PROKLAMASI.co.id - Pidato pertama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin (16/10/2017), menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran dalam pidatonya Anies menggunakan kata "pribumi dan non pribumi" yang terasosiasi dengan rasisme.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Parahyangan, Bandung, Asep Warlan Yusuf mengatakan penyebutan istilah pribumi dan non pribumi oleh Anies Baswedan bisa berdampak pada perpecahan sosial dan politik. Meski penyebutan istilah pribumi tidak memberikan dampak hukum, Anies selaku pejabat publik semestinya lebih melek pada perkembangan zaman.

"Secara hukum tidak ada masalah, karena tidak ada sanksi. Tapi secara sosial itu disayangkan. Kurang update aja dia. Apa manfaatnya coba?" cetus Asep, Selasa (17/10/2017).

Diketahui, istilah pribumi sudah dilarang lewat Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Program, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan, yang ditandatangani oleh Presiden RI ke-3 BJ Habibie.

Pada salah satu poinnya, Inpres itu memerintahkan kepada Menteri, pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur, Bupati/Walikota untuk, "Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan."

Asep mengatakan, Inpres itu sendiri tidak mencantumkan sanksi jika ada pelanggaran dilakukan. Aturan itu hanya meminta para pejabat tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non pribumi dalam acara resmi ataupun tidak resmi serta dalam dokumen-dokumen.

"Kenapa pribumi, non pribumi tidak digunakan? Karena secara sosial akan berbeda perlakuan dan kedudukan kemasyarakatan dan pemerintahannya. Dalam UUD 45 kan semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan," terangnya.

Di samping itu, kata Asep, penggunaan istilah tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi riil di masyarakat. Sebab, istilah pribumi dan non pribumi mencerminkan pemisahan sosial di zaman kolonial. Misalnya, Eropa, Timur Asing (Cina), Bumiputra, Arab, India.

"Pengelompokan itu tidak relevan lagi dilakukan. Cara mengukur (penduduk) yang asli juga susah sekali," imbuhnya.

Asep menilai, penggunaan istilah pribumi dan non pribumi ini kemungkinan untuk menyinggung Gubernur DKI sebelumnya yang dianggap sebagai "non pribumi". Namun demikian, ia berharap ini bukan motif politik terselubung dari Anies.

"Ini menegaskan ulang bahwa hal-hal yang tidak produktif, tidak pro-perekat sosial, bisa mengakibatkan kesenjangan antara 'keturunan' dan 'asli'," tandas Asep.

PROKLAMASI.co.id - Sebuah video tentang adanya keributan di sebuah lobi rumah sakit viral di media sosial. Dalam video yang diketahui terjadi di RS Arya Medika Tangerang itu, sejumlah pria berkemeja hitam berlambang "KPK" membentak-bentak petugas rumah sakit.
 
Lambang KPK di kemeja sejumlah pria tersebut menyerupai lambang Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Anggota LSM itu menuduh penanganan yang buruk pihak rumah sakit telah menyebabkan seorang pasien meninggal dunia.
 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun merespon kejadian tersebut dengan melaporkan LSM Komunitas Pengawas Korupsi (KPK) ke polisi.
 
"Kami akan proses secara hukum soal kasus persekusi terhadap teman-teman kesehatan kami. Kami akan buat LP, tapi ternyata polisi kan juga pro-aktif juga kan," ujar Sekjen IDI, Adib Khumaidi, Senin (16/10/2017).
 
Ia mengatakan tindakan yang dilakukan LSM KPK tanpa melalui konfirmasi kepada pihak rumah sakit.
 
"Jadi yang menjadi sorotan kami di sini ada dua. Tindakan persekusi itu dan penggunaan logo institusi negara dengan sembarangan," kata dia.
 
Adib mengatakan bawah meninggalnya seorang pasien saat dalam perjalanan menuju rumah sakit rujukan bukan disebabkan karena penanganan rumah sakit yang tak sesuai prosedur.
 
"Pasien pada saat itu sudah dalam keadaan koma. Awalnya pasien dirawat di RS Hermina Bitung dan dirujuk ke RS yang lebih lengkap alat medisnya," kata Adib.
 
Menurut Adib, saat itu petugas RS Arya Medika telah menjelaskan bahwa peralatan kesehatan di tempat itu terbatas dan segera merujukkan si pasien ke RS Sari Asih Tangerang.

PROKLAMASI.co.id - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah melimpahkan berkas perkara kasus ujaran kebencian dengan tersangka Jonru Ginting ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Berkas tersebut dikirim pada Rabu (11/10/2017).

"Berkas sudah dikirim (tahap pertama), tiga hari yang lalu," ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Jumat (13/10).

Saat ini, menurut Argo, berkas perkara tersebut sedang dianalisis pihak kejaksaan apakah sudah lengkap atau perlu diperbaiki. Diharapkan berkas dinyatakan lengkap (P21), sehingga bisa segera dilakukan pelimpahan tahap dua terhadap tersangka dan barang bukti.

Diketahui, pasca-memeriksa Jonru sebagai terlapor, penyidik melakukan gelar perkara dan menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, Kamis (28/9) lalu. Selanjutnya, Jonru diperiksa sebagai tersangka selama 1x24 jam dan ditahan di Rutan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, Muannas Alaidid melaporkan pemilik akun media sosial bernama Jonru Ginting dengan nomor laporan LP/4153/VIII/Dit Reskrimsus, tertanggal 31 Agustus 2017, terkait dugaan ujaran kebencian atau hate speech melalui media elektronik yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) Juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

PROKLAMASI.co.id - Polisi akhirnya menetapkan 11 dari 15 orang yang diamankan sebagai tersangka kasus pengeroyokan terhadap orang dan perusakan barang di Kantoe Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta Pusat. Polisi langsung melakukan penahanan terhadap kesebelas orang tersebut. Sementara 4"orang lainnya masih berstatus sebagai saksi.
 
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menjelaskan, polisi mengamankan 15 orang dan langsung melakukan pemeriksaan pasca-kericuhan yang terjadi di Kantor Kemdagri, Rabu (11/10) kemarin. Pada saat pemeriksaan, datang satu orang atas nama Wati Martha Kogoya -diduga pimpinan massa-, ke Mapolda Metro Jaya.
 
"Kami pilah-pilah perannya masing-masing apa. Jadi setelah kita lakukan pemeriksaan, kemudian gelar perkara, ada 11 orang yang statusnya kita naikkan jadi tersangka. Sesuai dengan peran dan (keterangan) saksi. Jadi 11 tersangka sudah kita tetapkan, dan lima orang termasuk ibu Wati itu belum, masih sebagai saksi," ujar Argo, Kamis (12/10).
 
Terkait motif pengeroyokan yang dilakukan massa, Argo menyebut bahwa peristiwa tersebut terjadi secara spontan.
 
"Itu kegiatannya spontan karena mereka sudah dua bulan di situ menunggu kepastian dari pada kementerian. Mungkin ini ada perbedaan pendapat karena sudah diatur, disengketa, kan sudah di MK. Saat kemarin tahu-tahu spontan, karena mungkin capek juga, jadi mereka mengatakan seperti itu. Sehingga spontan dia melalukan perusakan dan pelanggaran," ungkapnya.
 
Ia menyampaikan, 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka berperan merusak pot, merusak mobil, memecahkan kaca, melakukan penganiayaan, dan lainnya.
 
"Ya, 11 orang itu kita tahan. Mereka dikenakan Pasal 170 dan Pasal 406 KUHP," katanya.
 
Argo menambahkan, ada salah satu tersangka yang membawa senjata tajam. Alasannya hanya untuk menjaga diri. "Dia mengaku seperti itu menjaga diri. Mereka ada yang mahasiswa, ada yang karyawan di Jakarta," tandasnya.
PROKLAMASI.co.id - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian memastikan, Detasemen Khusus (Densus) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang akan mulai beroperasi pada akhir 2017 tidak akan tumpang tindih dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
Tito mengatakan dengan terbentuknya Densus, justru penanganan kasus korupsi di Indonesia akan lebih masif dengan jumlah personel 3.560 orang.
 
Di samping itu, akan ada kerja sama dengan Kejaksaan.
 
"Kolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan. Jangan dianggap kompetitor lah," kata Tito, kemarin.
 
Ia menambahkan, tugas penanganan Kepolisian sangat luas. Misalnya, kasus korupsi terkait birokrat yang bisa melibatkan ratusan ribu hingga jutaan birokrat.
 
Kasus itu mulai dari kasus gratifikasi hingga suap yang jumlahnya variatif. Ada pula kasus korupsi berkaitan dengan pengusaha dan masyarakat umum biasa.
 
"Persoalannya, mampu enggak ditangani oleh teman-teman KPK yang jumlahnya 1.000 orang? Saya berpendapat dengan adanya densus ini teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar sedangkan densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa," kata Tito.
PROKLAMASI.co.id - DPP PDI Perjuangan terus berharap Waki Kota Surabaya Tri Rismaharini mau maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pilgub 2018 mendatang meskipun Risma sudah menolaknya.
 
"Nanti kita lihatlah, siapa tahu beliau berubah," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira pada Kamis malam (12/10/2017).
 
Menurut Hugo sebaiknya menunggu deklarasi dari PDIP untuk mengetahui kepastiannya. PDIP akan mendeklarasikan cagub Jawa Timur pada Minggu (15/10/2017).
 
"Kalau Bu Risma mau maju kan peluang bagus," imbuh Hugo.
 
Hugo enggan berandai-andai apakah Risma akan jadi cagub Jatim atau tidak. Tetapi menurut dia ada sejumlah nama yang dipertimbangkan layak mendampingi Risma.
 
"Ada beberapa alternatif nama," kata dia.
 
Risma sebelumnya juga telah bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu. Namun dia menegaskan tak ingin jadi cagub Jawa Timur.
 
"Aku sudah sampaikan ke Pak Hasto, sampaikan ke Bu Mega, Insya Allah bukan (cagub Jatim dari PDIP)," ujar Risma tadi sore.
PROKLAMASI.co.id - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tampaknya sedang dilema siapa yang akan diusungnya dalam Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang. Pasalnya, kata OSO terlalu banyak bakal calon bagus di tanah Pasundan itu.
 
"Kalau Jawa Barat, waduh belum, belum. Jawa Barat itu ya masih tarik ulur, dan terlalu banyak orang yang bagus," ujar OSO di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).
 
OSO mengatakan di Jawa Barat, terlalu banyak calon yang bagus dan memiliki potensi. Dan semua ingin maju dalam Pilgub.
 
"Banyak yang bagus-bagus, semua mau," ujar OSO.
 
Namun OSO enggan untuk menyebutkan nama siapa saja yang bagus dalam Pilgub Jabar.
 
"Jangan sebut nama lah," kata OSO.

PROKLAMASI.co.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara terkait beberapa anggotanya yang berniat maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018. Ia meminta anggotanya untuk mundur dari anggota Polri jika mau maju sebagai calon kepala daerah.

"Kalau seandainya memang yakin mau maju, nggak ada salahnya untuk as soon as possible selesai secepat mungkin. Sudah yakin, ya mundur saja," kata Tito di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Mantan Kapolda Metro Jaya itu kemudian menyebut nama anggotanya yang mau maju dalam pilkada mendatang. Ia menyarankan agar yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri demi menghindari anggapan penyalahgunaan kewenangan.

"Yang saya tahu baru Kakor Brimob (Irjen Murad Ismail) yang akan mencalonkan Gubernur Maluku," ucap dia. 

Namun demikian, Tito mengatakan tahapan penetapan pasangan calon di pilkada dimulai pada Februari 2018. Tito menyebut, sebelum tahapan itu, anggota yang punya niat masih boleh berkarier di Polri. 

"Sebelum Februari awal, mereka masih boleh jadi anggota polisi. Tapi saya berharap supaya tidak ada conflict of interest sebagai anggota Polri. Kalau memang sudah yakin mau maju, lebih baik mengundurkan diri," sebut Tito. 

"Menurut aturan, dia tak menjadi anggota Polri itu, pengunduran diri, kalau sudah ditetapkan. Jadi kalau ditetapkan nggak boleh dia jadi anggota polisi, yaitu awal Februari," jelas Tito. 

Tito pun menjamin Polri netral dalam pilkada mendatang. Hal itu menjadi komitmen Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai orang nomor satu di Polri.

"Yang jelas kan perintah Presiden posisi netral, perintah Kapolri posisi netral, kapolda saya perintahkan netral, semua. Jadi kalau nanti ada yang berkontestasi anggota Polri, silakan gunakan mekanisme partai yang ada karena Polri tidak berpolitik praktis, bersikap netral. Kita tidak akan ikut campur kepada upaya memenangkan anggota Polri ikut pilkada. Itu urusan mereka," pungkasnya.

PROKLAMASI.co.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memaparkan garis besar struktur Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di hadapan Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (12/10/2017).
 
"Struktur Densus ini akan dibawahi seorang (jenderal) bintang dua. Akan dibentuk Satgas Tipikor di kewilayahan yang dibagi 3 tipe dan kedudukan Kadensus (Kepala Densus) berada langsung di bawah Kapolri," ujar Tito di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).
 
Densus Tipikor Polri yang rencananya mulai beroperasi pada akhir tahun 2017 ini akan menempatkan Satgas di 33 kepolisian daerah (polda) dan satgas akan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu A, B dan C. Namun Tito belum menerangkan secara detail pembagian provinsi pertipe satgas.
 
"6 (polda) Satgas tipe A, 14 (polda) Satgas tipe B, dan 13 (polda) Satgas tipe C," ucap dia.
 
Mantan Kepala BNPT ini mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Bikrokasi (KemenPAN-RB) terkait jumlah personel yang akan direkrut Polri ke dalam Densus Tipikor. Dia juga telah berkoordinasi soal total anggarannya.
 
"Belanja pegawai 3.560 (personel) sebesar Rp 786 M, barang untuk operasi lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) Rp 359 M, belanja modal Rp 1,55 T. Total semuanya Rp 2,6 T," jelas Tito.
 
Anggaran tersebut, jelas Tito, sudah termasuk biaya pembentukan sistem, pembelian sarana untuk penanganan kasus, biaya operasional dan biaya lain-lain.
 
Tito juga menyampaikan tawaran kepada Kejaksaan Agung untuk bergabung ke dalam Densus Tipikor, meski Jaksa Agung HM Prasetyo di beberapa kesempatan menyatakan menolak. Tito mengungkapkan tujuan polisi dan jaksa digabungkan dalam 'satu atap' agar koordinasi penanganan perkara antara penyidik dan penuntut umum seperti KPK.
 
"Kelebihan di KPK, koordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan," tutur Tito.
 
Namun Tito menerangkan, tujuan pembentukan Densus Tipikor bukan untuk menandingi KPK. Menurut dia, kehadiran Densus dapat membantu KPK lebih fokus menangani perkara-perkara korupsi yang besar.
 
"Saya berpendapat dengan adanya Densus ini, teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar, sedangkan Densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa," terang Tito.
 
"Densus ini kan bisa (tangani kasus) yang besar, bisa yang kecil karena kan jaringannya, jumlah (personel)-nya lebih, banyak hampir 3.560. Jadi (Densus Tipikor) lebih masif penindakannya, kolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan. Jangan dianggap kompetitor (KPK)-lah," sambung Tito.

PROKLAMASI.co.id - Komisi II DPR berencana mengundang TNI, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk meminta masukan terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas).

"Kami ingin dengarkan pendapat aparat keamanan termasuk intelijen terkait adanya ormas yang dinilai menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily dalam diskusi di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Dia mengatakan, motif dan alasan dikeluarkannya Perppu Ormas adalah terkait sentimen agama dan juga mengenai keamanan negara. Sehingga, Komisi II DPR ingin mendengarkan pendapat aparat keamanan serta intelijen.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, Komisi II DPR akan melaksanakan rapat internal pada Senin (16/10) untuk menentukan pihak mana saja yang diundang untuk dimintai pendapatnya terkait Perppu Ormas. "Disepakati pada Selasa-Kamis (17-19 Oktober) akan mengundang pakar, aktivis, pimpinan ormas keagamaan terkait Perppu Ormas. Lalu pada Jumat (20/10) akan disampaikan pandangan mini frakso dan 24 Oktober akan dibawa ke Rapat Paripurna," ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa Golkar mendukung Perppu Ormas. Namun, bukan semata-mata apa yang dilakukan pemerintah akan didukung namun partainya punya pendirian sendiri. Menurut dia, Golkar memiliki punya pemikiran yang jelas yaitu sejak awal konsisten menegakkan Pancasila dan siapapun yang merongrong kewibawaan Pancasila maka akan berhadapan dengan Golkar.

"Mendukung Perppu Ormas merupakan gerakan ideologi mengamankan Pancasila sebagai dasar negara," katanya.

Halaman 1 dari 146