PROKLAMASI.co.id - DPP PDI Perjuangan terus berharap Waki Kota Surabaya Tri Rismaharini mau maju sebagai calon Gubernur Jawa Timur pada Pilgub 2018 mendatang meskipun Risma sudah menolaknya.
 
"Nanti kita lihatlah, siapa tahu beliau berubah," kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pereira pada Kamis malam (12/10/2017).
 
Menurut Hugo sebaiknya menunggu deklarasi dari PDIP untuk mengetahui kepastiannya. PDIP akan mendeklarasikan cagub Jawa Timur pada Minggu (15/10/2017).
 
"Kalau Bu Risma mau maju kan peluang bagus," imbuh Hugo.
 
Hugo enggan berandai-andai apakah Risma akan jadi cagub Jatim atau tidak. Tetapi menurut dia ada sejumlah nama yang dipertimbangkan layak mendampingi Risma.
 
"Ada beberapa alternatif nama," kata dia.
 
Risma sebelumnya juga telah bertemu dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beberapa hari lalu. Namun dia menegaskan tak ingin jadi cagub Jawa Timur.
 
"Aku sudah sampaikan ke Pak Hasto, sampaikan ke Bu Mega, Insya Allah bukan (cagub Jatim dari PDIP)," ujar Risma tadi sore.
PROKLAMASI.co.id - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) tampaknya sedang dilema siapa yang akan diusungnya dalam Pilgub Jawa Barat 2018 mendatang. Pasalnya, kata OSO terlalu banyak bakal calon bagus di tanah Pasundan itu.
 
"Kalau Jawa Barat, waduh belum, belum. Jawa Barat itu ya masih tarik ulur, dan terlalu banyak orang yang bagus," ujar OSO di KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).
 
OSO mengatakan di Jawa Barat, terlalu banyak calon yang bagus dan memiliki potensi. Dan semua ingin maju dalam Pilgub.
 
"Banyak yang bagus-bagus, semua mau," ujar OSO.
 
Namun OSO enggan untuk menyebutkan nama siapa saja yang bagus dalam Pilgub Jabar.
 
"Jangan sebut nama lah," kata OSO.

PROKLAMASI.co.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian berbicara terkait beberapa anggotanya yang berniat maju dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018. Ia meminta anggotanya untuk mundur dari anggota Polri jika mau maju sebagai calon kepala daerah.

"Kalau seandainya memang yakin mau maju, nggak ada salahnya untuk as soon as possible selesai secepat mungkin. Sudah yakin, ya mundur saja," kata Tito di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/10/2017).

Mantan Kapolda Metro Jaya itu kemudian menyebut nama anggotanya yang mau maju dalam pilkada mendatang. Ia menyarankan agar yang bersangkutan sebaiknya mengundurkan diri demi menghindari anggapan penyalahgunaan kewenangan.

"Yang saya tahu baru Kakor Brimob (Irjen Murad Ismail) yang akan mencalonkan Gubernur Maluku," ucap dia. 

Namun demikian, Tito mengatakan tahapan penetapan pasangan calon di pilkada dimulai pada Februari 2018. Tito menyebut, sebelum tahapan itu, anggota yang punya niat masih boleh berkarier di Polri. 

"Sebelum Februari awal, mereka masih boleh jadi anggota polisi. Tapi saya berharap supaya tidak ada conflict of interest sebagai anggota Polri. Kalau memang sudah yakin mau maju, lebih baik mengundurkan diri," sebut Tito. 

"Menurut aturan, dia tak menjadi anggota Polri itu, pengunduran diri, kalau sudah ditetapkan. Jadi kalau ditetapkan nggak boleh dia jadi anggota polisi, yaitu awal Februari," jelas Tito. 

Tito pun menjamin Polri netral dalam pilkada mendatang. Hal itu menjadi komitmen Presiden Joko Widodo dan dirinya sebagai orang nomor satu di Polri.

"Yang jelas kan perintah Presiden posisi netral, perintah Kapolri posisi netral, kapolda saya perintahkan netral, semua. Jadi kalau nanti ada yang berkontestasi anggota Polri, silakan gunakan mekanisme partai yang ada karena Polri tidak berpolitik praktis, bersikap netral. Kita tidak akan ikut campur kepada upaya memenangkan anggota Polri ikut pilkada. Itu urusan mereka," pungkasnya.

PROKLAMASI.co.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memaparkan garis besar struktur Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) di hadapan Komisi III DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Kamis (12/10/2017).
 
"Struktur Densus ini akan dibawahi seorang (jenderal) bintang dua. Akan dibentuk Satgas Tipikor di kewilayahan yang dibagi 3 tipe dan kedudukan Kadensus (Kepala Densus) berada langsung di bawah Kapolri," ujar Tito di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (12/10/2017).
 
Densus Tipikor Polri yang rencananya mulai beroperasi pada akhir tahun 2017 ini akan menempatkan Satgas di 33 kepolisian daerah (polda) dan satgas akan dibagi menjadi 3 tipe, yaitu A, B dan C. Namun Tito belum menerangkan secara detail pembagian provinsi pertipe satgas.
 
"6 (polda) Satgas tipe A, 14 (polda) Satgas tipe B, dan 13 (polda) Satgas tipe C," ucap dia.
 
Mantan Kepala BNPT ini mengaku telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi dan Bikrokasi (KemenPAN-RB) terkait jumlah personel yang akan direkrut Polri ke dalam Densus Tipikor. Dia juga telah berkoordinasi soal total anggarannya.
 
"Belanja pegawai 3.560 (personel) sebesar Rp 786 M, barang untuk operasi lidik (penyelidikan) dan sidik (penyidikan) Rp 359 M, belanja modal Rp 1,55 T. Total semuanya Rp 2,6 T," jelas Tito.
 
Anggaran tersebut, jelas Tito, sudah termasuk biaya pembentukan sistem, pembelian sarana untuk penanganan kasus, biaya operasional dan biaya lain-lain.
 
Tito juga menyampaikan tawaran kepada Kejaksaan Agung untuk bergabung ke dalam Densus Tipikor, meski Jaksa Agung HM Prasetyo di beberapa kesempatan menyatakan menolak. Tito mengungkapkan tujuan polisi dan jaksa digabungkan dalam 'satu atap' agar koordinasi penanganan perkara antara penyidik dan penuntut umum seperti KPK.
 
"Kelebihan di KPK, koordinasi langsung tanpa mengurangi kewenangan kejaksaan," tutur Tito.
 
Namun Tito menerangkan, tujuan pembentukan Densus Tipikor bukan untuk menandingi KPK. Menurut dia, kehadiran Densus dapat membantu KPK lebih fokus menangani perkara-perkara korupsi yang besar.
 
"Saya berpendapat dengan adanya Densus ini, teman-teman KPK bisa fokus ke masalah yang besar, sedangkan Densus bisa fokus kepada wilayah-wilayah, sampai ke desa," terang Tito.
 
"Densus ini kan bisa (tangani kasus) yang besar, bisa yang kecil karena kan jaringannya, jumlah (personel)-nya lebih, banyak hampir 3.560. Jadi (Densus Tipikor) lebih masif penindakannya, kolaborasi semua pihak termasuk kejaksaan. Jangan dianggap kompetitor (KPK)-lah," sambung Tito.

PROKLAMASI.co.id - Komisi II DPR berencana mengundang TNI, Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN), untuk meminta masukan terkait pembahasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Ormas).

"Kami ingin dengarkan pendapat aparat keamanan termasuk intelijen terkait adanya ormas yang dinilai menggoyahkan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata anggota Komisi II DPR Ace Hasan Syadzily dalam diskusi di Gedung Nusantara III, Jakarta, Selasa (10/10/2017).

Dia mengatakan, motif dan alasan dikeluarkannya Perppu Ormas adalah terkait sentimen agama dan juga mengenai keamanan negara. Sehingga, Komisi II DPR ingin mendengarkan pendapat aparat keamanan serta intelijen.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, Komisi II DPR akan melaksanakan rapat internal pada Senin (16/10) untuk menentukan pihak mana saja yang diundang untuk dimintai pendapatnya terkait Perppu Ormas. "Disepakati pada Selasa-Kamis (17-19 Oktober) akan mengundang pakar, aktivis, pimpinan ormas keagamaan terkait Perppu Ormas. Lalu pada Jumat (20/10) akan disampaikan pandangan mini frakso dan 24 Oktober akan dibawa ke Rapat Paripurna," ujarnya.

Dia menegaskan, bahwa Golkar mendukung Perppu Ormas. Namun, bukan semata-mata apa yang dilakukan pemerintah akan didukung namun partainya punya pendirian sendiri. Menurut dia, Golkar memiliki punya pemikiran yang jelas yaitu sejak awal konsisten menegakkan Pancasila dan siapapun yang merongrong kewibawaan Pancasila maka akan berhadapan dengan Golkar.

"Mendukung Perppu Ormas merupakan gerakan ideologi mengamankan Pancasila sebagai dasar negara," katanya.

PROKLAMASI.co.id - Forum Advokat Pengawal Pancasila (FAPP) meminta perwakilan PBNU untuk menjadi ahli dalam sidang uji materi Perppu Ormas di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Karena sekarang kita sedang menghadapi perppu di MK, kita membutuhkan ahli-ahli dari NU yang menjelaskan bagaimana perppu ini harus didukung karena dia mengamankan Pancasila dan NKRI," ujar koordinator FAPP, I Wayan Sudirta seusai menemui Ketum PBNU Said Aqil Siradj di kantor PBNU, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa (10/10/2017).

Sudirta mengatakan NU berperan penting menjaga Pancasila dan keutuhan NKRI. Persatuan di masyarakat, menurutnya, harus tetap dijaga.

"Ada titipan masyarakat agar disampaikan pada ketua umum bahwa di sana-sini sebenarnya masyarakat masih ada rasa waswas terhadap kaum radikalis. Terhadap kaum yang ingin mengganti Pancasila, terhadap kaum yang membawa nilai-nilai lain dari luar yang tidak cocok dengan Pancasila dan NKRI," sambungnya.

Dalam menghadapi sidang Perppu Ormas, sambung Sudirta, FAPP memerlukan 5 ahli. Keterangan ahli diperlukan dalam sidang gugatan atas Perppu Ormas yang diterbitkan pemerintah pada 12 Juli 2017.

Sementara itu, Said Aqil menegaskan NU tetap dalam posisi mendukung Perppu Ormas. Pancasila, menurutnya, tidak boleh lagi dipertentangkan. 

"Menurut saya, sudah tidak boleh lagi didiskusikan bahwa Pancasila apa? Bener apa tidak? Tangkaplah orang seperti itu. (Yang) boleh itu kalau implementasi Pancasila mendalami, menghayati bikin-bikin konsep seperti apa budaya Pancasila, seperti apa demokrasi Pancasila, seperti apa yang harus dilakukan," tutur Said Aqil.

Selasa, 10 Oktober 2017 12:30

MUI Minta Polisi Proses Hukum Kasus Jonru

PROKLAMASI.co.id - Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin mengingatkan para aktivis Islam untuk tidak menyampaikan sesuatu yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
 
Hal itu disampaikan merespon banyaknya pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai aktivis Islam yang justru menyebarkan fitnah, ujaran kebancian dan hoax di media sosial yang berujung pada penangkapan. Sebut saja misalnya Jonru Ginting.
 
Ma'ruf Amin yang juga Rois 'Aam PBNU itu meminta kepolisian memproses para aktivis Islam yang ditangkap tersebut jika memang melanggar undang-undang hukum pidana.
 
"Kalau secara undang-undang dan aturan terbukti proses saja, ini kan negara hukum," jelasnya di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017).
 
Ma'ruf Amin mengatakan para aktivis Islam harusnya menyampaikan sesuatu secara santun dan tidak menimbulkan konflik di masyarakat.
 
"Mereka harusnya berpikir juga soal keutuhan bangsa, tak boleh mereka menyampaikan sesuatu yang menimbulkan perpecahan. Menjaga persatuan bangsa adalah tanggung jawab kita semua," tegasnya.
 
Selasa, 10 Oktober 2017 11:56

Polisi Periksa Istri Jonru

PROKLAMASI.co.id - Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa Yulianti, istri dari tersangka kasus ujaran kebencian Junro Ginting. Yulianti diperiksa sebagai saksi.
 
Yulianti tiba di Mapolda Metro Jaya sekitar pukul 10.30 WIB dengan didampingi pengacaranya, Erwin. Yulianti mengenakan gamis dan jilbab berwarna hitam.
 
Yulianti mengaku tidak tahu apa yang akan ditanyakan penyidik perihal suaminya itu. Ini adalah pemeriksaan Yulianti yang pertama.
 
"Nggak tahu, kan belum diperiksa," imbuhnya.
 
Lebih jauh, Yulianti mengatakan kondisi suaminya yang masih berada di dalam tahanan itu sehat. Yulianti juga sudah membesuk suaminya kemarin.
 
"Alhamdulillah sehat," pungkasnya. 
PROKLAMASI.co.id - Dalam acara Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian (Akpol) Semarang, Presiden Joko Widodo berharap Polri dan TNI solid menjaga kondusifitas Pilkada Serenrak 2018 mendatang.
 
Ia mengatakan, aparat keamanan harus mempersiapkan secara detil lokasi potensi rawan dalam Pilkada 2018 agar suasana terjaga.
 
"Jadi menjelang 2018 juga menuju 2019 betul-betul pengamanan dipersiapkan secara detil. Pemetaan potensi friksi harus punya," kata Jokowi, Senin (9/10/2017).
 
Menurutnya, dari pengalamannya mengkuti Piwalkot, Pilgub, hingga Pilpres, kondisi gelaran pemilihan umum bisa dilihat dari bebagai hal, salah satunya solidnya hubungan TNI dan Polri.
 
"Kalau saya kunci hanya satu, dilihat masyarakat, dilihat kontestan kandidiat dan pendukungnya, dilihat TNI dan Polri solid, sudah, rampung," terang Jokowi.
 
"Oleh sebab itu saya sampaikan kepada seluruh jajaran Polri, bahwa politik Polri adalah politik negara juga. Semua loyal dan setia pada negara, kepada rakyat, kepada pimpinan. Kalau itu kita kerjakan, selesai, tidak akan ada yang berani macem-macem. Saya yakini itu," imbuhnya.
 
Selain itu Presiden juga menyebutkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian meningkat menjadi 4 besar atau 78%. Ia berharap capaian itu bisa lebih ditingkatkan dengan digitalisasi sistem pelayanan publik agar tidak menyulitkan masyarakat.
 
"Tapi saya tidak mau Kapolri berhenti di angka ini. Naikkan di atas 80. Diharapkan betul-betul ada public trust. InI (kepercayaan) harganya mahal," pungkas Presiden.
 
Menanggapi hal itu Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian mengatakan pihaknya memang perlu terus membangun hubungan dengan TNI. Selain itu juga melakukan pendekatan ke berbagai pihak yang terkait Pilkada.
 
"Pak Presiden memberi garis bawah, hubungan Polri dan TNI mutlak harus baik di segala jajaran, karena TNI dan Polri pilar utama negara ini. Kalau tegak dan solid NKRI kuat," kata Tito. 
Senin, 09 Oktober 2017 13:37

Demokrat Buka Peluang Terima Perppu Ormas

PROKLAMASI.co.id - Komisi II DPR RI saat ini tengah membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Pada pembahasan pertama telah dilakukan rapat dengar pendapat dengan pemerintah.
 
Kemudian, pada 16 Oktober 2017, rencananya akan didengarkan sikap dari fraksi-fraksi di DPR.
 
Komisi II juga akan mengundang perwakilan masyarakat terkait Perppu tersebut untuk kemudian diputuskan apakah diterima atau ditolak dalam rapat paripurna sebelum masa reses.
 
Partai Demokrat yang ikut membahas Perppu tersebut masih belum menentukan sikap apakah akan menerima atau menolak Perppu tersebut. Saat ini, Demokrat masih mempelajari Perppu pembubaran Ormas anti Pancasila itu.
 
"Tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Kami harus telaah dengan baik," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syariefudin Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/10/2017).
 
Salah satu yang disoroti Demokrat terkait pembubaran Ormas, kata Syarief, adalah mekanisme pembubaran. Menurut dia, ada tahapan pembubaran Ormas yang seharusnya ditempuh.
 
"Ini kan unsur pembinaan. Kami tekankan di situ," ujar Anggota Komisi I DPR RI itu.
 
Namun demikian, tak menutup kemungkinan Demokrat akan menerima Perppu tersebut namun memberi catatan.
 
Salah satunya adalah melalui revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Ormas, yakni mengenai pasal pengadilan.
 
"Belum ditentukan karena masih dipelajari. Tapi itu sering dilakukan di DPR. Perppu diterima terus langsung diajukan rancangan undang-undangnya untuk direvisi secara menyeluruh," tutur Syarief.
 
Halaman 2 dari 147