Sekjen KOI, Anjas Rivai selaku Bendahara KOI dan pengusaha Iwan Agus Salim selaku penyedia jasa.
PROKLAMASI.co.id - Belakangan ini ramai pemberitaan terkait beberapa aset strategis negara yang akan dilego ke pihak swasta. Hal ini menuai banyak kontroversi di masyarakat.
 
Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan potensi "diobralnya" aset negara berawal dari inkonsistensi pemerintah. Ia menyebut  pemerintah sejak awal berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, namun percepatan pembangunan infrastruktur ini justru hanya dijadikan modus.
 
"Tidak ada satu aset strategis di negara manapun yang dikelola oleh swasta. Lama-kelamaan menjadi modus. Negara liberal sekalipun, tak menyerahkan aset strategis ke swasta," kata Enny dalam diskusi "Musim Obral Aset Negara" di Jakarta, Rabu (22/11/2017).
 
Enny menyebut beberapa proyek strategis yang diserahkan kepada BUMN bermasalah. Ia mengatakan, banyak kontraktor di daerah yang belum dibayar.
 
"Sehingga kemudian muncul ide instan yaitu menyerahkan proyek yang sudah selesai kepada swasta," ujarnya.
 
Enny menegaskan, aset strategis seperti bandara dan pelabuhan, merupakan pintu gerbang suatu negara. Sehingga, pengelolaannya tak bisa dikompromikan dengan swasta.
 
Enny khawatir akan mengancam kepentingan nasional jika pengelolaan bandara dan pelabuhan diserahkan kepada swasta. Sebab, menurutnya, pemerintah tak lagi bisa mendeteksi ancaman yang masuk dari luar.
 
"Kalau yang mengelola swasta dan mereka yang punya aturan boleh tidaknya, maka tidak ada lagi NKRI," tegasnya.
 
Karena itu, Indef meminta pemerintah melakukan pemetaan aset-aset strategis, agar bisa dikelola BUMN.
 
PROKLAMASI.co.id - Kelompok Cipayung Plus Kalimantan Barat sepakat untuk mengawal Pemilihan Gubernur 2018 yang damai sehingga melahirkan pemimpin berkualitas.
 
Kesepakatan tersebut lahir dalam diskusi yang diadakan oleh Badko HMI Kalimantan Barat di Rumah Makan Sari Bento, Pontianak, Rabu (22/11/2017).
 
Ketua OKP Badko HMI Kalbar Muhammad Faiz meminta penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, dan lembaga terkait untuk bertindak tegas dalam memberikan sanksi bagi peserta yang melanggar aturan, termasuk menggiring isu  SARA.
 
 Selain itu, kata Faiz, pemahaman masyarakat juga perlu diperkuat tentang bahaya isu SARA dalam Pilkada serta tidak pentingnya politik identitas yang berpotensi memicu konflik horizontal. 
 
Faiz menambahkan, Cipayung Plus akan bersinergi sebagai motor penggerak pengawasan partisipatif dalam mewujudkan demokrasi yang di cita-citakan. Selain juga akan melakukan gerakan pencerdasan dan penyadaran politik secara berkesinambungan kepada masyarakat
 
"Meminta semua pihak untuk berkomitmen dalam meredam isu sara," imbuhnya. 
 
Adapun, Cipayung Plus Kalbar sendiri terdiri dari HMI, PMII, Kammi, GMNI, Hikmabudhi, IPM, Ilmispi, dan Pokja Rumah Demokrasi Kalbar.
PROKLAMASI.co.id - Ketua Yayasan Wakaf Quran Indonesia (YWQI), Achmad Baidowi menyerahkan wakaf Al Quran ke Pondok Pesantren Sumber Mas, Desa Rombiya Barat, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep.
 
Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka Gerakan Nasional Wakaf al-Qur’an sebagai upaya untuk terus menghidupkan syiar Islam.
 
“Ini kegiatan sosial kami berupa wakaf al-Qur’an kepada para guru ngaji dan masyarakat muslim,” kata Baidowi saat ditemui di sela-sela acara belum lama ini.
 
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PPP itu membawa 2.500 mushaf Al Quran untuk dibagikan ke-enam lembaga pendidikan Islam di Madura, salah satunya Ponpes Sumber Mas.
 
“Dalam kesempatan ini, kami membawa sebanyak 2.500 mushaf al-Qur’an yang diperuntukkan bagi enam lembaga pendidikan Islam di Madura dengan sasaran para guru ngaji dan masjid-masjid,” ujarnya.
 
Penyerahan wakaf Al Quran ini mendapat apresiasi dari alumni Ponpes Sumber Mas, Moh. Syakir.  Menurutnya, bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.
 
“Acara ini perlu kita beri apresiasi dan dukungan penuh. Al-Qur’an sebagai Kitab suci tentu manfaatnya akan dirasakan langsung oleh si penerima,” ujar Sakir.
 
Apalagi, tambah Sakir, Ahmad Baidowi berasal dari partai yang berasaskan Islam. “Sesuai dan sangat relevan dengan partai beliau yakni PPP,” pungkas Sakir.
PROKLAMASI.co.id - Anggota Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Abdul Chair Ramadhan mengatakan Indonesia tidak mungkin menerapkan sistem khilafah sebagaimana yang dicita-citakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pasalnya, konsep khilafah itu hanya ada satu di dunia.
 
"Dalam beberapa sumber yang saya ketahui, dikatakan khilafah itu ada ketika munculnya Imam Mahdi," kata Abdul Chair dalam diskusi bertajuk "Menyongsong Pemilu Damai, Aman, dan Demokratis" di D Hotel, Jalan Sultan Agung Nomor 9, Guntur, Jakarta Selatan pada Kamis (9/11/2017).
 
Abdul Chair mengatakan, apa yang diperjuangkan HTI soal khilafah itu sifatnya hanya mendakwahkan. Karena berdakwah merupakan tugas para ulama.
 
"Tidak mungkin Indonesia ada khilafah. Karena khilafah hanya satu. HTI itu hanya mendakwahkan," ujarnya.
 
Namun demikian, ia berharap agar dakwah terkait khilafah tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan politis. "Karena kalau dipolitisasi menjadi tidak benar," tegasnya.
PROKLAMASI.co.id - Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (IKA-UIN) Sunan Gunung Djati Bandung akan menggelar Musyawarah Besar yang salah satu agendanya adalah pemilihan calon ketua IKA-UIN di Hotel Buguet Panorama Lembang Bandung pada 4 November 2017 mendatang.
 
Beberapa calon sudah mulai bermunculan salah satunya adalah Acong Latif yang disebut sudah mendapat banyak dukungan dari para alumni untuk maju sebagai Ketua IKA-UIN Bandung. Acong dianggap paling mampu mengumpulkan alumni UIN Bandung di seluruh Indonesia.
 
Ende Hasby Nazaruddin, juru bicara Acong yang juga Dosen Universitas Islam Negeri Bandung membebanarkan banyaknya dukungan dari para alumni untuk Acong sebagai Ketua IKA-UIN Bandung.
 
“Betul beberapa senior-senior dan beberapa guru besar UIN Bandung mendukung saudara Acong Latif sebagai Ketua IKA UIN Bandung," Kata dosen yang akrab di panggil Kang Hasbi itu.
 
Bahkan, menurut Kang Hasbi, dukungan terhadap Acong tidaj hanya datang dari dalam UIN Bandung, tetapi juga dari rekan sejawatnya di DPR RI, Instansi Pemerintah dan beberapa organisi besar yang tergabung di seluruh Indonesia.
 
"Tidak hanya itu saja bahkan dukungan dari luarpun seperti beberapa kawan DPR RI, Ketua BPP IMA Anggakatan Muda Siliwangi (AMS), Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) DPD Jabar, Seleberiti Anti Narkoba Indonesia (SANI), ARB Law Firm termasuk Prodi Ilmu Hukum UIN Bandung telah menyatakan dukungannya kepada saudara Acong Latif," Jelasnya.
 
Kang Hasbi menjelaskan selain Acong Latif juga ada beberapa kandidat lainnya yang mencalonkan sebagai Ketua di Musyawarah Besar Ika UIN Bandung, namun dukungan Kang Latif bersama pendukung lainnya tetap kepada Acong Latif, karena dianggap paling mampu mengakomodir puluhan ribu Alumni UIN Bandung.
 
"Selain itu beliau sudah berkiprah di dunia Advokat dan namanya sudah dikenal di kanca nasional yang dengan pengalaman dan jaringannya akan memberikan warna untuk kampus dan alumninya,” Tegasnya.
 
Begitu juga dengan Acong Latif saat dikonfirmasi oleh awak media menyatakan kesiapannya untuk mencalonkan sebagai ketua Alumni UIN Bandung.
 
“Saya sebagai alumni siap untuk mencalonkan sebagai Ketua IKA-UIN Badung sebagai bentuk pengabdian saya baik almamater ataupun alumninya dan mengajak temen-teman alumni baik yang senior yang sudah berkiprah di profesianya seperti Dosen, DPR, Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian dan lembaga-lembaga lainya bahkan ke yang baru lulus untuk berkomunikasi dan membangun Alumni secara kekeluargaan,” jawab sang Pengacara kondang itu via telepon.
 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung salah satu kampus besar yang bersejarah di Indonesia yang Alumninya sudah puluhan ribu bahkan ratusan ribu diberbagai profesi dan lembaga negara yang di beri nama Ikatan Alumni Universitas Islam Negeri (IKA-UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

PROKLAMASI.co.id - Pidato pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (16/10/2017), menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran dalam pidatonya Anies menggunakan kata "pribumi dan non pribumi" yang terasosiasi dengan rasisme.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan penyebutan istilah pribumi dan non pribumi oleh Anies Baswedan bisa berdampak pada perpecahan sosial dan politik. Meski penyebutan istilah pribumi tidak memberikan dampak hukum, Anies selaku pejabat publik semestinya lebih melek pada perkembangan zaman.

"Secara hukum tidak ada masalah, karena tidak ada sanksi. Tapi secara sosial itu disayangkan. Kurang update aja dia. Apa manfaatnya coba?" cetus Asep, Selasa (17/10/2017).

Diketahui, istilah pribumi sudah dilarang lewat Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie.

Pada salah satu poinnya, Inpres itu memerintahkan kepada Menteri, pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, Bupati/Walikota untuk, "Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan."

Asep mengatakan, Inpres itu sendiri tidak mencantumkan sanksi jika ada pelanggaran dilakukan. Aturan itu hanya meminta para pejabat tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non pribumi dalam acara resmi ataupun tidak resmi serta dalam dokumen-dokumen.

"Kenapa pribumi, non pribumi tidak digunakan? Karena secara sosial akan berbeda perlakuan dan kedudukan kemasyarakatan dan pemerintahannya. Dalam UUD 45 kan semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan," terangnya.

Di samping itu, kata Asep, penggunaan istilah tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Sebab, istilah pribumi dan non pribumi mencerminkan pemisahan sosial di zaman kolonial. Misalnya, Eropa, Timur Asing (Cina), Bumiputra, Arab, India.

"Pengelompokan itu tidak relevan lagi dilakukan. Cara mengukur (penduduk) yang asli juga susah sekali," imbuhnya.

Asep menilai, penggunaan istilah pribumi dan non pribumi ini kemungkinan untuk menyinggung Gubernur DKI sebelumnya yang dianggap sebagai "non pribumi". Namun demikian, ia berharap ini bukan motif politik terselubung dari Anies.

"Ini menegaskan ulang bahwa hal-hal yang tidak produktif, tidak pro-perekat sosial, bisa mengakibatkan kesenjangan antara 'keturunan' dan 'asli'," tandas Asep.

PROKLAMASI.co.id - Sebuah video tentang adanya keributan di sebuah lobi rumah sakit viral di media sosial. Dalam video yang diketahui terjadi di RS Arya Medika Tangerang itu, sejumlah pria berkemeja hitam berlambang "KPK" membentak-bentak petugas rumah sakit.
 
Lambang KPK di kemeja sejumlah pria tersebut menyerupai lambang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Anggota LSM itu menuduh penanganan yang buruk pihak rumah sakit telah menyebabkan seorang pasien meninggal dunia.
 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun merespon kejadian tersebut dengan melaporkan LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) ke polisi.
 
"Kami akan proses secara hukum soal kasus persekusi terhadap teman-teman kesehatan kami. Kami akan buat LP, tapi ternyata polisi kan juga pro-aktif juga kan," ujar Sekjen IDI, Adib Khumaidi, Senin (16/10/2017).
 
Ia mengatakan tindakan yang dilakukan LSM KPK tanpa melalui konfirmasi kepada pihak rumah sakit.
 
"Jadi yang menjadi sorotan kami di sini ada dua. Tindakan persekusi itu dan penggunaan logo institusi negara dengan sembarangan," kata dia.
 
Adib mengatakan bawah meninggalnya seorang pasien saat dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan bukan disebabkan karena penanganan rumah sakit yang tak sesuai prosedur.
 
"Pasien pada saat itu sudah dalam keadaan koma. Awalnya pasien dirawat di RS Hermina Bitung dan dirujuk ke RS yang lebih lengkap alat medisnya," kata Adib.
 
Menurut Adib, saat itu petugas RS Arya Medika telah menjelaskan bahwa peralatan kesehatan di tempat itu terbatas dan segera merujukkan si pasien ke RS Sari Asih Tangerang.

PROKLAMASI.co.id - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara kasus ujaran kebencian dengan tersangka Jonru Ginting ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berkas tersebut dikirim pada Rabu (11/10/2017).

"Berkas sudah dikirim (tahap pertama), tiga hari yang lalu," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Jumat (13/10).

Saat ini, menurut Argo, berkas perkara tersebut sedang dianalisis pihak kejaksaan apakah sudah lengkap atau perlu diperbaiki. Diharapkan berkas dinyatakan lengkap (P21), sehingga bisa segera dilakukan pelimpahan tahap dua terhadap tersangka dan barang bukti.

Diketahui, pasca-memeriksa Jonru sebagai terlapor, penyidik melakukan gelar perkara dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, Kamis (28/9) lalu. Selanjutnya, Jonru diperiksa sebagai tersangka selama 1x24 jam dan ditahan di Rutan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Muannas Alaidid melaporkan pemilik akun media sosial bernama Jonru Ginting dengan nomor laporan LP/4153/VIII/Dit Reskrimsus, tertanggal 31 Agustus 2017, terkait dugaan ujaran kebencian atau hate speech melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

PROKLAMASI.co.id - Polisi akhirnya menetapkan 11 dari 15 orang yang diamankan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap orang dan perusakan barang di Kantoe Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat. Polisi langsung melakukan penahanan terhadap kesebelas orang tersebut. Sementara 4"orang lainnya masih berstatus sebagai saksi.
 
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menjelaskan, polisi mengamankan 15 orang dan langsung melakukan pemeriksaan pasca-kericuhan yang terjadi di Kantor Kemdagri, Rabu (11/10) kemarin. Pada saat pemeriksaan, datang satu orang atas nama Wati Martha Kogoya -diduga pimpinan massa-, ke Mapolda Metro Jaya.
 
"Kami pilah-pilah perannya masing-masing apa. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian gelar perkara, ada 11 orang yang statusnya kita naikkan jadi tersangka. Sesuai dengan peran dan (keterangan) saksi. Jadi 11 tersangka sudah kita tetapkan, dan lima orang termasuk ibu Wati itu belum, masih sebagai saksi," ujar Argo, Kamis (12/10).
 
Terkait motif pengeroyokan yang dilakukan massa, Argo menyebut bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontan.
 
"Itu kegiatannya spontan karena mereka sudah dua bulan di situ menunggu kepastian dari pada kementerian. Mungkin ini ada perbedaan pendapat karena sudah diatur, disengketa, kan sudah di MK. Saat kemarin tahu-tahu spontan, karena mungkin capek juga, jadi mereka mengatakan seperti itu. Sehingga spontan dia melalukan perusakan dan pelanggaran," ungkapnya.
 
Ia menyampaikan, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berperan merusak pot, merusak mobil, memecahkan kaca, melakukan penganiayaan, dan lainnya.
 
"Ya, 11 orang itu kita tahan. Mereka dikenakan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP," katanya.
 
Argo menambahkan, ada salah satu tersangka yang membawa senjata tajam. Alasannya hanya untuk menjaga diri. "Dia mengaku seperti itu menjaga diri. Mereka ada yang mahasiswa, ada yang karyawan di Jakarta," tandasnya.
Halaman 1 dari 146