PROKALAMASI.co.id - Kasus kematian bayi bernama Tiara Debora Simanjorang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, belum lama ini, terus menuai keprihatinan publik.
 
Sejumlah massa yang menamakan diri dari Komunitas Cinta Bangsa (KCB) menggelar aksi menuntut ketegasan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI) untuk mencabut izin RS Mitra Keluarga karena diduga telah menelantarkan Debora hingga meninggal akibat permasalahan uang administrasi.
 
RS Mitra Keluarga disebut lebih mementingkan uang daripada menyelamatkan nyawa manusia. Sebab itu, KCB mendesak Kemenkes segera menyelesaikan hasil kajian tim gabungan audit medic.
 
"Jangan terlalu mengulur waktu, masyakat butuh kepastian dan ketegasan dari kemenkes, kalau sudah terjadi pelabrakan UU maka cabut izin harus dilaksanakan," seru orator aksi, Imam Rahmatullah di depan pintu masuk Kementerian Kesehatan pada Kamis (14/9/2017).
 
Imam tak ingin ada korban lain seperti Debora. Dia mewanti-wanti, jangan sampai warga miskin jadi korban dari sistem dan kebijakan yang terlihat tidak tegas terhadap pihak RS yang melanggar aturan.
 
Demonstrasi tersebut juga diisi dengan aksi teaterikal seorang ibu yang menangis menggendong bayinya.
 
"Jangan sampai kepercayaan masyarakat hilang terhadap Kemenkes, karena ketidaktegasan memberikan sanksi terhadap RS Mitra Keluarga yang telah membiarkan pasien kritis sampai meninggal dunia," kata ibu itu.
PROKLAMASI.co.id - Direktorat Reserse Narkotika Polda Metro Jaya menangkap Indra Jaya Piliang di sebuah tempat karaoke di Taman Sari, Jakarta Barat pada Rabu (13/9/2017) malam. Ia diciduk berasama dua rekannya Romi Fernando dan M Ismail Jamani.
 
Polisi menyita satu set bong dan cangkong bekas pakai serta satu plastik kosong diduga bekas tempat menyimpan narkoba.
 
"Ya," Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono membenarkan peristiwa penangkapan Indra JP dan dua rekannya, Kamis (14/9/2017).
 
Argo mengatakan tidak ada barang bukti narkoba yang ditemukan aparat di lokasi penangkapan. Saat ini jenis yang diduga dikonsumsi ketiganya sedang didalami oleh penyidik.
 
"Barang buktinya kan tidak ditemukan. Jadi sekarang penyidik sedang mendalami," jelas Argo saat ditanya mengenai jenis narkoba yang diduga dikonsumsi ketiga orang tersebut. 

PROKLAMASI.co.id –  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menandatangani perjanjian kerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk merekrut lulusan SMA menjadi anggota polisi. Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat berharap kerja sama tersebut dapat menghasilkan anggota kepolisian yang unggul.

Penandatanganan kerja sama itu dilakukan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (13/9/2017). Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono hadir dalam kesempatan itu.

Djarot ingin kerja sama tersebut menghasilkan polisi yang berintegritas. Selain itu, budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam seleksi anggota kepolisian juga dapat dihilangkan.

"Karena sejak awal kita aktif melatih, ini sekaligus memotong mata rantai KKN. Siapapun boleh menjadi polisi, dengan cara seperti itu bisa ikut seleksi sejak awal. Jadi anda mendapatkan sumber daya yang berkualitas," kata Djarot.

Pemprov DKI Jakarta menandatangani kerja sama dengan Polda Metro Jaya.Pemprov DKI Jakarta menandatangani kerja sama dengan Polda Metro Jaya. Foto: Fida-detikcom

Djarot mengatakan pelatihan tersebut merupakan terobosan yang baik untuk mencari calon anggota kepolisian yang unggul. Anggota kepolisian harus dipersiapkan sejak dini.

"Tidak ada yang sifatnya instan. Anda ingin jadi pemain bola yang hebat, itu harus sejak dini. Ada jenjangnya, seseorang yang ingin menjadi polisi yang hebat harus dipersiapkan. Nggak ada yang instan, harus dipersiapkan sejak sekolah," paparnya.

Djarot secara khusus meminta ada perhatian pada anak-anak SMA yang ada di Kepulauan Seribu. Sebab, banyak anak-anak Kepulauan Seribu yang layak menjadi polisi namun terbentur sulitnya akses informasi.

"Saya minta khusus minta ada perhatian pada Kepulauan Seribu. Anak-anak pulau itu kita ingin jiwa kepolisian sudah bisa ditemukan," jelasnya.

Sementara itu, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suntana berharap dapat menjaring calon anggota kepolisian yang berkualitas. Ada sekitar 1.000 kuota anggota polisi yang ada di Jakarta.

"Kita ingin mencari bibit terbaik, sehingga bisa diberdayakan sedemikian rupa untuk kemaslahatan Jakarta," katanya.

Kerja sama ini dilakukan untuk setahun ke depan. Siswa SMA atau SMK akan dijaring di masing-masing sekolah yang kemudian akan dilatih intensif selama 6 bulan. (*)

PROKLAMASI.co.id – Hari ini, Rabu (13/9) Presiden Jokowi melepas kiriman bantuan kemanusiaan untuk Rohingya. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan, bantuan itu bisa dikirim ke Rohingya setelah dirinya mengutus Menlu Retno Marsudi untuk melobi pemerintah Bangladesh agar bantuan bisa dikirimkan.

"Bantuan ini dapat disalurkan setelah saya utus Menteri Luar Negeri untuk bicara dengan pemerintah Bangladesh, dengan pemerintah Myanmar, dan membahas bantuan kemanusiaan," kata Jokowi.

Retno berbincang dengan Menlu Bangladesh dan Menlu Myanmar kemarin (12/9). Dalam perbincangan itu juga dibahas rencana pengiriman bantuan.

"Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik masyarakat, ormas, pemda, pengusaha yang bersama-sama nantinya kirimkan bantuan untuk saudara kita kepada pengungsi di Rakhine State, baik di Myanmar maupun Bangladesh," ungkap Jokowi.

Bantuan tersebut dikirimkan dengan 4 pesawat Hercules dan akan terlebih dahulu transit di Aceh. Selanjutnya, keesokan harinya (14/9), keempat pesawat itu akan diterbangkan ke Chittagong, Bangladesh. Setelah itu, bantuan dikirimkan dengan truk menuju Cox's Bazar, tempat banyak penduduk Rohingya mengungsi.

"Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, bantuan kemanusiaan menuju perbatasan Bangladesh-Myanmar saya nyatakan diberangkatkan," pungkas Jokowi, yang didampingi Menlu, Mensesneg Pratikno, Menko PMK Puan Maharani, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. (*)

PROKLAMASI.co.id – Banyak pihak menuding Presiden Joko Widodo tidak peduli pada nasib pengungsi etnis Rohingya yang mengalami krisis kemanusiaan di Rakhine State Myanmanr. Padahal, kepeduliannya sudah ditunnukkan dengan mengirim Menlu RI Retno Marsudi.

Tak hanya itu, hari ini, Rabu (13/9), Presiden Jokowi melepas pengiriman bantuan untuk etnis Rohingya yang terusir dari Rakhine State, Myanmar. Jokowi meyakini detail bantuan dari pemerintah Indonesia itu tepat untuk keperluan Rohingya.

Jokowi mengatakan bantuan ini dapat disalurkan setelah ada pembicaraan Menlu Retno dengan pihak Bangladesh dan Myanmar. Pertemuan itu membahas bantuan kemanusiaan untuk etnis Rohingya.

"Dan pagi ini akan diberangkatkan menggunakan empat pesawat Hercules yang di dalamnya ada beras, bantuan makanan siap saji, family kit, tangki air, tenda pengungsi, serta selimut," kata Jokowi.

Hal itu disampaikannya saat melepas bantuan untuk Rohingya di Lanud Halim Perdanakusuma, Rabu (13/9/2017). Jokowi meyakini bantuan tersebut sangat diperlukan oleh etnis Rohingya.

"Karena itu yang diperlukan," ujar Jokowi. (*)

PROKLAMASI.co.id - Polisi berhasil menangkap seorang pria pengguna Instagram yang menghina Ibu Negara Iriana Widodo dalam sebuah postingannya.

"Benar. Polrestabes Bandung sudah menangkap tersangka DI," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo pada Selasa (12/9/2017).

Pria yang ditangkap berinisial DI. Penangkapan dilakukan dengan dipimpin Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Yoris Maulana menciduk DI pada Senin (11/9) kemarin.

"Anggota menangkap DI di Palembang," ucap Hendro.

Hendro belum dapat menyampaikan panjang lebar berkaitan perkara tersebut. Dia memastikan kasus ini rencananya diekspose oleh Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto di Mapolrestabes Bandung, sore nanti.

"Ya nanti langsung diekspose oleh bapak Kapolda Jabar," kata Hendro.

Tersangka DI dijadwalkan tiba di Bandara Husein Sastranegara Kota Bandung pada sore ini menggunakan pesawat.

Sebelumnya diberitakan, screenshot yang menampilkan hinaan terhadap Ibu Negara Iriana Jokowi beredar di media sosial dan sampai ke telinga sang anak, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep. 

Screenshot yang beredar itu berasal dari akun Instagram warga_biasa. Akun itu sendiri sekarang sudah hilang. Ada foto Iriana berjilbab yang ditampilkan dengan kata-kata hinaan. 

PROKLAMASI.co.id - Indonesia diprediksi akan menjadi penghasil listrik dari tenaga panas bumi terbesar di dunia pada tahun 2021 mendatang.

Proyeksi ini didapat melihat pertumbuhan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Panas bumi (PLTP) yang terus mengalami kemajuan pesat dari tahun ke tahun.

"Berdasarkan hasil analisa kami kapasitas PLTP Indonesia akan mengalahkan produsen tenaga listrik panas bumi terbesar dunia, Amerika Serikat dan Filipina di tahun 2021," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana dalam informasi resminya yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan, pada tahun 2018 Indonesia akan melampaui Filipina untuk menjadi negara pengguna energi panas bumi terbesar kedua di dunia dengan menghasilkan listrik panas bumi sebesar 2.023,5 MW melalui penambahan kapasitasi dari PLTP Sarulla (2 x 110 MW), PLTP Karaha (30 MW), PLTP Sorik Marapi (2 x 20 MW), dan PLTP Lumut Balai (55 MW).

Selanjutnya, berdasar roadmap yang disusun, Indonesia akan menjadi negara penghasil energi panas bumi terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat pada tahun 2021, dengan kapasitas listrik panas bumi mencapai 3.559,5 MW.

Capaian ini mengingat perkembangan panas bumi di Filipina telah mendekati cadangan yang ada dan perkembangan panas bumi di Amerika Serikat tidak ada peningkatan yang signifikan karena tidak adanya insentif pengembangan panas bumi di sana.

Dadan mengakui, saat ini, pemanfaatan panas bumi untuk keperluan pembangkitan listrik baru 1.698,5 MW atau sekitar 10 persen dari cadangan yang ada. Padahal, sebanyak 331 titik lokasi potensi panas bumi yang telah menyebar di wilayah Indonesia sangat strategis untuk investasi dan memenuhi kebutuhan energi nasional sesuai dengan Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Kami punya cadangan panas bumi sebesar 17.506 MW dan sumber daya sebesar 11.073 MW tapi belum dioptimalkan. Ini jadi peluang bagi para investor sekaligus memenuhi kebutuhan energi nasional," ungkap Dadan.

Lebih lanjut Dadan menjelaskan, Pemerintah terus memberikan kemudah para investor panas bumi melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan regulasi khusus mengenai panas bumi yaitu Undang-Undang No 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi Untuk Pemanfaatan Tidak Langsung serta peraturan-peraturan teknis lainnya.

"Dua regulasi tersebut mengubah mindsetlama bahwa pengembangan panas bumi bisa dilakukan di kawasan hutan konservasi karena tidak lagi dikategorikan sebagai usaha pertambangan," tutur Dadan.

Terbaru, Pemerintah juga menerbitkan Permen ESDM No 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Poin penting dari beleid tersebut adalah penyempurnaan terkait Biaya Pokok Penyediaan (BPP).

"Untuk wilayah Timur, apabila BPP setempat lebih besar dari BPP Nasional maka harga listrik panas bumi merupakan 100 persen BPP setempat sehingga harga listrik panas bumi cukup menarik dan ekonomis untuk dikembangkan," kata Dadan.

Sedangkan untuk wilayah barat, apabila BPP Setempat lebih rendah dari BPP Nasional maka harga listrik panas bumi ditentukan dengan mekanisme negosiasi secara Business-to-Business antara Badan Usaha dan PLN yang tentunya dilaksanakan secara open book yang akuntabel untuk mengukur harga listrik yang sebenarnya berdasarkan cost structure sebuah proyek.

PROKLAMASI.co.id - Partai Gerindra batal mengusung pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Deddy Mizwar-Ahmad Saikhu di Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang.

"Pasangan yang diberitakan pada tanggal 17 Agustus 2017 lalu untuk mengusung pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Saikhu menjadi sulit direalisasikan," kata Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat Mulyadi pada Selasa (12/9/2017).

Pasangan Deddy Mizwar-Ahmad Saikhu dinilai belum siap untuk menghadapi Pilkada Jawa Barat 2018.

"Belum lagi statement Pak Saikhu kemarin di acara konsolidasi PKS Kabupaten Bandung. (Saikhu) mengatakan, beliau lebih suka tetap (memimpin) Kota Bekasi dan merasa namanya belum dikenal di Jabar," tuturnya.

Mulyadi menjelaskan, kerja sama dengan PKS yang rencananya akan mengusung Deddy Mizwar-Ahmad Saikhu hingga saat ini tidak ada progres yang menggembirakan untuk kedua belah pihak.

"Maka hari ini saya harus tegaskan kembali bahwa apa yang sampaikan pada tanggal 17 Agustus lalu terkait pasangan Demiz-Saikhu menjadi pasangan yang akan diusung Gerindra PKS, saya selaku ketua Gerindra Jabar nyatakan pasangan tersebut belum final, artinya kembali cair," pungkasnya.

PROKLAMASI.co.id - Polisi menahan politikus Gerindra Yansen Binti di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Penahanan anggota DPRD Kalimantan Tengah itu dilakukan terkait kasus pembakaran 7 Sekolah Dasar (SD) di Palangka Raya.
 
"Ya benar, kami tahan di Mako Brimob, Depok," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak dalam pesan singkat, Minggu (10/9/2017).
 
Menurut Herry, polisi masih terus memeriksa Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak itu.
 
"Pemeriksaan masih lanjut, tapi dia kami titipkan di Mako Brimob dengan status tahanan Bareskrim," katanya.
 
Yansen menjadi tersangka pembakaran tujuh sekolah dasar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah karena diduga menjadi dalang pembakaran tujuh SD tersebut.
 
Yansen diduga memerintahkan pembakaran di sejumlah SD dengan tujuan mendapatkan perhatian berupa proyek dari gubernur.
 
Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa rencana pembakaran dibahas di ruangan Yansen di Gedung KONI pada 30 Juni 2017 dengan dihadiri oleh para pelaku atau eksekutor pembakaran.
 
Ketika itu, Yansen mengiming-iming akan memberikan imbalan kepada pelaku dengan kisaran Rp 20 juta hingga Rp 120 juta per satu sekolah yang dibakar. Saat itu Yansen memerintahkan pembakaran terhadap 10 sekolah.
 
Pembakaran sejumlah SD itu dilakukan oleh tersangka Suryansyah, Indra Gunawan, Yosef Dadu, Yosef Duya, Sayuti, Fahri alias Ogut, Stepano alias Agit. Sementara Ahmad Ghozali alias Nora sebagai koordinator pembakaran.
 
Dalam kasus ini, sembilan tersangka tersebut sudah ditangkap polisi.
 
Dalam rentang waktu 4 Juli hingga 30 Juli 2017, ada tujuh gedung sekolah dasar di Palangka Raya, Kalimantan Tengah yang terbakar yakni SDN 1 Palangka, SDN 4 Menteng, SDN 4 Langkai, SDN 1 Langkai, SDN 5 Langkai, SDN 8 Palangka dan SDN 1 Menteng.
 

PROKLAMASI.co.id – Kerja sama pendidikan kejuruan industri antara Indonesia dan Singapura diharapkan mampu mencerak tenaga kerja yang kompeten.

“Kerja sama ini diharapkan dapat mendukung penyediaan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini melalui program link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (8/9).

Diketahui, Kementerian Perindustrian bersama Kementerian Pendidikan (Pendidikan Tinggi dan Keterampilan) Singapura sepakat aalingsmenguatkan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi industri.

Langkah sinergi ini diyakini akan mampu meningkatkan perekonomian kedua negara.

Komitmen bilateral tersebut diimplementasikan dalam penandatanganan MoU tentang Kerja Sama Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan Industri. Dari Indonesia, diwakili Menteri Perindustrian, Airlangga Hartarto, sementara Singapura diwakili Menteri Pendidikan (Pendidikan Tinggi dan Keterampilan), Ong Ye Kung.

Penandatanganan MoU disaksikan langsung Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, di Singapura, Kamis (7/9). Kegiatan ini dalam rangkaian acara Leader’s Retreat sekaligus peringatan 50 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Singapura.

Menurut Airlangga, ruang lingkup MoU itu antara lain meliputi pelatihan untuk tenaga pengajar dan pengelola unit pendidikan dan pelatihan kejuruan industri, serta pengembangan kualitas sistem pendidikan vokasi.

Kemudian, penyediaan akses dan kesempatan bagi peserta pemagangan industri untuk tenaga pengajar dan siswa, kerja sama pengembangan kurikulum, pengembangan teknologi dan bantuan tenaga ahli serta pengembangan standar kualifikasi.

“Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dengan penyelenggaraan training untuk tenaga pengajar dan pengelola unit pendidikan dan pelatihan vokasi industri sebanyak 100 orang pada 2018,” ujarnya.

Dalam penerapannya akan dikerjakan bersama oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Industri Kemenperin dan Institute of Technical Education (ITE) di Singapura.

Adapun pelatihan yang dimaksud, lanjut Airlangga, untuk peningkatan kompetensi teknis terutama penciptaan guru-guru produktif SMK di tiga bidang studi, yaitu Teknik Mesin, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik dan Teknik Otomasi Industri.

“Program pelatihan ini juga diarahkan untuk pengembangan bagi pimpinan dan manajemen unit pendidikan vokasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bruce Poh yang ketika itu menjabat CEO ITE dan bertemu Menperin pada Maret lalu, menyambut positif rencana kolaborasi ini karena institusinya memberikan jasa konsultasi khususnya mengenai program pendidikan vokasi.

“Kerja sama antara industri dan pendidikan merupakan peluang besar dan hal tersebut menjadi tujuan dari pelatihan yang kami berikan,” ujarnya.

Lembaga tersebut juga memiliki ITE Education Services yang bertindak sebagai konsultan mengenai Technical Vocational Education and Training (TVET).

ITE juga diharapkan membuat fasilitas pendidikan vokasi di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah.

Kawasan ini merupakan proyek patungan perusahaan Singapura, Sembcorp Development Ltd dengan perusahaan lokal, PT Jababeka Tbk. Fasilitas yang diberikan terutama penyediaan pengajar untuk mewujudkan prototipe ITE di Indonesia. (*)

Halaman 9 dari 147