PROKLAMASI.co.id - Para Kiai se Madura memanfaatkan kunjungan Presiden Joko Widodo di Sumenep untuk meminta restu kepada Jokowi agar melepas Mensos Khofifah Indar Parawansa untuk maju sebagai calon gubernur Jawa Timur 2018 mendatang.
 
Bahkan, para kiai yang tergabung dalam Aliansi Santri, Pengasuh Pondok Pessantren dan Kiai (Aspek) se Madura itu, menggalang dukungan 1.000 tanda tangan yang kemudian diserahkan langsung kepada Jokowi.
 
"Pak Jokowi, saya mewakili Aspek se Madura, memohon kiranya bapak merestui dan mengizinkan Ibu Khofifah untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur," kata Ketua Aspek KH Muchlis Muchsin saat bertemu Presiden Jokowi di Pondok Pesantren Annuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, Minggu (8/10/2017).
 
Saat penyerahan surat berisi 1.000 tanda tangan kiai itu, di sekitar Presiden Jokowi nampak beberapa tokoh seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Yeni Wahid-putri almarhum Gus Dur, dan beberapa tokoh lainnya.
 
"Mohon diterima ya pak. Ini amanat surat dari para kiai dan pengasuh pondok pesantren yang dititipkan kepada saya, untuk disampaikan ke bapak Presiden," ujar KH Muchlis, yang juga Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar, Bangkalan.
 
Tak banyak kata yang diucapkan Jokowi saat itu. Jokowi nampak tersenyum saat menerima bendelan surat dari KH Muchlis. "Terima kasih," jawab Jokowi singkat.
PROKLAMASI.co.id - Presiden Joko Widodo meminta kepada masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan isu yang beredar di media sosial. Sebab, menurutnya, banyak sekali akun palsu di media sosial yang menyebarkan berbagai isu dan berita bohong (hoax).
 
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat berkunjung ke Pondok Pesantren Al Karimiyyah, Kabupaten Sumenep, Madura, Provinsi Jawa Timur, Minggu, (8/10) malam.
 
Di hadapan sejumlah ulama, tokoh masyarakat, dan warga yang hadir pada kesempatan itu, Jokowi mengingatkan tentang besarnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
 
"Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa negara kita ini negara besar. Ini saya ingatkan di mana-mana," ujar Jokowi seperti yang disampaikan oleh Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (9/10/2017).
 
Jokowi mengatakan, dalam setiap pertemuan internasional yang dihadirinya, dia tak segan memperkenalkan dirinya sebagai pemimpin negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia.
 
"Saya Presiden Jokowi dari negara penduduk Muslim terbesar di dunia," katanya.
 
Sebab itu, lanjut Jokowi, tak jarang para pemimpin dunia yang dia temui menyatakan kekagumannya terhadap Indonesia. Di samping itu, tidak sedikit pula pemimpin dunia yang menitipkan pesan kepada Presiden, salah satunya adalah Presiden Afghanistan Ashraf Ghani.
 
"Beliau (Presiden Ashraf Ghani) mengingatkan jangan sampai ada gesekan. Pengalaman yang terjadi di Afghanistan sulit lagi dipersatukan. Sehingga kalau ada sengketa segera dirukunkan," kata Presiden menyampaikan pesan dari Presiden Ashraf Ghani.
 
Guna menghindari konflik dan gesekan antarmasyarakat tersebut, Jokowi berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita-berita bohong yang dikeluarkan oleh media massa, terutama media sosial.
 
"Saya minta kita semua ingatkan teman, tetangga kampung, kalau ada isu terutama di media sosial itu jangan dimakan mentah-mentah. Jangan baca langsung emosi padahal itu tulisan tidak jelas siapa yang buat karena akun palsu itu banyak sekali," kata Presiden. 
Jumat, 06 Oktober 2017 11:48

Hoax Merusak Sendi-sendi Kehidupan

PROKLAMASI.co.id - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) Rosarita Niken Widiastuti mengatakan gempuran informasi hoax (berita bohong) di media sosial berpengaruh pada persepsi masyarakat, bahkan lebih jauh lagi sebagian besar di antararanya berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan. 
 
Hal itu disampaikan pada Forum Dialog dan Literasi Media dengan tema "Taat Agama, Bergaul Harmonis, Sopan Berkomunikasi", di Surabaya, Kamis, sebagaimana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (6/10/2017).
 
Sebab itu, kata Niken, generasi muda perlu dibekali pengetahuan dan kesadaran untuk bijak dalam bermedsos.
 
Forum dialog ini merupakan kerja sama Kemkominfo dengan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) tersebut.
 
Forum dialog itu dilaksanakan sebagai upaya membangun karakter bangsa, terutama generasi muda melalui peningkatan literasi media dengan bantuan tokoh agama. 
 
Diharapkan tokoh agama dan generasi muda gereja menjadi mitra strategis dalam penyebaran informasi yang mencerahkan dan mendidik. 
 
Sementara itu, narasumber pada forum tersebut adalah Tenaga Ahli Ditjen IKP Hendrasmo, Ketua PGI DR. Albertus Patty, Ketua PGI W Jatim Pdt Simon Filantropa serta perwakilan Katadata Ade Wahyudi.

PROKLAMASI.co.id - Dalam rangka meredam penyebaran berita hoax atau bohong di media sosial, pemerintah bekerja sama dengan lebih dari 100 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk melakukan literasi media sosial di kalangan pelajar dan mahasiswa.

"Pemerintah, dalam hal ini Kominfo sudah bekerja sama dengan lebih dari 100 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, untuk melakukan literasi media sosial di kalangan pelajar dan mahasiswa," jelas Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Rositasari Niken Widyastuti pada Jumat (6/10/2017).

Niken mengatakan, pihaknya terus mendorong masyarakat di semua lapisan untuk menggunakan media sosial dengan sehat.

"Sehingga media sosial yang kita pakai jauh lebih sehat dengan konten-konten positif yang membawa manfaat, bukan saja bagi kita sendiri tetapi juga bagi komunitas, dan lebih dari itu bermanfaat bagi bangsa dan negara," ujarnya.

Menteri Kominfo Rudiantara, lanjut Niken, juga sedang giat melakukan kunjungan ke pimpinan-pimpinan agama melalui MUI, NU, Muhammadiyah, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma, dan Walubi.

"Melalui pimpinan agama-agama ini kita bekerjasama untuk menyelanggarakan literasi media sosial kepada pemuda-pemudi di masing-masing kelompok agama," ungkap Niken.

Ia mengatakan, literasi media sosial sangat penting. Pasalnya, masyarakat membutuhkannya untuk mengantisipasi bahaya di media sosial.

"Masyarakat kita belum dibekali dengan informasi yang cukup untuk menangkal informasi-informasi seperti ini, tidak ada proses chek dan rechek bahkan cenderung cepat-cepat menyebarkan. Ini yang tidak boleh terjadi lagi, sehingga literasi media sosial itu sangat penting kita gaungkan ke masyarakat," pungkas Niken.

PROKLAMASI.co.id - ‎Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada seluruh prajurit TNI untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Ia mengatakan tugas  TNI adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini.
"TNI tidak boleh terkotak-kotak politik, tidak masuk dalam kandang politik. TNI harus selalu hadir untuk menjamin keutuhan dan persatuan bangsa," kata Jokowi saat menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Provinsi Banten, Kamis (5/10/2017).
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengingatkan pesan Jenderal Soedirman kepada prajurit TNI yang mengatakan politik TNI adalah politik negara. Politik negara artinya politik yang menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), politik untuk kepentingan bangsa dan rakyat, bukan politik demi kepentingan pribadi.
 
"Bahwa politik TNI adalah politik negara. Loyalitas TNI hanya untuk kepentingan bangsa. Politik terhadap keutuhan dan persatuan bangsa, kesetiaan terhadap NKRI dan kesetiaan terhadap pemerintah yang sah," ujar Jokowi mengutip pernyataan Soedirman.
 
Jokowi menyampaikan terimakasih atas sikap profesionalisme TNI selama ini. Jokowi juga terimakasih atas kesetiaan prajurit terhadap sumpahnya yang setia menjaga Pancasila dan NKRI, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, tunduh pada hukum dan patuh pada atasan. Dia berharap sikap-sikap seperti itu terus dijaga dan ditanamkan dalam diri prajurit guna kebesaran dan kewibawaan negara.
 
"Saya bangga dengan sumpah prajurit yang setia pada Pancasila dan UUD 45, tunduk pada hukum, taat pada atasan, menjalankan seluruh kewajiban, dan memegang teguh Sapta Marga. Kesemua ini adalah komitmen TNI terhadap negara," ujar Jokowi.
 
Dia meminta semua pihak, khususnya TNI agar waspada dan siaga terhadap berbagai ancaman terhadap negara ini. Terutama terhadap ‎upaya yang merongrong ideologi Pancasila dan memecah NKRI. Upaya itu bisa muncul dari luar maupun dari dalam negeri.
 
‎"Saya teringat naskah ikrar pada hari Kesaktian Pancasila yang kita selalu laksanakan di Lubang Buaya. Bahwa sejak kemerdekaan bangsa ini, telah banyak upaya merongrong dari luar maupun dari dalam. Itu semua bisa karena kurangnya kewaspadaan kita. Maka kita tidak boleh lengah. Kita harus bersatu-padu. TNI bersama seluruh rakyat harus menjaga keutuhan dan persatuan bangsa ini," tutup Jokowi.
 

PROKALAMASI.co.id - Hingga saat ini Perda Hak Keuangan DPRD DKI Jakarta yang telah disahkan beberapa waktu lalu belum juga dapat diakses publik baik secara langsung di bagian perundang-undangan DPRD DKI Jakarta dan Biro Hukum Pemda DKI Jakarta, maupun lewat website Pemprov dan DPRD DKI Jakarta.

Dokumen Perda yang mengatur gaji dan tunjangan DPRD baru diterima Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta Per hari ini, Kamis (5/10/2017). Bahkan tanggal pembuatan suratnya baru tanggal 2 Oktober 2017 kemarin. Padahal penetapannya sudah dilakukan 2 Minggu lalu dan berdasarkan PP 16 tahun 2010 yang mengatur tentang Tata Tertib DPRD, Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan sudah harus ditandatangani gubernur paling lambat 30 hari setelah adanya persetujuan bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.

Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menyesalkan keterlambatan ini. Pelambatan proses ini dinilai telah menutup hak publik sebagaimana jaminan Undang Undang Keterbukaan Informasi publik.

"Selain itu keterlambatan ini membungkam sikap kritis masyarakat. Ini adalah langkah mundur dibanding tahun sebelumnya. Pemprov DKI Jakarta dikenal sebagai daerah yang sangat responsif terhadap kebutuhan informasi publik dan bahkan mejadi daerah pilot untuk transparansi informasi publik," kata Koordinator Divisi Advokasi Keuangan Daerah, Anwar Razak dalam press release yang diterima redaksi pada Kamis (5/10/2017).

Untuk diketahui, Perda  Hak Keuangan  DPRD ini telah menaikkan  gaji dan tunjangan DPRD hingga 3 kali lipat sehingga banyak mendapatkan sorotan publik karena berimplikasi menyedot belanja langsung sektor-sektor dasar.

"Publik saat ini ingin tahu apa yang akhirnya disepakati dalam perda ini dan apakah kenaikannya wajar atau tidak," pungkas Anwar.

PROKLAMASI.co.id - Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Mabes Polri mengatakan 18 Puskesmas yang diresmikan Gubernur DKI Jakrta Djarot Saiful Hidayat pada Rabu (4/10/2017), terindikasi korupsi. Saat ini, penyelidikan dugaan korupsi pembangunan 18 Puskesmas tersebut masih berlanjut.
 
"Masih tahap penyelidikan ya, belum penyidikan. Sekarang sedang dalam proses koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," kata Wakil Direktur Tipikor Mabes Polri, Erwanto Kurniadi, Rabu (4/10/2017).
 
Makanya, kata Erwanto, pihaknya juga belum masuk dalam tahap menentukan siapa yang paling pantas dijadikan tersangka.
 
Tapi saat ini penyidik sedang memastikan apakah ada perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam pembangunan 18 Puskesmas tersebut.
 
Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat meresmikan 18 Puskesmas itu pada Rabu (4/10/2017) siang.
 
Djarot meresmikannya secara simbolis di Puskesmas Kecamatan Kramatjati, Kota Administrasi Jakarta Timur, Rabu (4/10/2017).
 
"18 Puskesmas ini merupakan program unggulan dalam RPJMD 2013-2017 sebagai komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan perorangan yang optimal, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dapat diselesaikan tepat waktu," kata Djarot.
 

PROKLAMASI.co.id - Presiden Joko Widodo secara blak-blakan menyebut isu turunnya daya beli masyarakat sengaja dilontarkan oleh lawan politiknya menjelang Pilpres 2019 mendatang.

Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat peresmian penutupan Rapat Koordinasi Nasional  Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Tahun 2017 di Hotel Ritz Carlton, Kuningan, Jakarta, Selasa (3/10/2017) sore.

"Isunya hanya daya beli turun. Saya liatin siapa yang ngomong, (orang) politik oh enggak apa-apa," kata Jokowi tawa para anggota Kadin yang hadir.

"Kalau pengusaha murni saya ajak ngomong. Kalau orang politik kan memang tugasnya itu, membuat isu-isu untuk 2019. Sudah kita blakblakan saja," tambah Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu kemudian memaparkan sejumlah data yang membuktikan bahwa daya beli masyarakat tidak menurun. Menurut Jokowi, yang terjadi adalah peralihan pembelian dari offline ke online.

"Kalau ada toko tutup ya karena ini. Salahnya enggak ikuti jaman," kata Jokowi.

Salah satu yang membuktikan argumennya ini, kata Jokowi, adalah jasa kurir yang naik sebesar 130 persen sampai akhir September ini.

"Angka ini didapat dari mana? Ya kita cek. JNE cek, kantor pos cek. Saya kan juga orang lapangan," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin.

Jokowi mengatakan, apabila pengecekan hanya dilakukan di situs belanja online besar, maka hasilnya tidak akan muncul. Sebab, banyak juga masyarakat yang mengandalkan platform media sosial seperti Instagram dan Facebook.

"Lacaknya dari mana? Ya Jasa kurir," ujar 

PROKLAMASI.co.id - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai penerbitan Perrpu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas oleh pemerintah tidak berlebihan.
 
Ia menilai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas tidak cukup. Sebab, saat ini ada organisasi anti Pancasila yang sudah mengakar hingga ke daerah.
 
"Dalam kehidupan politik kita harus berani mengambil risiko. Lebih baik kehidupan bangsa terjaga daripada misalnya, adanya sekelompok orang yang memaksakan kehendak atas nama demokrasi padahal antidemokrasi " kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
 
Ia menambahkan, dalam menghadapi situasi seperti sekarang, pemerintah memang dituntut untuk bersikap tegas demi menjaga keutuhan bangsa. Menurut Ace, Perppu Ormas lahir sebagai sikap nyata ketegasan pemerintah.
 
Lagipula, menurut Ace, Perppu Ormas juga telah dibuat sesuai dengan kaidah dan koridor hukum sehingga tidak semena-mena dalam membubarkan organisasi yang diduga anti-Pancasila.
 
"Daripada ini menjadi masalah yang serius bagi keutuhan NKRI dengan landasan Pancasila memang pemerintah harus tegas. Untuk melawan pihak yang secara tegas menunjukan radikalisme ini," kata anggota Komisi II DPR itu.
PROKLAMASI.co.id - Pengamat Miluter dan Direktur Imparsial, Al Araf menilai RUU Terorisme tidak perlu mengatur tentang pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Sebab, menurutnya, dalam UU TNI sudah jelas diatur soal tugas dan fungsi militer di Indonesia.
 
Al Araf berpendapat, pelibatan militer cukup mengacu pada UU TNI. Dimana, TNI dapat dilibatkan ketika negara sedang dalam ancaman.
 
"Ketika institusi Polri dan institusi lain tidak bisa mengatasi, maka TNI bisa dilibatkan. Di sini, militer tidak bisa melaksanakan operasi mengatasi terorisme tanpa adanya keputusan presiden, dan pelibatan itu pun merupakan pilihan terakhir," kata Al Araf, dalam sebuah diskusi bertajuk "Nasib RUU Terorisme" di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10/2017).
 
Sementara itu, anggota Pansus RUU Terorisme, Nasir Djamil mengatakan, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan keniscayaan. Tetapi, kata Nasir, pelibatan TNI harus lebih diatur secara spesifik dalam Perpres.
 
"Untuk itu Menkopolhukam mengatakan bahwa pengaturan keterlibatan TNI akan diatur lebih lanjut dengan Perpres, yakni dan akan mengatur prasyarat kondisi, mekanisme, prosedur, anggaran, legitimasi waktu, maupun kendali komando diatur dalam Perpres," katanya.
 
Lanjut Nasir menjelaskan, pelibatan TNI harus diatur Perpres karena UU TNI Nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa untuk menjalankan tugas pokoknya yakni kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah negara, maka TNI menjalankan tugas operasi militer untuk perang dan tugas operasi milter selain perang.
 
Selain itu, adanya pelibatan TNI juga tergantung dari situasi keamanan nasional ketika mengancam keamanan negara dan juga ada keputusan politik presiden.
 
"Nah yang perlu digaris bawahi adalah pelaksanaan kedua tugas tersebut harus didasarkan kebijakan dan keputusan politik presiden," katanya.
 
Halaman 3 dari 147