PROKLAMASI.co.id - Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan penyebaran hoax serta isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) saat ini menjadi cara ampuh untuk memenangi pemilihan umum.
 
Ray berujar, hoax dan isu SARA menjadi ampuh lantaran politik uang sudah tak terlalu berpengaruh ke publik. Dari sejumlah survei, kata Ray, tidak lebih dari 35 persen masyarakat yang terpengaruh uang.
 
"Jadi, kalau kita kasih uang ke sepuluh orang, yang mau memilih karena uang paling hanya tiga orang," tutur Ray dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Sahabat Polisi di Hotel Grand Menteng, Matraman, Jakarta Timur pada Rabu (18/4/2018).
 
Kampanye politik SARA ini, kata Ray, sangat dinikmati oleh para elite. Sebab itu, tak bisa terlalu berharap terhadap elite politik untuk menghentikan isu SARA. "Mereka teriak-teriak kalau jadi korban saja. Di tempat lain kalau ada kesempatan, justru mereka juga memakai isu-isu tersebut untuk memenangkan kontestasi," ujarnya.
 
Menurut Ray, politik SARA berpotensi akan terus digunakan karena sanksi yang terlalu ringan serta tak ada definisi yang jelas soal politik SARA. Berbeda dengan politik uang.
 
"Tapi yang disebut politik SARA ini apa, sehingga ada pijakan bahwa jika ada mengatakan ini, maka SARA," kata dia.
 
Ray berpendapat, politik SARA jauh lebih berbahaya dibanding politik uang. Hal ini dilihat dari dampak penggunaan dua isu tersebut.
 
Menurut Ray, politik uang jangkauan dampaknya hanya di daerah di mana terjadi pemilihan. Sementara dampak dari politik SARA bisa terjadi hingga ke seluruh wilayah Indonesia. "Yang ribut di Jakarta, tapi dapat memecah belah hingga ke Papua. Dan berdampak panjang. Itu kenapa politik sara lebih berbahaya dari politik uang karena membuat kita terpecah belah," ujarnya.
 
Ia meminta ke depan agar dapat diatur definisi politik SARA secara jelas sehingga penyelenggara Pemilu, dalam hal ini Bawaslu, dapat dengan mudah menindak penggunaan politik SARA.
 
Tak hanya itu, sanksi penggunaan politik SARA yang diatur dalam UU Pemilu perlu direvisi karena menurutnya penjara 1,5 tahun terlalu ringan.
 
"Atau gak perlu revisi UU Pemilu, tapi penegak hukum bersepakat untuk menerapkan KUHP, UU ITE dan anti diskriminasi yang sanksi hukumannya penjara 5 tahun," katanya.
 
Ray menuturkan, saat ini ada tren kenaikan penggunaan isu SARA. Berdasarkan hasil survei, 60 persen publik memlih calon pemimpin berdasarkan agamanya. (Ab)

IMG 20180407 WA0025Proklamasi.co.id - Sekretaris Jenderal Partai Pemersatu Bangsa (PBB), Tjandra Setiadji, S.H., M.H. mengapresiasi langkah para Advokat muda yang tergabung dalam wadah organisasi Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (PRISAI) yang akan memberikan layanan gratis kepada masyarakat untuk berkonsultasi masalah hukum.

Pasalnya menurut Andy saat ini ditengah-tengah pentingnya masyarakat sadar hukum maka harus ada yang peduli untuk membimbingnya.

“Masyarakat perlu diedukasi soal hukum, maka apa yang dilakukan PRISAI ini sangatlah mendidik untuk perbaikan hukum kedepan,” tegas Andy sapaan akrabnya itu.

Sebelumnya diberitakan, kelompok advokat muda yang bergabung engan PRISAI akan memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis kepada masyarakat umum khususnya bagi yang berkedudukan di daerah Jakarta Utara.

Langkah dinilai sangat bagus dan perlu dikembangkan dan ditiru oleh para advokat lainnya. “Saya juga advokat, jadi tahu betul kondisi masyarakat akan kebutuhan ruang konsultasi hukum, maka sekalilagi ini langkah yang baik dan bagus,” Andy kembali menegaskan.

Andy juga menyinggung soal kemampuan masyarakat dalam membayar seorang advokat yang menurutnya masih lemah dibidang ekonomi.

“jadi selain mengedukasi masyarakat, PRISAI juga membantu secara ekonomi karena masyarakat tidak mampu bisa konsultasi gratis dengan persoalan hukum yang dihadapinya,”tambah Presiden SIRI ini.

Berikut susuanan kepengurusan PRISAI:

Ketua Umum: Helex Wirawan, S.E., S.H., M.H.

-          Sekretaris Jenderal: Nasution, S.H., MH.

-          Wasekjen: Juliana Paulina Penaonde, S.H.

-          Ketua Advokasi & Bantuan Hukum: Handy, S.H.

-          Wakil Kabid. Advokasi & Bantuan Hukum: Samsul Bahri, SH.

prisai

prisaiJAKARTA - Para Advokat muda yang tergabung dalam wadah organisasi yang bernama Perkumpulan Insan Advokat Indonesia (PRISAI) dengan Ketua Umumnya, Helex Wirawan, SE., SH., MH. Berkomitmen akan memberikan layanan konsultasi dibidang hukum kepada masyarakat umum.

Hal ini dilakukan dalam rangka menyikapi kebutuhan masyarakat yang dianggapnya masih buta akan Hukum dan informasi tentang Hukum di Indonesia. Baik Hukum Pidana, Perdata, Ketenagakerjaan, Pajak, Dagang maupun hukum Internasional.

“Sebagai wujud kepedulian dan peran serta para praktisi hukum ditengah-tengah masyarakat yang sangat membutuhkan pengetahuan hukum,” ungkap Helex Wirawan dalam keterangan persnya.

Berikut susuanan kepengurusan PRISAI:

-          Sekretaris Jenderal: Nasution,S.H., MH.

-          Wasekjen: Juliana Paulina Penaonde, S.H.

-          Ketua Advokasi & Bantuan Hukum: Handy, S.H.

-          Wakil Kabid. Advokasi & Bantuan Hukum: Samsul Bahri,SH.

Dikatakan, bahwa dirinya dan rekanan para Advokat merasa terpanggil Jiwa Raganya untuk memberikan sumbangsih Ilmu dan tenaga untuk memberikan konsultasi hukum secara Gratis kepada warga masyarakat khususnya untk daerah Jakarta Utara.

“Di Kedai Teh Poci Bang Makmun yang beralamat di Jalan Sungai Bambu No. 1 Pasar Pelita Jakarta Utara, bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi masalah hukum dapat datang ke tempat tersebut,” sambungnya.

Handy, S.H., selaku Ketua Advokasi & Bantuan Hukum menambahkan bahwa sesuai dengan azas dari proses hukum yaitu Equality Before the Law, dimana semua masyarakat sama kedudukannya di mata hukum, maka kegiatan yang dilakukan oleh PRISAI ini dapat dihadiri oleh seluruh lapisan masyarakat (Tukang Becak, Ojek, warga sekitar baik kalangan menengah kebawah maupun kalangan menengah keatas).

“Untuk berkonsultasi hukum secara Gratis di kedai tersebut yang dilayani oleh para praktisi hukum yang handal dan mumpuni. Kegiatan tersebut diadakan mulai dari Jam 08.00 sampai dengan 10.00 pagi,” jelas Handy.

Selanjutnya, SekJen PRISAI, Rudy Nasution, S.H., M.H., juga menilai bahwa antusias dan respon warga sekitar terlihat cukup tinggi untuk mendukung kegiatan tersebut.

“Terlihat pada hari pertama konsultasi gratis yang diselenggarakan oleh PRISAI, cukup banyak warga sekitar dari mulai tukang becak, tukang ojek, dan para warga mulai dari kalangan menengah kebawah maupun kalangan menengah keatas datang untuk berkonsultasi gratis di kedai tersebut,” pungkasnya.

Haris PertamaProklamasi.co.id – Sejak menyataka diri untuk maju sebagai calon ketua umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama terus mendapat dukungan dari para kolega dan seniornya sesame aktivis.

Dukungan tersebut terlihat di beranda facebook pribadinya, Haris Pertama. Bahkan banyak Nitizen mendoapun untuk keberhasilan mantan aktivis HMI tersebut. “Semoga Niat yang baik untuk menyatukan knpi membuat jalan lurus tanpa halangan amin.. @harispertama,” tulis Robby Darwis pada Beranda akun FB Haris sapaan akrabnya itu.

Sebelumnya, Haris Pertama terlihat membuat tulisan pendek pada akun FBnya yang menandakan dirinaya akan maju sebagai kandidat ketua KNPI. Ia pun berharap akan memenangi kontestasi yang akan digelar tidak lama lagi tersebut.

“Setiap orang punya zamannya. Saat inilah zaman untuk saya menjadi salah satu calon pemimpin di DPP KNPI dan menjadi pemenangnya. #harispertama,” tulis Haris. Dan sebelumnya juga terlihat dukungan datang seniornya di HMI, Muhlis Ali. “Kita dukung adinda Haris Pertama sebagai Ketua Umum DPP KNPI Periode 2018 – 2021.

Pemilik akun Rahman Key juga tidak ketinggalan memberikan motivasi atas pencalonan tokoh muda asal Padang ini. Dalam akunnya dia menuliskan tentang peran pemuda dalam mengawal NKRI.

“Pemuda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI. Kita Harapan Pemuda, Kita Haris Pertama,” tulis Rahman sebagai bentuk dukungan atas tulisan Haris tentang hubungan Pemuda dan masa dengan Bangsa. “Bicara tentang Pemuda…pasti bicara tentang masa depan bangsa,” tulis Haris.

“Kita Harapan pemuda. Kita Haris Pertama.,” sambung pemilik akun Zen Thaib Lelangwayang.

Sebagaimana diketahui bersama, organisasi pemuda Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) akan menggelar kongres yang ke XV pada tahun 2018 ini. Kongres tersebut dikabarkan akan memilih Provinsi Aceh untuk menyelenggarakan kegiatan berskala nasional tersebut. Kongres itu rencanakan akan dilaksanakan pada 10 Oktober 2018 bersamaan dengan peringatan ke 89 tahun Hari Sumpah Pemuda.

PROKLAMASI.co.id - Bertepatan dengan rangkaian milad Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) ke 54, digelar seminar anti hoax pada hari Selasa (13/3/2018). Seminar yang bertemakan Anak Muda Berantas Hoax, dilaksanakan di lantai 5 gedung pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
 
Acara tersebut digelar IMM bersama Bareskrim Polri, UMS. Para peserta sangat antusias dengan diadakan acara seminar tersebut, terlihat dari jumlah peserta yang memadati ruang acara.
 
Tujuan diadakan seminar ini untuk menangkal maraknya berita-berita bohong. Mahasiswa diharapkan cermat dalam menggapi berita yang ada.
 
Selain itu, mendekati pilkada serentak yang akan di diadakan pada bulan Juni ini, mahasiswa diminta mencermati isu politik yang ada.
 
Seminar itu menghadirkan pembicara dari bareskrim polri, Prof Abdul Munir Mulkhan, Bambang Sukoco (biro hukum UMS) dan Suwarmin (pimred Solopos).
 
Abdul Munir Mulkhan mengingatkan, mahasiswa jangan hanya menjadi pendengar dan konsumen, tetapi harus menjadi produsen dalam ranah media ini.
PROKLAMASI.co.id - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menanggapi seruan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Syihab yang meminta agar Gerindra, PAN, PKS dan PBB berkoalisi di Pilpres 2019 mendatang. Mardani menyebut imbauan tersebut hal yang wajar.
 
"Menurut saya hal yang wajar, di mana setiap kekuatan ingin berkonsolidasi dan mengoptimalkan, kontestasi pemilu 2019 itu," kata Mardani, usai acara Mudzakarah Kebangsaan di hotel Horison, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (27/3/2018).
 
Menurut Mardani, imbauan Rizieq yang saat ini tersandung kasus porbografi itu dapat diterima sebagai seruan moral. Namun, kata dia, tiket untuk mengusung presiden tetaplah menjadi milik partai politik.
 
"Tentu seruan moral ini penting ya, tetapi dalam kenyataan yang perlu dipahami, tiket 20 persen (presidential threshold) itu miliknya partai politik," jelas Mardani.
 
Sebab itu, Mardani yang juga pencetus #Gerakan2019GantiPresiden itu meminta Alumni 212 untuk bersilaturrahmi kepada parpol agar aspirasinya bisa diakomodir.
 
"Nah, karena itu mungkin setelah ini temen-temen 212 atau umat Islam perlu segera silatutrahim kepada partai-partai sehingga aspiranya bisa diserap oleh partai-partai," ujarnya.
 
 
PROKALAMASI.co.id - Sekelompok massa dari Komunitas Cinta Bangsa (KCB) mendatangi Kantor Waskita Karya di Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Selasa (20/3/2018).
 
Kedatangan massa KCB ke Kantor Waskita Karya bertujuan untuk melakukan aksi ruwatan (upacara membebaskan orang dari nasib buruk yang akan menimpa) sebagai bentuk protes atas banyaknya kecelakaan kerja yang belakangan terjadi di proyek-proyek pemerintah yang ditangani Waskita.
 
Waskita dinilai tidak memperhatikan keamanan kerja sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan.
 
Ketua Komunitas Cinta Bangsa (KCB), Imam Rahmatullah menyebutkan sejumlah proyek Waskita yang telah memakan korban, misalnya proyek Bocimi yang menewaskan satu orang pekerja, Proyek toll Becakayu yang mencelakakan 7 orang, dan yang terakhir adalah jatuhnya tiang besi di Pasar Rumput yang menimpa warga pada Minggu (18/3/2018).
 
"Banyak proyek pengerjaan toll Waskita yang berakhir celaka, ini harus dicurigai bahwa pengerjaannya ada unsur kelalaian dan asal-asalan, kejadian ini harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah khususnya pihak yang berwajib agar mendalami apa motif di balik petaka yang terjadi ini," kata Imam.
 
Dalam aksi tersebut, massa membawa menyan, kopi dan buah-buahan untuk ritual ruwatan.
 
Setelah melakukan doa, mereka melakukan aksi pemandian seorang demonstran dengan air kembang sebagai simbolis menghilangkan sial untuk pihak Waskita.
 
"Pemandian ini sebagai simbolis untuk menghilangkan sial di pihak Waskita," ujar Imam.
 
PROKLAMASI.co.id - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburrokhman meminta Calon Gubernur Jawa Tengah usungannya, Sudirman Said untuk mengklarafikasi sikap dirinya yang tidak berani menyatakan dukungan kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai Capres pada 2019 mendatang.
 
Hal ini berawal dari sikap Sudirman yang tidak mau menjawab secara tegas dalam acara debat kandidat Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diadakan salah satu stasiun televisi swasta nasional pada Kamis (15/3/2018), saat sang presenter meminta Sudirman memilih, Jokowi atau Prabowo.
 
Berbeda dengan rivalnya, Ganjar Pranowo yang secara tegas memilih Jokowi ketimbang Prabowo. "Jokowi lah," tegasnya.
 
Menurut Habib, jika benar Sudirman tak berani menyatakan dukungan kepada Prabowo, ia mengisyaratkan tak layak pendukung Prabowo memberikan suaranya kepada mantan Menteri ESDM itu.
 
"Btw Sudirman said harus jelaskan khabar tidak berani bilang dukung Prabowo semalam, kalau benar tidak berani dukung Prabowo, apa layak pendukung Prabowo dukung dia ???" kata Habib melalui akun Twitter pribadinya @habiburokhman pada Jumat (16/3/2018).
 
Habib yang juga Ketua Dewan Pembina ACTA itu mengakui Sudirman Said menghadapi lawan yang sangat berat di Jateng. Namun, hal itu akan berubah jika sikap Sudirman jelas ke Prabowo.
 
"Kalau mau fair peluang Sudirman Said lawan Incumben Ganjar ya berat pake banget, kecuali dia jelas bersikap dukung Prabowo," tukasnya.
Halaman 1 dari 204