PROKLAMASI.co.id – Dubes RI untuk Myanmar Ito Sumardi akhirnya buka suara soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya Myanmar. Ito menjelaskan kronologi dan fakta yang sebenarnya terjadi di Myanmar. Dengan tulisan itu, ia berharap, isu seputar krisis Rohingya dapat dibicarakan dengan jernih.

Berikut tulisan mantan Kabareskrim ini yang diterima PROKLAMASI, Jumat (8/9/2017).

Beberapa hari ini berita soal Rohingnya sangat mengemuka di berita Regional dan Internasional, tapi lebih ramai lagi di berita nasional dan telah berdampak banyaknya pertanyaan teman-teman di tanah air tentang Myanmar dan Rohingnya. Untuk itu saya sangat ingin berbagi sudut pandang dan beberapa fakta peristiwa terkait isu Rohingnya sebagai orang yang sekarang tinggal di Yangon dan pernah secara langsung mengunjungi tempat kejadian peristiwa 9 oktober 2016 termasuk pemukiman etnis Rohingnya, melakukan wawancana bersama beberapa duta besar dan Kepala perwakilan PBB di Myanmar. Tulisan ini merupakan highlight saja dan akan saya susun juga pembahasan per-topik selanjutnya sebagai bagian penjelasan dari tulisan pertama ini.

Sejak tahun lalu sebenarnya konflik Rohingnya di Rakhine State sudah mengemuka dan menjadi perhatian dunia internasional, ASEAN dan Negara-negara Islam (OKI). Sejak awal Tahun ini bahkan Pemerintah Myanmar telah membentuk Advisory Commission yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Anan. Bahkan beberapa tahun sebelumnya (2012) juga sudah ada persoalan tentang Rohingnya sehingga Indonesia kebanjiran pengungsinya.

Isu Rohingnya memang memang persoalan yang menahun di Myanmar yang belum terselesaikan hingga saat ini karena masalahnya sangat komplek dan tidak sesederhana yang dibayangkan masy ditanah air. Sejak persoalan kewarganegaraan dari etnis ini tidak dapat terakomodasi dengan baik dalam UU Kewarganegaraan Myanmar (Burma), Etnis Rohingnya juga terjerembab pada konflik horizontal dengan etnis Arakan yang menjadi suku mayoritas di Rakhine State, yang kemudian memuncak pada saat terjadinya kasus pemerkosaan dan pembunuhan antar dua kelompok etnis tersebut pada tahun 2012. Bahkan dalam konflik itu melibatkan tokoh agama, namun konflik itu sebenarnya juga berakar pada soal social economy, poverty dan etnisitas.

 

Etnis Rohingnya ini secara umum tidak seberuntung dengan Etnis Bengali yang sudah hidup nyaman sebagai warga Negara sejak jaman kolonial Inggris. Asal muasal wilayah mereka ada yang menyebut sama dan berasal dari campuran Bangladesh dan Pakistan Timur. Namun jelasnya kedua etnis ini bukan penduduk aseli wilayah Myanmar (Burma). Etnis Bengali telah secara bebas hidup secara social ekonomi dan bebas menganut agama, dan bahkan banyak yang menganut agama Islam. Yang beragama Islam mereka bebas melakukan peribadatan dan banyak masjid yang didirikan di kota besar di Myanmar. Sampai dengan Idul Adha kemarin saja mereka masih menjalankan ibadah Shalat Ied dan berqurban tanpa ada gangguan dari pemerintah maupun masyarakat yang beragama lain.

Secara umum, konflik etnik di Myanmar tidak hanya terjadi di Rakhine State saja, Myanmar masih menyimpan konflik antar etnis di beberapa State (di 7 Negara Bagian). Bagi kita bangsa Indonesia yang telah mendahului proses demokratisasi dan penataan kelembagaan Negara serta desentralisasi serta pengedepanan supremasi hukum, akan sedikit terheran jika mellihat struktur kenegaraan dan persoalan pemerintahan di Myanmar. Sebagai contoh, kita tidak biasa membayangkan bahwa di Myanmar ada tentara lokal (tentara etnis di Negara Bagiannya) di samping tentara nasionalnya.

Contoh lainnya, bahwa SDM Kepolisian termasuk militer Myanmar masih belum mempunyai kapasitas yang memadai baik dari pengetahuan, pengalaman, perlengkapan operasional untuk menghadapi dan menangani setiap konflik antar etnis tersebut, sehingga untuk menghadapi situasi darurat di Myanmar tentara nasional (Tatmadaw) lah yang mengambil peran (kendali) pada setiap penanganan konflik di beberapa bagian di negaranya, Polisi berada langsung di bawah komando tentara. Seperti kita ketahui dan kita alami juga di negara kita dulu, kalau tentara yang turun artinya yang dilakukan adalah upaya represif yang kadang mengabaikan dampak sosial yang diakibatkannya, bukan semata mata tindakan penegakan hukum, meskipun dalam beberapa keterangan resmi ada juga upaya penegakan hukum bagi kelompok yang melawan apabila tertangkap.

 

Pertanyaan yang sering muncul adalah, kenapa justru ketika Myanmar memasuki era demokratisasi, peristiwa-peristiwa penanganan konflik dengan pendekatan militeristik masih dilakukan. Padahal Daw Aung San Suu Kyi (DASSK) sebagai pemimpin de Facto Myanmar saat ini adalah penerima nobel perdamaian. Saya ingin menjelaskan terlebih dahulu latar belakang politiknya. Pasca kemenangan pemilu yang kedua di Myanmar, pemerintahan militer Myanmar akhirnya menyetujui proses demokratisasi dan memberikan kekuasaan kepada pemenang pemilu pada tahun 2015.

DASSK merupakan pemimpin yang dicintai rakyat Myanmar menang 80 persen lebih dalam pemilu, namun dia terhambat menjadi presiden karena status kewarganegaraan anaknya yang berkewarganegaraan Inggris. Infra dan supra struktur politik di Myanmar akhirnya bersepakat untuk menempatkan DASSK sebagai State Counsellor, struktur baru sebagai pemimpin de facto yang berkuasa di samping struktur formal yang menurut konstitusi.

Proses demokratisasi Myanmar sudah dibuka dan dimulai namun proses transisi nya belum bisa terlaksana secara utuk karena pemenang pemilu 2015, tidak bisa melakukan reformasi yang signifikan sebab peran militer dalam pemerintahan masih terasa kuat, militer masih menjadi bagian dari parlemen dan memiliki hak veto, sebuah yang sangat istimewa untuk memveto setiap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan "pengendali real" keamanan negara. DASSK sebagai pemimpin pemerintahan sipil belum punya instrumen aparatur keamanan yang kompeten sebagaimana di Negara-negara demokratis lainnya. Reformasi keamanan di Myanmar belum berjalan.

Ada satu nama penting dalam politik Myanmar yang tidak terlalu banyak muncul, namun dia merupakan tokoh penting, yang masih memiliki pengaruh kuat dalam manajemen pemerintahan sipil Myanmar saat ini, sehingga Parlemen perlu untuk bernegisiasi apabila hendak mengambil suatu kebijakan. Tokoh ini adalah tokoh kunci di Militer Myanmar saat ini yakni Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Senior Jenderal Min Aung Hlaing. Sebagai pimpinan tertinggi unsur militer dan memiliki suara mutlak di parlemen, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil oleh State concellor terutama dalam hal penanganan masalah gangguan keamanan. Beliau adalah tokoh militer yang tentunya memiliki kedekatan dengan pemerintah lama dan saat ini sangat ber peran untuk menjalankan pengruh militer dalam politik nasional Myanmar. Dialah salah satu tokoh penting yang membuat poros Myanmar-China, di mana pada saat pemerintahan terdahilu, sebelum masuk dalam keanggotaan ASEAN, Myanmar adalah negara proxy RRC, dan China juga banyak memberi bantuan langsung kepada Myanmar. Sejarah ini tidak bisa dinegosiasikan dalam konstelasi politik nasional maupun regional Myanmar.

Dari fakta ini ada beberapa analisis yang signifikan kenapa isu Rohingnya menjadi membesar karena terdapat permasalahan bahwa konflik ini ditangani oleh Militer yang akhirnya seperti tanpa kendali dan tidak sesuai dengan standar HAM dan SOP Penanganan Konflik yang jelas.

Lebih lanjut dalam konteks isu konflik Rohingya yang terjadi pada Bulan Agustus 2017 ini, pada dasarnya kejadiannya tidak berdiri sendiri. Runtutan peristiwa sejak akhir 2016 memberi warna hingga peristiwa terakhir. Penjelasannya seperti ini.

Pasca konflik etnis 2012, Etnis Rohingnya hidup dalam kamp-kamp di beberapa wilayah di Negara Bagian Rakhine, mereka hidup dalam pengawasan aparatur wilayah, meraka memliki masalah kemiskinan dan terhambat pembangunannya karena status kewarganegaraanya yang tidak diakui. Di tengah situasi tersebut muncul kelompok solidaritas seperti Rohingnya Solidarity Organization (RSO) yang kemudian saat ini betubah bentuk menjadi Arakan Rohingnya Salvation Army (ARSA) yang sipimpin oleh Atta Ulla atau Abu Amar yang memiliki ibu Rohingnya dan bapak Pakistan anggota Taliban. Kelompok-kelompok ini melakukan gerakan radikal dengan melakukan serangkaian serangan baik kepada aparatur keamanan maupun warga lainnya dan mulai bergulir secara simultan pada akhir 2016 lalu.

Pada akhir tahun 2016 mereka menyerang pos-pos polisi dan membunuh beberapa polisi, kemudian dibalas dengan serangan oleh aparat keamanan (polisi dan tentara). Namun apa daya tentara dan polisi itu ternyata kalah banyak dan terkepung dan terjadi kontak senjata dan menewaskan puluhan aparat. Pasca kejadian ini aparatur keamanan Myanmar menilai situasi sudah tidak kondusif, hingga mereka melakukan opreasi khusus dan berdampak pada jatuhnya korban warga Rohingya, karena mereka menyerang beberapa kampung yang dijadikan tameng oleh kelompok Radikal. Jumlah korban masyarakat sangat banyak dan terindikasi juga terjadi pelanggaran HAM oleh tentara dan polisi Myanmar pada saat operasi militer tersebut. Terjadi eksodus pengungsi ke Bangladesh utamanya

Peristiwa di awal Oktober 2016 tersebut mengekskalasi dan Pemerintah Myanmar mengambil sikap untuk membuat tim pencari fakta dan bahkan membentuk Komisi Penasehat yang dipimpin oleh Kofi Anan. DASSK seperti ingin netral tak ingin menyalahkan militer namun juga tidak mau kehilangan muka karena terjadi pelanggaran dalam pemerintahan demokrasi yang tengah dipimpinnya. PBB secara terpisah telah memberikan perhatian terhadap peristiwa ini dan telah membentuk tim pencari fakta. Namun hasil tim pencari fakta PBB secara tegas ditolak karena mereka melakukan investigasi di kamp pengungsi yang ada di Bangladesh, hingga akhirnya Tim itu tidak berikan visa untuk masuk Myanmar.

Penolakan hasil Tim PBB oleh pemerintah Myanmar atas saran dari National Security Advisor (NSA) tersebut diamini dan diikuti oleh sikap Panglima Militer Min Aung Hlaing dan juga oleh kelompok masyarakat lainnya, tidak terkecuali dari kelompok agama. Bahkan mereka mendukung upaya bahwa warga Rohingnya agar tetap tidak diberikan status kewarganegaraan Myanmar. Padahal salah satu saran dari Kofi Anan adalah untuk mengurangi dan meredam konflik mereka perlu diberi status kewarganegaraan. Hingga kini perdebatan solusi pemberian kewarganegaraan ini terus bergulir, solusi hukum, social dan keamanan masih terus menjadi bahasan di pemerintah Myanmar.

Bahkan dalam beberapa kesempatan pemerintah mensinyalir bahwa eskalasi konflik terjadi karena isu Rohingnya telah ditunggangi kelompok teroris, sebab ada fakta bahwa penyerangan kepada aparatur keamanan Myanmar dipimpin oleh ekstrimis yang terkatif di Afghanistan, dan telah terjadi pergeseran isu internasional di mana konflik etnis ini telah berkembang menjadi konflik agama. Aparatur Keamanan Myanmar mengidentifikasi ada 10 Organisasi yang berafiliasi dengan MUJAHIDIN dan ISIS jaringan Andaman Sea yang terkait dalam penyerangan pos-pos aparatur keamanan Myanmar. Bahkan ada fakta bahwa sesama muslim pun jadi sasaran pembunuhan.

Pasca kegagalan PBB mencari fakta dalam peristiwa Rohingnya di akhir tahun 2016, kemudian PBB menunjuk Ketua Tim Pencari Fakta yang baru, yakni telah dilakukan pembicraan intensif dengan Dewan HAM PBB untuk menujuk Marzuki Darusman. Belum saja upaya itu dilakukan meletus peristiwa baru.

Dalam konstelasi yang demikian itu terjadi antiklimaks pencarian fakta dan terjadi blunder baru yang kemudian terjadi pada Akhir Juli 2017 dan yang fantastis di bulan Agustus terjadi serangan secara sistematis pada lebih dari 10 pos polisi dan 1 markas tentara di wilayah Rakhine State Bagian barat daya. Dan lagi-lagi jatuh korban terlebih dahulu di pihak aparatur keamanan yang kemudian diikuti dengan operasi miliyer yang mengakibatkan jatuhnya puluhan korban baik dari aparat, penduduk.myanmar maupun kelompok etnis myanmar sehingga terjadi arus pengungsian lagi ke Negara terdekat maupun pengungsian masyarakat lokal yang menghindarkan diri dari daerah konflik.

Myanmar saat ini masih menggunakan pendekatan kedaulatan Negara dalam menyelesaikan konflik, sementara pendekatan HAM dan perspektif keamanan regional belum menjadi perhatian penuh. Saya melihat ini juga disebabkan oleh kondisi politik domestik Myanmar yang belum stabil dan ajeg untuk menjalankan seluruh prinsip-prinsip demokrasi. Peristiwa ini telah menggugah kemanusiaan kita semua namun perlu pertimbangan yang bijaksana dan lebih cermat dalam mengambil jalan sikap kita sehingga tidak gegabah memperlebar isu dan menimbulkan konflik baru.

Di tengah situasi yang demikian itu banyak pihak memfaatkan isu Rohingnya sesuai dengan kepentingannya. Indonesia sejak lama telah melakukan pendekatan kepada pemerintah Myanmar dan melakukan diplomasi non-megaphone dalam menyikapi isu Rohingnya. Jalan yang diambil adalah secara simultan memberikan bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada masyarakat Rakhine. Karena sangat disadari di lapangan persoalan kemiskinan menjadi persoalan inti. Jalan ini merupakan kompromi dari pilihan politik luar negeri Indonesia. Tidak hanya di situ saja bahwa bantuan kemanusiaan Indonesia yang dikordinasikan dalam Aliansi Kemanusiaan Indonesia-Myanmar, telah melibatkan stakeholders yang lebih luas, yakni tidak hanya pemerintah saja namun juga organisasi keagamaan dan kemanusiaan, ada Mer-C, Dompet Duafa, Muhamadiyah, NU, DarutTauhid, PMI, Walubi, PKPU dkk.

Secara pro-aktif Indonesia juga melakukan double track diplomasi, yakni tidak hanya mengirimkan bantuan kemanusiaan, namun juga melakukan appeal (tekanan) agar pemerintah Myanmar sebagai kawan baik bisa mengambil langkah yang tepat dan tidak meruncingkan keadaan agar terjaga stabilitas keamanan regional.

Berbeda dengan Negara tetangga kita Malaysia, Malaysia memang telah mengambil sikap untuk membawa persoalan ini secara organizational ke OKI dan secara eksplisit menyatakan kecaman kepada Myanmar. Namun sangat disayangkan, Malaysia menggandeng isu Islam dalam konflik Rohingnya ini. Myanmar balik menuduh Perdana Menteri Malaysia menggunakan isu Islam untuk menaikan Grade Pemerintahannya yang tengah terpuruk di dalam negeri.

Saya jadi tergelitik juga kalau di tanah air justru isu Rohingnya digeser jadi sentimen keagamaan (Islam) yang diusung oleh beberapa organisasi-organisasi yang tidak memahami secara utuh apa yang sebenarnya terjadi disana, dan meminta pemutusan hubungan diplomatik antara indonesia dan myanmar. Pertanyaannya : "Apakah dengan pemutusan hubungan kita bisa menyampaikan pesan masyarakat Indonesia atau menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada kelompok rohingnya maupun masyarakat yang membutuhkan disana?".

Setiap orang punya pendapat dan cara menyampaikan pendapat, tapi apabila kita secara realistis mengedepankan fakta dan keadilan, maka langkah atau upaya yang akan kita lakukan benar2 menjadi efektif. Isu Rohingnya adalah isu kemanusiaan. Indonesia, PBB, OKI ASEAN telah turun melihat persoalan ini secara komprehensif, baiknya kita tak ikut-ikutan memperuncing keadaan dengan dasar penilaian yang cuma berdasarkan berita-berita yang tidak terklarifikasi dan belum tentu kebenarannya.

Prinsipnya kita bersepakat agar peristiwa-peristiwa yang merupakan tragedi perikemanusiaan ini agar segera dihentikan oleh seluruh pihak yang berkonflik di Myanmar. Kecaman kita tentunya tak hanya kepada pemerintah saja, namun juga kepada kelompok Rohingnya supaya tidak melakukan tindakan yang anarkis juga.

Berilanlah kesempatan kepada pemerintah myanmar untuk mempertimbangkan dan melaksanakan berbagai rekomendasi dari utusan pemerintah Indonesia sebagai negara sahabat tanpa kita berprasangka buruk terlebih dahulu agar suara kita, pesan kita, dan bantuan kemanusiaan kita dapat didengarkan dan dapat diterima daripada opsi pemutusan hubungan diplomasi yang merupakan langkah diplomasi drastis apabila ada pelanggaran permasalahan prinsip "antar dua negara".

Demikian tulisan ini disampaikan untuk mengajak kita kembali kepada sifat bangsa kita yang santun, bijaksana, peduli dengan ketertiban dunia dengan menghormati hak kedaulatan Myanmar.

Salam damai untuk kita semua.

Salam

PROKLAMASI.co.id - Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan anggota DPRD Kalimantan Tengah asal Fraksi Gerindra Yansen Binti dalam malancarkan aksinya membakar sejumlah sekolah dasar di Palangka Raya tidak sendirian. Ia mengajak tujuh orang eksekutor dan satu anak buahnya.
 
Menurut Martinus, berdasarkan pengakuan Yansen,  motif pembakaran tersebut dilakukan untuk mendesak Gubernur Kalimantan Tengah Sugiarto Sabran agar memberikan proyek padanya.
 
"Yang bersangkutan memberikan perintah untuk membakar 10 SD Negeri dengan tujuan untuk dapatkan perhatian dan proyek dari Gubernur," kata Martinus, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
 
Para eksekutor dikumpulkan  Yansen di Gedung KONI pada 30 Juni 2017. Saat itu, Yansen menyampaikan bahwa Gubernur Kalimantan Tengah terkesan abai dan tak peduli dengan masyarakat.
 
"Agar diperhatikan, maka harus melakukan pembakaran yang harus dibakar adalah gedung SD Negeri sebanyak 10 tempat," kata Martinus.
 
Yansen juga mengiming-imingi para eksekutor dengan yang sekitar Rp 20 hingga Rp 120 juta. Para eksekutor pun sepakat dengan rencana tersebut.
 
Sebelum pelaksanaan, kata Martinus, dilakukan acara ritual di rumah khas suku dayak, rumah betang.
 
"Agar timbul keberanian dan tidak mengaku kalau tertangkap," kata Martinus.
 
Pembakaran dimulai pada 4 Juli 2017 dengan membakar SD Negeri 1 Palangka.
 
Dilanjutkan secara bertahap pada hari-hari berikutnya di SD Negeri 4 Menteng, SD Negeri 4 Langkai, SD Negeri 1 Langkai, SD Negeri 5 Langkai, SD Negeri 8 Palangka, dan SD Negeri 1 Menteng.
 
Selain itu, ada juga sekolah lain yang terkena imbas kebakaran itu, yakni SMK YPSEI Palangkaraya.
 
Martinus mengatakan, cara melakukan pembakaran dengan menggunakan kain atau handuk yang disiram bahan bakar.
 
Kemudian, kain itu disulut api dan dimasukkan melalui jendela ke dalam kelas.
 
Setelah itu, kain itu juga diarahkan ke arah plafon dan ditempelkan ke rak buku atau bahan-bahan yang mudah terbakar. Dengan demikian, api menjalar dengan cepat.
PROKLAMASI.co.id - Polisi menangkap anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Yasen Binti lantaran telah membakar 7 Sekolah Dasar (SD) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Alasan Yasen melakukan aksi nekatnya pun mengejutkan. Ia membakar tempat anak bangsa mencari ilmu hanya karena ingin mendapatkan perhatian dari Gubernur Kalteng.
 
"Hal ini didasarkan pada motif yang bersangkutan ingin mendapatkan perhatian dari Gubernur Kalimantan Tengah, terkait dengan pengadaan proyek," ungkap Martinus di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
 
Namun demikian, polisi tidak akan serta merta percaya dengan pengakuan motif anak buah Prabowo Subianto itu. Polisi masih akan mengujinya dengan membandingkan pernyataan pelaku dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk mendapatkan motif sesungguhnya.
 
"Kita akan dalami apakah ada soal-soal lain yang perlu diselesaikan di antara mereka atau apakah ada motif-motif lain," ujar Martinus.
 
Sejauh ini, pihak kepolisian telah menetapkan 9 orang tersangka terkait pembakaran 7 sekolah dasar tersebut.
 
Anggota DPRD Yansen hingga saat ini masih diduga sebagai dalang dari kasus tersebut. Sementara, lainnya merupakan eksekutor aksi pembakaran.
 
"Dari sembilan orang itu, yang menyuruh dua orang. Dua orang ini menyuruh enam orang jadi. Total ada sembilan. Sampai saat ini, apakah nanti ada tersangka lain atau tidak kita akan terus mendalami pemeriksaan ini," ungkap dia.
 
PROKLAMASI.co.id - Sebagai barometer politik nasional, perhelatan pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 menunjukan indikasi bahwa partai politik telah gagal dalam melakukan kaderisasi di internal partainya. Diusungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan yang bukan kader partai untuk maju sebagai Cagub DKI Jakarta 2017 adalah bukti buruknya sistem kaderisasi partai politik di Tanah Air. Demi memenangkan pemilu, pada akhirnya partai politik melakukan jalan pintas dengan mengusung kandidat yang punya modal besar dan punya popularitas tinggi. 
 
Pilgub Jabar 2018 Parpol Tak Punya Stok Kader Mumpuni?
 
Lihat saja koalisi Partai Gerindra-PKS yang mengusung pasangan Deddy Mizwar (Demiz)-Ahmad Syaikhu di pilgub Jabar 2018. Demiz bukanlah kader parpol melainkan aktor kawakan Tanah Air yang terjun ke dunia politik dan kini duduk sebagai wagub Jabar. Partai Gerindra nampaknya dengan terpaksa mengusung Demiz untuk maju sebagai cagub karena tidak ada stok kader partai yang tingkat popularitas dan elektabilitas setara dengan Demiz. Menggaet artis seperti Demiz merupakan cara instan Partai berlambang kepala Burung Garuda demi memenangkan pilgub Jabar. Tidak mau kecolongan seperti Ahok yang susah diatur, partai besutan Prabowo Subianto mendesak agar Demiz mau jadi kader dan tunduk terhadap segala keputusan partai Gerindra. Sementara itu, kubu PKS pun sudah menyodorkan Ahmad Syaikhu untuk duduk di posisi Jabar 2 mendampingi Demiz. Di Pilgub Jabar, PKS jelas tidak mau kehilangan kembali kursi cawagub setelah sebelumnya mereka ikhlaskan di Pilgub DKI.    
 
Lalu bagaimana dengan Ridwan Kamil (RK)?
 
Tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi tidak menjadi jaminan Wali Kota Bandung ini mulus mendapatkan tiket dari partai untuk diusung di Pilgub Jabar. RK yang notabene bukan kader parpol boleh saja memegang prinsip bahwa dirinya tidak mau menjadi “petugas partai” mana pun. Namun prinsip RK ini ternyata membuatnya mati langkah. Bermodalkan dukungan Partai Nasdem yang hanya mempunyai 5 kursi di DPRD Jabar, membuat RK harus berkoalisi dengan parpol lain. Dalam aturan KPU, syarat calon yang akan maju dalam pilgub Jabar harus mempunyai 20 persen jursi di DPRD Jabar atau 25 persen suara parpol atau gabungan parpol.     
 
Kegalauan RK mengingatkan kita dengan sikap Ahok yang hendak maju merebut kursi DKI 1. Sempat menolak masuk parpol dengan memilih jalur independen namun akhirnya maju melalui kendaraan parpol. Ahok sedikit beruntung dibanding RK, dia didukung Partai besar seperti PDIP, Golkar dan partai koalisi lainnya untuk bertarung meskipun kalah. Namun nasib RK justru berbanding terbalik, belum juga berlaga di pemilu partai besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra dan PKS sudah tutup pintu menolak mendukungnya. 
 
Beberapa pengamat menilai komunikasi dan fatsoen politik RK dengan elite partai buruk. Pendapat ini diperkuat oleh elite Partai Gerindra dan PKS, saat Emil menerima pinangan partai Nasdem menjadi bakal cagub Jabar, Partai besutan Prabowo dan PKS yang jadi pendukung RK di pemilihan Wali Kota Bandung tidak diajak komunikasi. Atas sikap RK ini, Waketum DPP Gerindra, Ferry Juliantono meminta RK insyaf, “Kalau tidak insyaf terpaksa kita lawan," kata Ferry sebagaimana dikutip Tribunews.com, Selasa (6/6/17).
 
Kalau elite Gerindra meminta RK untuk insyaf, elite PKS meminta RK untuk melakukan taubat "Emil dulu terlalu dekat malah dengan PKS tapi ternyata demikian. Kami tidak meminta Emil insyaf, tapi taubat saja. Soalnya dulu tiba-tiba tidak ada kabar atau apa" kata Ketua Departemen Pembinaan Balegda DPP PKS sekaligus Tim Pemenangan Pilkada Wilayah DPW PKS Jawa Barat, Haris Yuliana.
 
Ferry Juliantono juga curiga majunya RK di Pilgub Jabar karena ada intimidasi dari Partai besutan Surya Paloh dan Kejaksaan Agung.  Selain itu, Ferry juga meminta RK agar mengakui secara jantan terkait duduk permasalahan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung yang menjerat dirinya sampai terjadinya intimidasi. "Tanya kepada Pak Ridwan Kamil ada kasus apa sehingga berani-beraninya diintimidasi institusi Kejaksaan Agung. Jujur sampaikan kepada masyarakat," tegas Ferry. 
 
Majunya Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil dari kalangan non-partai membuat elite partai harus solid dan cermat dalam mengusung kandidat cagub-cawagub agar kejadian di Pigub DKI tidak terulang. Apalagi karakteristik pemilih di Jabar merupakan swing voter, massa mengambang yang afiliasi politiknya berubah-ubah. Sebagai basis suara terbesar, pilgub Jabar akan menjadi medan pertaruhan kedua setelah pilgub DKI Jakarta. Semua parpol tentu ingin merebut kemenangan di wilayah Jabar sebagai modal untuk menghadapi pemilihan presiden (Pilpres).
 
Lalu siapakah yang berpotensi menjadi kuda hitam di Pilgub Jabar?
 
Dari rilis beberapa lembaga survei, terdapat tiga besar kandidat yang berpeluang maju sebagai cagub Jabar. Mereka yaitu, Ridwan Kamil, Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi. Dari ketiga kandidat itu hanya Dedi Mulyadi (Kang Dedi) lah yang merupakan kader parpol yakni Partai Golkar. 
 
Apabila dilihat latarbelakangnya, Kang Dedi mempunyai pengalaman yang mumpuni di bidang pemerintahan. Kang Dedi merupakan Bupati Purwakarta yang dilantik pertama kali pada tanggal 13 maret 2008. Masyarakat Purwakarta kembali memilih Dedi Mulyadi sebagai Bupati yang berpasangan dengan Dadan Koswara untuk periode 2013-2018. Sebelum terpilih menjadi Bupati, Kang Dedi diberi amanah jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta dan menjadi Wakil Bupati Purwakarta pada periode 2003-2008 bersama Lily Hambali Hasan. Sikapnya yang sederhana namun tegas dalam memimpin membuat Kang Dedi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Periode 2016 – 2020. 
 
Jika dibandingkan dengan Dedi Mizwar yang masih berat hati menjadi kader partai Gerindra dan Ridwan Kamil yang jelas-jelas tidak mau diatur partai, maka potensi Dedi Mulyadi untuk melaju menuju Jabar 1 rasanya lebih mudah. Pertimbangannya, Pertama, dari rilis beberapa lembaga survei terakhir, elektabilitas Dedi Mulyadi menunjukan tren yang positif. Kesuksesan memimpin purwakarta dengan tagline “Purwakarta Istimewa” yang menjadi perhatian nasional serta salam sampurasun yang disampaikan dalam acara resmi PBB di New York pada tahun 2015 membuat pria yang pernah menjadi ketua HMI Cabang Purwakarta ini semakin terkenal.
 
Kedua, pengalaman, duduk sebagai anggota legislatif dan juga sebagai Bupati (eksekutif) selama dua periode membuat Kang Dedi akan jauh lebih mudah dalam memimpin Jabar. Dengan potensi ekonomi yang tumbuh di atas perekonomian nasional (6,31%), industri, pertanian dan pariwisata, di tangan Kang Dedi, Purwakarta menjadi sebuah daerah yang dinamis dan terus berkembang, tanpa meninggalkan akar tradisi Sunda yang dimilikinya. Ketiga, komunikasi politik yang baik. Jika dibandingkan dengan Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil, komunikasi politik Dedi Mulyadi baik kepada elite partai mau pun rakyat jelas lebih baik. Berbeda dengan Deddy Mizwar dan Ridwan Kamil yang masih minim pengalaman dan komunikasi politiknya yang masih kaku, rasanya tidak salah jika Kang Dedi akan mudah melaju untuk memimpin Jawa Barat. 
 
Penutup, partai politik di Tanah Air mesti melakukan evaluasi dan konsolidasi secara internal untuk memunculkan kader-kader terbaik untuk menjabat sebagai pemimpin baik di tingkat nasional maupun lokal. Hal ini untuk mewujudkan aspirasi masyarakat yang telah memlilih partai politik untuk mewujudkan tatanan masyarakat adil dan makmur.
 
Penulis: Kurnia Alfarizy

ROKLAMASI.co.id – Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan dukungannya terhadap Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang diteken Presiden Joko Widodo hari ini, Rabu (6/9).

"Bahwa terbitnya Perpres PPK dimaksudkan untuk melahlrkan putra-putra didik, generasi bangsa yang memiliki nilai-nllai luhur bangsa, berakhlakul karimah, cinta tanah air, senantiasa mengedepankan tolong menolong antar sesama, dan menghormati antar satu dengan yang lain dalam bingkai kebhinnekaan," kata Said Aqil saat jumpa pers bersama Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).

Dia mengatakan di lingkungan NU model penguatan pendidikan karakter sudah berjalan lama bahkan sejak NKRl belum berdiri, yakni melalui pesantren dan sampai kini juga melalui model pendidikan madrasah diniyah (madin) dengan-tiga tingkat pendidikan, yaitu diniyah ula/awaliyah (dasar), wustha (menengah), dan ulya (atas).

"Bahwa selama inl model pendidikan madin dilakukan sepenuhnya melalui swadaya masyarakat. NU mengapresiasi terbitnya Perpres PPK inl karena dengan demikian negara juga akan turut bertanggungjawab untuk penguatan madin balk melalui alokasl anggaran APBN dan APBD maupun berbagal regulasi untuk penguatannya," jelasnya.

Selain itu, lanjut Said Aqil, NU berharap Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan dan menjalankan Perpres tentang PPK ini secara konsisten dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Said Aqil menegaskan lahirnya Perpres Nomor 87 Tahun 2017 membatalkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Dia berharap perdebatan mengenai Permendikbud tersebut sudah tidak ada lagi. "Maka kita akhiri perdebatan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Selanjutnya, kita merujuk sepenuhnya kepada Perpres tentang PPK ini," katanya.

Said Aqil juga mengimbau kepada seluruh jajaran dan tingkatan kepengurusan NU serta segenap warga NU untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Perpres tentang PPK "Sebagai bagian dari keikutsertaan dalam membentuk nation building menuju masyakat adil, makmur, sejahtera lahir batin," kata dia. (*)

PROKLAMASI.co.id – Hari ini, Rabu (6/9),  Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Dia berharap polemik terkait dengan waktu belajar di sekolah berakhir.

"Yang paling penting perpres sudah kami tanda tangani, jangan mempertentangkan yang sudah. Senanglah menatap ke depan," kata Jokowi setekah mengumumkan Perpres tersebut di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017).

Jokowi mengaku senang sebab Perpres tersebut mendapat dukungan penuh dari berbagai ormas, terutama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

"Jadi baru saja saya tanda tangani Perpres Pendidikan Karakter didampingi ormas-ormas. Saya senang sekali semuanya memberikan dukungan penuh," ujarnya.

Jokowi juga mengatakan Perpres tersebut disusun berdasarkan masukan dari berbagai ormas baik dari Nahdlatul Ulama (NU) juga Muhammadiyah.

"Memang kami siapkan berdasarkan masukan-masukan dari pimpinan pimpinan ormas yang ada, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, Jami'atul Al-Washliyah, Dewan Dakwah Islam Indonesia, Mathla'ul Anwar, Tarbiyah Islamiyah, Forum Komunitas Diniyah Takmiliyah, Rabithh Ma'ahid Islamiyah, MUI, ICMI," kata Jokowi.

"Semuanya, semuanya memberikan masukan sehingga perpres itu betul-betul komprehensif," tambahnya. (*)

PROKLAMASI.co.id –  Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya tak membeda-bedakan laporan yang masuk ke institusi kepolisian. Semua laporan akan dikaji dan ditindaklanjuti. Termasuk lapran Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Kombes Erwanto Kurniadi terhadap Novel Baswedan atas dugaan pencemaran nama baik.

"Saya dengar ada laporan ke Polda Metro Jaya. Ya (tindak lanjut) dilaksanakan sesuai prosedur," kata Setyo di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2017).

Erwanto melaporkan Novel terkait dengan pernyataan Novel di media massa yang dinilai merendahkan integritas penyidik. Laporan ini dipastikan Setyo akan dianalisis untuk memastikan terpenuhi-tidaknya unsur sangkaan pidana.

"Kita kan yang bisa lihat, laporannya masuk pidana apa nggak. Nanti kita lihat perkembangannya," ujar Setyo.

Novel sebelumnya juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen Aris Budiman. Aris melaporkan Novel pada 13 Agustus 2017 atas dugaan pencemaran nama baik dengan sangkaan pasal 27 ayat 3 UU ITE. (*)

Rabu, 06 September 2017 14:19

Konflik Rohingya Bukan Soal Agama

PROKLAMASI.co.id - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menegaskan bahwa kasus Rohingya di Rakhine State, Myanmar, bukanlah konflik agama.
 
"Kita harus menyikapi secara jernih apa yang terjadi di Rohingnya, Myanmar," kata Said Aqil usai bersama Ketua Umum Pagar Nusa M Nabil Haroen berdiskusi intensif dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka.
 
Dia menuturkan, umat Islam Rohingya memang banyak yang menjadi korban dalam kekerasan di Rakhine State tersebut. Namun hal tersebut menurut dia jangan serta merta disimpulkan menjadi konflik antaragama.
 
"Kita turut bersedih. Namun, jangan sampai hal itu ditarik menjadi konflik antar agama, tidak betul itu. Umat Muslim di Indonesia jangan terprovokasi," tutur Said Aqil.
 
Dalam pertemuan itu Said Aqil menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang pentingnya membantu perdamaian di Rohingya. Adapun Nahdlatul Ulama ikut andil dalam inisiasi perdamaian dengan peran serta lembaga-lembaga di bawah naungan NU.
 
Sementara itu Ketua Umum Pagar Nusa M Nabil Haroen menyayangkan provokasi kebencian yang menumpangi isu Rohingya.
 
"Provokasi dengan rencana demonstrasi di Candi Borobudur, Magelang, itu salah arah. Tidak semua umat Budha bersalah dalam kasus Rohingya, pelaku hanya oknum tertentu, kita tidak bisa menggeneralisasi," kata dia, seperti dilansir Kantor Berita Antara.
 
Ia mengatakan Pagar Nusa siap mengantisipasi demonstrasi di Candi Borobudur agar tidak sampai merusak candi yang merupakan warisan peradaban Nusantara itu.
 
"Dan yang lebih penting, agar tidak menjadi konflik antaragama di Indonesia," kata Nabil Haroen.
 
Pagar Nusa juga menyiagakan barisan pendekarnya di berbagai daerah, berkoordinasi dengan Polri dan TNI, untuk meredam konflik serta menjaga stabilitas keamanan nasional, khususnya terkait dengan kasus Rohingya.
 

PROKLAMASI.co.id – Kementerian Pertahanan mengadakan acara 'Pengarahan Mentri Pertahanan RI Kepada Peserta Penyelenggaraan Negara', di Kantor Kementerian Pertahanan, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (6/9/2017). Acara tersebut dimaksukan untuk memperkuat tali kebangsaan untuk keutuhan NKRI.

I Wayan Midhiodi Plt Sekjen Kementerian Pertahanan dalam sambutannya mengatakan, pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk memiliki rasa kesadaran bela negara. Salah satunya dengan membuka wawasan agar, tidak terpengaruh dengan berbagai provokasi yang ada.

"Pertahanan negara tidak cukup dilakukan melalui pendekatan aspek militer, atau melalui pengadaan alat utama sistem persenjataan semata. Namun mutlak diperlukan adanya wawasan agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi ideologi-ideologi asing yang tidak sesuai dengan karakter bangsa Indonesia yang Pancasila,"ujar I Wayan.

I Wayan mengatakan terdapat berbagai jenis ancaman yang terjadi saat ini. Di antaranya adalah terorisme, perang cyber hingga pengedaran dan penyalah gunaan narkoba.

"Ancaman nyata yaitu jenis ancaman yang telah terjadi, sedang terjadi antara lain terorisme, bencana alam dan berbagai bentuk ancaman. Wabah penyakit, perang cyber, pengedaran dan penyalahgunaan Narkoba,"ujar I Wayan.

Ia mengatakan guna menghadapi berbagai ancaman dan fenomena yang terjadi, masyarakat harus memiliki rasa bela negara. Namun kementerian pertahanan memiliki strategis, dalam pertahanan negara yang mengedepankan nilai perjuangan.

"Guna menghadapi fenomena tersebut, saya telah suatu strategis pertahanan negara khas Indonesia yang mengedepankan nilai nilai perjuangan. Yang lahir sejarah perjuangan bangsa Indonesia yaitu perjuangan yang menerapkan konsep pertahanan rakyat, semesta yang didukung oleh kekuatan TNI beserta Alutsistanya," ujar I Wayan.

I Wayan mengatakan dengan memiliki kesadaran bela negara, dapat mengamankan dan melestarikan Pancasila. Serta menjadi benteng yang kuat dalam menjaga keutuhan dan persatuan.

"Dengan kesadaran bela negara ini, kita akan memiliki kesadaran untuk mengamankan dan melestarikan Pancasila, sebagai jati diri dan budaya bangsa sebagai benteng yang kuat guna menjaga keutuhan dan persatuan Nasional Indonesia," ujar I Wayan. (*)

PROKLAMASI.co.id - Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan rencana aksi solidaritas untuk Rohingya di Candi Borobudur pada Jumat (8/9/2017), justru hanya akan merugikan umat Islam sendiri.
 
"Saya memikirkan dengan matang, Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Basariyah yang ingin ditunjukan jangan sampai salah langkah yang kemudian justru menyudutkan Islam itu sendiri," ujar Dahnil.
 
"Bagi saya demonstrasi di Borobudur justru akan berujung pada 'pengkerdilan' Islam Itu sendiri. Mendapat perhatian pasti, tapi Islam Indonesia dianggap kerdil," kata dia.
 
Selain itu, Dahnil juga mengingatkan adanya pihak-pihak yang memiliki kepentingan lain dan memanfaatkan aksi unjuk rasa tersebut. Belum lagi, kata Dahnil, penumpang gelap itu bisa melakukan hal yang merugikan umat Islam secara keseluruhan.
 
Dia pun meminta aksi unjuk rasa di Borobudur dibatalkan.
 
"Saya mengajak agar saudara-saudara aktivis Islam Jawa Tengah yang berasal dari berbagai komponen membatalkan demonstrasi di Borobudur," ucapnya.
 
Di sisi lain, lanjut Dahnil, solidaritas dan dukungan terhadap warga Rohingya hendaknya diwujudkan melalui bantuan kemanusiaan secara nyata.
 
Selain itu, desakan terhadap dunia internasional agar memberikan tekanan politik ke Pemerintah Myanmar juga perlu dilakukan agar kekerasan terhadap warga Rohingya segera dihentikan.
 
"Mari tunjukkan ukhuwah basariyah (kemanusiaan) kepada saudara-saudara kita di Rakhine dengan cara mendorong bantuan kemanusiaan dan melakukan desakan yang terukur terhadap negara-negara di dunia agar memberikan political pressure kepada pemerintah Myanmar," kata Dahnil.
 
Halaman 10 dari 147