PROKLAMASI.co.id - Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri akan memanggil paksa bendahara Saracen bernama Mirda alias Retno. Pasalnya, Retno sudah dua kali mangkir dari panggilan penyidik. Ia seharusnya diperiksa pada Senin (2/10/2017).

"Bendahara Saracen tidak datang lagi. Berikutnya dia akan dipanggil paksa," kata Kasubdit I Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar, Senin (2/10/2017).

Irwan mengatakan Retno diperiksa sebagai saksi. Hanya saja dia tak pernah datang dan pada pemeriksaan ketiga nanti pihaknya akan memanggil paksa yang bersangkutan.

Keterangan Retno, penting karena terkait dengan pendanaan kelompok Saracen.

"Yang diutamakan untuk diperiksa yaitu Retno dan Asma Dewi (sudah ditahan) yang juga sebagai bendahara Tamasya Al Maidah," sambung Irwan.

Sementara itu Kepala Subbagian Operasi Satuan Tugas Siber Dittipidsiber Bareskrim AKBP Susatyo Purnomo mengatakan pihaknya juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua sosok lainnya terkait kasus ini.

Mereka adalah Dwiyadi dan Riandini. Menurutnya kedua sosok tersebut diduga mengetahui aktivitas Saracen walau tidak masuk dalam struktur kepengurusan Saracen.

"Mereka tidak masuk di dalam struktrur, tapi diduga mengetahui," kata Susatyo saat dihubungi.

Dia juga menambahkan jika tersangka utama dalam kasus ini, Jasriadi, dinyatakan sehat oleh dokter secara kejiwaan.

PROKLAMASI.co.id - APBD Perubahan DKI Jakarta Tahun 2017 telah ditetapkan melalui sidang paripurna DPRD DKI Jakarta di gedung DPRD DKI, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin (2/10/2017).
 
Dalam laporan Badan Anggaran yang ditandatangani oleh Ketua Badan Anggaran Prasetio Edi Marsudi menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Perubahan terjadi pada total belanja daerah dari 63 Triliun menjadi 61 Triliun atau terjadi pengurangan sekitar 1.7 triliun.
 
Salah satu item yang mengalami pengurangan belanja terjadi pada belanja langsung yang berada di SKPD mitra Komisi A yaitu sebesar Rp 252 Milyar.
 
Selain itu, belanja pegawai juga mengalami pengurangan yaitu sebesar 1,9 milyar.  Pengurangan juga terjadi pada 49 kegiatan yang tersebar di 38 SKPD/UKPD. Salah satunya di 32 kelurahan termasuk 4 kelurahan yang berada di Kepulauan Seribu. 
 
Menurut Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, penurunan belanja yang begitu signifikan ini merupakan imbas dari kenaikan tunjangan anggota DPRD yang mencapai tiga kali lipat dari tunjangan sebelumnya dalam APBD Pokok 2017. 
 
"Tentu hal ini membawa pengaruh signifikan terhadap layanan publik masyarakat Jakarta. Penurunan yang terjadi pada belanja langsung di sejumlah SKPD bahkan di kelurahan merupakan bukti imbas dari Kenaikan tunjangan DPRD yang akan berakibat buruk pada layanan pendidikan, kesehatan dan layanan keluruhan," kata Kordinator Advokasi Kinerja Keuangan Daerah KOPEL Indonesia, Anwar Razak dalam press release yang diterima Proklamasi.co.id hari ini.
 
Menjadi sebuah ironi, kata Anwar, DPRD ditengah-tengah keterbatasan anggaran dan kebutuhan anggaran untuk pengentasan warga miskin, bantuan pendidikan dan layanan kesehatan serta pengurangan jumlah pengangguran, justru mereka tanpa merasa berdosa menaikkan tunjangannya.
 
"Bahkan ditengah-tengah pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta sedang mengalami perlambatan dan target RPJMD yang tidak tercapai," pungkasnya.
Senin, 02 Oktober 2017 17:12

Hoax! Tak Ada Tawuran di Dewi Sartika

PROKLAMASI.co.id - Beredar kabar secara viral di media sosial yang menyebut bahwa terjadi tawuran antar warga di Jalan Dewi Sartika, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Senin (2/10/2017).
 
Dalam pesan yang tersebar, masyarakat diminta untuk berhati-hati jika melintasi Jalan Cililitan dan Dewi Sartika.
 
“Bentrokan mulai melebar ke arah UKI Cawang dan Kramat Jati. Info yang melintasi Jalan Cililitan hati-hati ada peran antara FBR dan Ambon,” demikian isi pesan tersebut.
 
Namun, Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Andry Wibowo membantah kabar tersebut. Ia menegaskan tak ada tawuran di Jalan Dewi Sartika. Ia memastikan kabar tersebut hoax alias bohong.
 
“Itu hoax,” kata Andry singkat.
 
Andry juga membantah foto seorang pria tewas mengenaskan yang diklaim sebagai korban tawuran tersebut.
 
“Astaghfirullahaladzim, enggak mungkin itu,” ungkapnya.
 
Terkait dengan kabar hoax yang disebutkan terjadi di wilayahnya, Andry mengaku telah melakukan pertemuan antara jajaran Polres Jakarta Timur dengan perwakilan warga Cawang dan Cililitan, pascatawuran yang terjadi pada Jumat (29/9) lalu.
 
Dalam pertemuan itu, Andry mengatakan, pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak termakan dan terpancing kabar bohong.
 
“Masyarakat diminta untuk menyikapi kabar hoax dengan bijak dan jangan mau diadu domba,” pungkasnya.
 
Senin, 02 Oktober 2017 09:16

Tulisan Satire: IMPOR KOMUNIS VIA PANDA

PROKLAMASI.co.id - Rupanya pemerintah ini benar-benar pro-komunis. Bayangkan, di tengah protes yang gencar soal kebangkitan PKI, ada pihak yang mendatangkan dua ekor Panda dari RRC untuk kebun binatang di Indonesia. Mereka mungkin bisa berdalih, ini cuma Panda.
 
Tapi kita harus berfikir lebih cerdas. Jangan sampai ditipu permainan kotor pemerintah. Mau Panda, kek. Mau Bunda, kek. Kita gak peduli. Komunis, ya tetap komunis.
 
RRC itu negara komunis. Ingat kan, blok yang dulu ingin dibangun PKI, Jakarta-Moskow-Peking. Di Indonesia saat ini sudah ada beruang es asal Rusia. Kini didatangkan lagi Panda dari China. Nah, jika mereka bertemu Komodo di kebun binatang, bukankah tandanya blok itu ingin dihidupkan kembali?
 
Kita selama ini sudah susah-payah membangun bangsa yang beragama. Lihat saja, sejak dulu ayam jantan bangun subuh. Buat apa dia bangun pagi-pagi buta kalau gak sembahyang? Nah, kalau Panda-Panda yang atheis ini dicampurkan dengan hewan-hewan kita, apa gak mungkin mereka jadi terpengaruh komunis juga?
 
Bukan hanya ajaran komunis yang akan dibawa Panda-Panda itu. Asal kalian tahu, dua Panda itu adalah sepasang kekasih namanya Cai Tao dan Hu Chun. Ini gila. Pemerintah tidak menjelaskan status mereka, apakah sudah resmi menikah atau cuma sekadar kumpul Panda?
 
Apa kita mau generasi muda hewan-hewan kita berperilaku mirip Panda itu? Hubungan asmara yang tidak diikatkan dalam tali perkawinan yang syah? Ini merusak moral hewan-hewan di kebun binatang kita. Sudah komunis, atheis, seks bebas lagi. Ini jelas jalan untuk menghancurkan moral generasi milenial.
 
Sekarang memang cuma dua ekor Panda. Berikutnya akan datang lagi 10 juta Panda ilegal ke Indonesia. Jelas sekali agenda yang terstruktur dan masif untuk menguasai Indonesia. 
 
Kenapa pemerintah tidak sensitif sedikit, kalau mau datangkan Panda pilihlah yang asal-usulnya jelas. Bukan dari negara komunis. Kan Panda bisa didatangkan dari Saudi Arabia atau negara Timur Tengah lainnya. Kenapa harus ngotot dari China?
 
Kemarin survei SMRC menyatakan bahwa 85% rakyat Indonesia tidak yakin ada kebangkitan komunis? Ini adalah tipu-tipu sok intelek. Survei itu hanya untuk melegitimasi kedatangan Panda dari RRC. Kita harus waspada.
 
Pertanyaan kita, mengapa SMRC tidak mensurvei opini warga kebun binatang yang bakal berhubungan dengan Panda-panda itu? Saya yakin, warga di sana percaya dengan kebangkitan komunisme. 
 
Jadi kalau mau disurvei, kita tahu, keyakinan mereka bahwa komunis akan bangkit jauh lebih tinggi prosentasenya dari simpatisan PKS dan Gerindra.
 
Kalau mau memaksakan Panda-Panda itu hidup di kebun binatang kita, coba saja suruh mereka nonton film G-30-S/PKI. Suruh mereka merasakan penderitaan jenderal yang dibunuh. Suruh mereka menghayati kata-kata, 'Darah itu merah jenderal!'. Mereka pasti akan kaget, bahwa ajaran komunis mereka sudah terdeteksi di layar tancep.
 
Kita ini bangsa beragama. Kita menolak segala sesuatu yang berbau komunis, Marxisme, Lenimisme, atau pun Pandaisme. Satu-satunya Panda yang bisa kita tolerir kehadirannya adalah Po!  Panda anak dari seekor bebek pedagang bakpao!
 
Sementara Panda-panda lain, meskipun cuma hewan, tetap saja komunis. Sama seperti patung Pak Tani. Meski cuma patung, tetap saja dia komunis. Dan komunis harus diberantas!
 
Hidup HTI!
 
*Tulisan ini diambil dari akun Facebook Eko Kuntadhi

PROKLAMASI.co.id - Lingkar Peduli Kaderisasi Partai Golkar-Jabar (LPKG-JABAR) menilai Partai Golkar saat ini sudah kehilangan arah gerakan dan visi besar partai. Filosofi berkarya dan berperstasi dinilainya hanya jargon kosong, dimana kata dan perilaku jauh dari kenyataan. Hal ini merujuk pada banyaknya kader Golkar yang ditangkap KPK.

"Sampai dengan bulan September 2017, setidaknya ada lima kepala daerah yang berasal dari Golkar yang ditangkap KPK," kata Sekjend LKPG-Jabar, Kurnia Alfarizy dalam press release yang diterima Proklamasi.co.id pada Senin (2/9/2017).

Idealnya, menurut Kurnia, partai politik menjadi institusi resmi yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk menyiapkan kader yang berintegritas dan berkualitas. Lahirnya kader parpol yang bersih dan professional tergantung pada sistem parpol itu sendiri dalam menjalankan fungsi pengkaderan dan tata kelola organisasi yang bersih.

"Sehingga sulit mengharapkan adanya kader parpol baik di eksekutif mau pun legislatif yang bersih, jika parpol tempat berhimpunnya pun tidak bersih," imbuhnya.

Belum lagi politik transaksional yang cenderung mengakar kuat dalam tubuh Partai Golkar. Tradisi ini, kata Kurnia, bisa dikatakan sudah menjadi rahasia umum. Kandidat yang ingin maju jadi ketua umum Golkar, atau yang berniat mencalonkan diri di eksekutif atau pun legislatif menggunakan perahu Golkar wajib memiliki “gizi” yang cukup.

"Lazimnya, mereka yang terpilih menjadi ketua umum, kepala daerah atau anggota legislatif dari Golkar adalah mereka yang punya “gizi” alias materi atau uang yang besar," ujarnya.

Kurnia pun memiliki istilah sendiri terhadap pihak-pihak yang sering meminta mahar. Ia menyebutnya sebagai "begal Pilkada. "Mereka yang sering meminta gizi itu, menurut kami, ibarat begal, tepatnya “begal pilkada” yang merusak demokrasi di Indonesia," ujarnya.

Akibat politik transaksional ini, lanjut Kurnia,
pada akhirnya kader yang berintegritas, berprestasi dan punya visi-misi akan kalah oleh mereka yang bermodalkan uang saja tapi tidak punya kapasitas. "Kader partai yang bermodalkan uang untuk merebut kekuasaan inilah yang nantinya menjadi bibit koruptor," ungkapnya.

Sebab itu, LPKG-Jabar mendesak Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto untuk memecat oknum-oknum yang kerap meminta mahar kepada para kandidat yang akan maju dalam pemilu. Pasalnya, praktik tersebut dinilai jelas telah merusak nilai-nilai demokrasi dan menambah buruk citra Golkar.

Selain itu, LPKG-Jabar mendorong kader-kader Partai Golkar yang loyal, bersih dan berprestasi untuk maju dalam Pileg dan Pilkada, khususnya pilkada serentak 2018.

LPKG-Jabar kemudian merekomendasikan DPP Partai Golkar untuk mengusung Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai Calon Gubernur Jabar pada 2018 mendatang.

"Dukungan ini juga didasari atas keputusan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang dihadiri seluruh pimpinan Partai Golkar mulai tingkat desa, kecamatan dan kota/kabupaten se-Jawa Barat, yang diselenggarakan di Karawang, Rabu 26 April 2017," pungkasnya.

PROKLAMASI.co.id - Presidium Alumni 212 menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (29/9/2017). Aksi tersebut kemudian disebut dengan "Aksi 299".

Ada dua isu besar yang diusung massa Alumni 212 itu, yakni menolak Perppu Ormas dan melawan kebangkitan PKI.

Menanggapi hal itu, pengamat hukum tata negara, Erfandi menilai isu kebangkitan PKI yang diusung massa unjuk rasa itu sarat dengan kepentingan politik, terutama menuju Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 mendatang.

"Saya melihatnya isu Kebangkitan PKI itu hanya komoditi politik untuk pilkada 2018 dan pemilu 2019 saja. Karena  sama sekali tidak ada relefansinya antara tuntutan penolakan PKI dengan tuntutan pencabutan Perpu Ormas yang membubarkan HTI," kata Erfandi kepada Proklamasi.co.id pada Sabtu (30/9/2017).

Menurutnya, ada tiga aspek yang dapat dilihat dari berkembangnya isu kebangkitan komunis di Indonesia.

Pertama, kata Erfandi, Perpu Ormas lahir untuk membubarkan ormas yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk PKI.

"Loh kok malah HTI minta di cabut perpu itu, apa jangan-jangan HTI ada kesamaan relevansi dengan PKI sendiri?" ujarnya.

Kedua, lanjut Erfandi, pembubaran PKI didasarkan pada TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966, yang saat itu MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan beda kontek dengan MPR saat ini yang merupakan lembaga tinggi negara.

"Artinya kekhawatiran bangkitnya PKI itu tidak memiliki dasar yuridis secara ketatanegaraan karena untuk membangkitkan PKI berarti harus amandemen UUD 1945 dulu," tuturnya.

Ketiga, Erfandi merujuk pada hasil survei terbaru Saiful Mujani Research terkait maraknya isu komunisme yang hasilnya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak percaya dengan isu kebangkitan komunis.

"Saya baca hasil survey saiful Mujani yang menyebutkan mayoritas masyarakat tidak khawatir kebangkitan PKI dan tidak ada relevansinya antara isu PKI dengan kesejehteraan sosial. Ini artinya isu demo PKI dan pencabutan perpu hanya kominitas politik saja bukan isu rakyat," pungkasnya.

PROKLAMASI.co.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum bisa memeriksa Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (SN) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Novanto saat ini disebut-sebut sedang dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, akibat menderita penyakit vertigo.
 
Namun, apa yang diderita Setya Novanto itu tidak serta merta membuat publik percaya. Publik curiga Ketua DPR RI itu hanya pura-pura sakit untuk menghindari pemeriksaan KPK dalam kasus yang menjerat dirinya.
 
Bahkan, foto Setya Novanto sedang terbaring dipenuhi alat medis di rumah sakit Premier dicurigai sebagai foto hoax alias bohong.
 
Sebab itu, Komunitas Cinta Bangsa (KCB) berencana akan melaporkan RS Premier ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes RI) agar dikakukan audit terhadap rumah sakit tersebut. Laporan akan dilakukan pada Jumat (29/9/2017) besok.
 
"Sudah sepekan lebih SN numpang "bobo" di RS Ramsay Primier Jatinegara. Publik curiga, unggahan foto di sosmed adalah Hoax. Maka kami mendesak Kemenkes RI melakukan audit terhadap RS Primier agar tkdak ada hoax yang disengaja," kata Ketua Komunitas Cinta Bangsa (KCB), Imam Rahmatullah kepada Proklamasi.co.id pada Kamis (28/9/2017).
 
KCB curiga ada kongkalikong Setya Novanto dengan pihak RS Premier agar tidak diperiksa KPK terkait kasus e-KTP.
 
"Bersama dengan ini Komunitas Cinta Bangsa akan melaporkan RS Primier ke pihak Kemenkes untuk melakukan audit kinerja RS Primier Jatinegara  yang ditengarai kongkalikong melindungi SN agar tidak dipanggil paksa KPK," pungkasnya.
PROKLAMASI.co.id - Presidium Alumni 212 akan menggelar aksi 299 menolak Perppu ormas dan PKI di gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta pada Jumat (29/9/2017).
 
Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin mengimbau kepada masyarakat agar tidak ikut aksi tersebut. Ia mengatakan, jika tidak terima dengan Perppu pembubaran Ormas yang tidak berdasarkan Pancasila bisa menggugatnya ke MK.
 
"Ada mekanisme bagi mereka yang tidak puas, tidak bisa terima Perppu itu bisa menggugat lewat MK. Kita gunakan saja saluran yang ada," kata Kiai Ma'ruf di kediamannya, Koja, Jakarta Utara, Rabu (27/9/2017).
 
Menurut Kiai Ma'ruf, aksi turun ke jalan hanya akan menimbulkan kegaduhan. Belum lagi akses jalan bagi para pengendara terganggu.
 
"Tidak perlu menimbulkan kegaduhan yang bisa membawa terjadinya konflik antar bangsa, " tutur dia.
 
Kiai Ma'ruf juga menegaskan bahwa bangsa Indonesia sudah berkomitmen tidak boleh ada dasar negara selain Pancasila. Ma'ruf juga menilai langkah pemerintah menerbitkan Perppu tersebut sudah benar.
 
"Kan kita bangsa Indonesia sudah sepakat komitmen dasar negara itu Pancasila. Tidak boleh ada dasar lain yang bisa menggantikan Pancasila. Ketika ada indikasi, ada pihak lain yang ingin mengganti maka harus dicegah, " tegas dia.
 
"Pemerintah punya kewenangan untuk menyatakan kondisi ini darurat sehingga perlu langkah-langkah. Ketika Undang- undang yang ada belum cukup pemerintah boleh membuat Perppu yang sifatnya untuk pencegahan," Kiai Ma'ruf menambahkan.
 
Selain menolak Perppu Ormas, aksi 299 juga akan mengangkat isu ganyang PKI. Sekitar 50 ribu orang dikirim akan turun dalam aksi tersebut.
 
"Tetap tidak perlu lagi ada demo-demo itu. PKI sudah mati semua itu, " kata Kiai Ma'ruf.
PROKLAMASI.co.id - Ketua Umum MUI, KH Ma'ruf Amin mengimbau kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan aksi-aksi unjuk rasa yang hanya menimbulkan kegaduhan.
 
Hal itu disampaikan terkait dengan rencana aksi 299 menolak Perppu Ormas dan kebangkitan PKI oleh Presidium Alumni 212 di gedung DPR/MPR pada Jumat (29/9/2017). 
 
"Kalau benar masih adanya PKI, kita tinggal melaporkan saja dan tidak perlu demo yang bisa menimbulkan kegaduhan," ujarnya kepada wartawan di Jalan Lorong 27, Koja, Jakarta Utara, Rabu (27/9/2017).
 
Menurut Rais 'Aam PBNU itu, demo-demo seperti itu sudah tidak perlu lagi karena soal PKI sudah tidak ada. "Saya kira sudah selesai masalah PKI ini, dan kalau kata Presiden pukul apa gebuk saja kalau PKI masih ada," tuturnya.
 
Ma’ruf Amin juga ingin massa tidak melakukan aksi terkait perpu ormas. "Jadi ketika undang-undang yang ada belum cukup, pemerintah boleh membuat perppu yang sifatnya untuk pencegahan. Walaupun perppu itu kan akan diuji," pungkasnya.
 
PROKLAMASI.co.id - Presidium Alumni 212 kembali akan menggelar aksi unjuk rasa menolak Perppu Ormas dan isu kebangkitan PKI di depan gedung DPR/MPR pada Jumat (29/9/2017).
 
Namun, Jaringan Aktivis Reformasi Indonesia (Jari 98) memiliki pandangan berbeda terkait aksi yang dikenal dengan aksi 299 itu. Tim investigasi Jari 98, Galib Arab mensinyalir ada motif terselubung di balik aksi tersebut, yakni politisasi dan tendensi dukungan ormas yang resmi dibubarkan pemerintah.
 
“Ini sebenarnya anak TK juga tahu ada permainan dibalik aksi 299. Ada politisasi sudutin pemerintah dengan mengemas cari simpati publik pakai isu PKI dan Perppu ormas, ini harus diwaspadai,” kata Galib.
 
Lebih lanjut, Galib mengakui dari hasil investigasinya selama ini bahwa sejumlah pihak selalu ingin memanfaatkan berbagai momentum aksi demo. Terlebih, kata dia, demo mengatasnamakan umat Islam yang mempunyai massa yang cukup banyak.
 
“Demo-demo ini cuma sasaran antara aja. Ngapain juga lagi demo di DPR ujung-ujungnya cuma ketemu Fadly Zon sama Fahri Hamzah. Bolak balik sambang kesana tapi gak tepat sasaran. Ranahnya kan sekarang MK kalau Perppu ormas, keblinger lama-lama pikirannya. Pakai cara isu PKI pula,” ujarnya.
 
Dengan demikian, lanjut dia, ada dugaan motif dan kepentingan dari aksi demonstrasi 299 sebagai upaya mengganggu kondusifitas masyarakat. Sebaiknya bijak lah untuk menyikapi hal tersebut tanpa perlu terus menerus aksi turun kejalan dengan trand mark angka-angka.
 
“Dampaknya banyak lho dari demo itu, macet da pasti kan. Berarti merugikan pengguna jalan atau rakyat yang cari rejeki. Security high cost pun akan terjadi. Bayangkan saja demo terus menerus, anggaran pengamanan pasti juga naik lah, yang rugi siapa jadinya. Duit rakyat cuma buat beginian. Aspirasi sudah tersalurkan semua kok masih aja demo-demo,” sebutnya.
 
“Isu PKI ini kan terus menerus didengungkan dan sengaja sasaran sebenarnya ke Presiden Jokowi. Ya kita tahu lah banyak yang pingin berkuasa ada juga yang gak sabaran ikutan berpolitik dan manfaatkan momen cari simpati. Ada ruang dialog kok untuk membahas hal ini dan solusinya ada. Semuanya sudah difasilitasi. Kalau ngelunjak ya gebuk balik aja,” kata dia sambil tertawa.
 
Dia melihat Jokowi sudah tegas disaat mereka (darah PKI) itu mendesak pemerintah meminta maaf kepada PKI namun justru Jokowi serukan gebuk PKI jika menemukannya. Pemerintah juga tidak melarang warga menonton film tentang PKI. Justru Presiden meminta agar film tersebut diperbarui supaya diterima generasi muda.
 
“Tidak tepat bila mendemo pemerintah karena isu kebangkitan PKI. Isu ini digoreng oleh pihak-pihak tertentu agar terlihat pemerintahan Jokowi saat ini pro-PKI. Tentu itu tidak benar,” sebutnya.
 
Maka itu, lanjut dia, jika seseorang berpikiran waras, dengan begitu bisa membedakan mana aksi yang ditunggangi kepentingan politik yang memanfaatkan umat Islam dan mana yang benar-benar tulus untuk kepentingan umat.
 
“Aksi 299 ini dilihat dari isunya saja sudah terlihat sebagai upaya mobilisasi umat Islam dengan tujuan yang sangat politis yakni pro HTI dan ormas yang akan dibubarkan karena anti Pancasila,” ucapnya.
 
“Mereka pasti manfaatkan momentum bila perlu umat ini diadu domba sesama kelompok muslim. Ibadah aja yang benar dan mari jaga persatuan dan kesatuan,” bebernya.
Halaman 4 dari 147