PROKLAMASI.co.id - Demi ketertiban dan konsistensi kebangsaan dibawah naungan Pancasila, maka apapun bentuk paham yang berindikasi komunisme harus dihancurkan sampai keakar-akarnya, sebagai wujud kepedulian terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
Demikian disampaikan oleh Koordinator Apel Akbar Melawan Kebangkitan Komunisme di Indonesia, Nanang Qosim, yang rencana digelar pada Jumat (29/9/2017).
 
 Pengalaman pahit bersama komunisme, lanjut Nanang, sudah pernah dirasakan. Pembantaian, rencana kudeta, dan penculikan serta pembunuhan merupakan wujud dari perjuangan komunis. Karena itu, aliansi organisasi kepemudaan, mahasiswa,pelajar, Organisasi Kemasyarakatan  Indonesia yang anti Komunisme mengingatkan kembali bahwa komunisme pernah jadi sebuah ideologi pembantaian di muka bumi.
 
“Kami belum lahir di kala peristiwa G30S PKI terjadi, namun kami seperti merasakan kepedihan dan ketakutan yang dirasakan oleh bangsa Indonesia terhadap komunisme”. Jika faham komunis tumbuh bebas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka sangat besar kemungkinan akan terjadi kembali tindakan represif terhadap negara dan terhadap pihak yang tidak sepaham dengan mereka," kata Nanang dalam press release yang diterima redaksi pada Selasa (26/9/2017) malam.
 
Kudeta gerakan 30 September 1965 merupakan sebuah peristiwa tragis. Itulah salah satu catatan sejarah kelam kekejaman PKI di Indonesia dengan menghalalkan berbagai cara, termasuk intimidasi, pembantaian, penjarahan, penculikan, penyesatan informasi dan adu domba untuk mewujudkan tujuan komunisme.
 
PKI, lanjut Nanang, pernah melakukan pembunuhan santri, kyai, dan militer di Indonesia. Bukti yang perlu terus diingatkan untuk menghindari tindakan memberi ruang kepada komunisme muncul kembali, dan menghindari pembiaran ajaran komunis hadir kembali di Indonesia. Pembiaran komunisme hadir kembali merupakan tindakan yang tidak bisa dimaafkan. Bangsa indonesia yang santun, bertata krama, hormat-menghormati dan saling menghargai tidak dapat menerima komunisme. 
 
"Selama ini, kegiatan atau acara yang berindikasi membangkitkan kembali komunisme di Indonesia sering dilaksanakan. Baru-baru ini di LBH Jakarta dilaksanakan Seminar Sejarah 1965, dengan tema “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965”. Tahun yang lalu juga pernah terjadi tuntutan melalui pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta maaf terhadap PKI," ujarnya.
 
Oleh karena itu, Forum Umat Islam Bersatu FUIB, Barisan Garuda Pancasila (BGP) dan Ormas Anti komunisme mengingatkan kepada seluruh lembaga negara, Institusi Pemerintahan, dan Elemen Bangsa Indonesia, untuk tidak mendukung dan terlibat dalam kegiatan apapun yang berindikasi komunisme.
 
Pancasila sebagai ideologi dan falsafah berbangsa dan bernegara sudah terbukti berhasil, dan pancasila telah membangkitkan semangat kesatuan dalam mengusir dan menghancurkan berbagai bentuk ideologi trans nasional dan komunisme. Tidak ada satu pihakpun yang berhak menggantikan idiologi bangsa. Apalagi faham-faham yang sudah terbukti pengkhianatannya terhadap bangsa dan negara indonesia.

PROKLAMASI.co.id - Mabes Polri mengakui telah memesan 5.000 pucuk senjata api ke PT Pindad. 5.000 pucuk senjata api itu dipesan untuk kebutuhan Polri.

"Dari Pindad hanya sanggup 5.000 pucuk (senjata)," kata Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Setyo menjelaskan, Polri sebenarnya memesan 15.000 pucuk senjata. Namun, PT Pindad hanya sanggup 5.000 pucuk senjata. sehingga Polri sedang mencari pemasok lain untuk memenuhi kebutuhan 10 ribu pucuk senjata lagi.

"Yang 10 ribu pucuk harus dicari dari luar (negeri)," katanya.

Setyo juga menuturkan, pengadaan 15.000 pucuk senjata itu menggunakan anggaran yang sudah disetujui dalam APBN Perubahan.

"Ya betul. Itu dari APBNP," katanya.

Ia menjelaskan senjata yang dibeli Polri bukan merupakan senjata serbu, tetapi merupakan senjata yang dapat melumpuhkan yang digunakan untuk keperluan penegakan hukum. "Spesifikasi teknis bukan untuk senjata serbu tapi untuk melumpuhkan," katanya.

PROKLAMASI.co.id - Pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal upaya pembelian 5.000 pucuk senjata api oleh institusi nonmiliter terus menuai kritik tajam. Direktur Imparsial Al Araf menyebut pernyataan tersebut justru berpotensi menimbulkan konflik antarinstitusi negara.

Dalam rekaman suara Panglima TNI di media sosial saat berbicara dalam acara silaturahim Panglima TNI dengan purnawirawan TNI, Gatot juga bicara soal larangan bagi kepolisian untuk memiliki senjata yang bisa menembak peralatan perang TNI.

Karena itu, Panglima TNI pun diharapkan memberikan contoh baik dalam membangun sinergi antara TNI dengan Polri.

"Panglima TNI seharusnya bisa memberikan contoh dan sikap yang konstruktif dalam membangun sinergitas TNI-Polri," ujar Al Araf saat menggelar konferensi pers di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).

Al Araf juga mengatakan, pernyataan Gatot juga menunjukkan adanya kesalahan pandangan dari Panglima TNI atas definisi ancaman nasional.

Pengerahan kekuatan, menurut Al Araf seharusnya ditujukan untuk menghadapi ancaman bagi negara. Dalam konteks ini, institusi kepolisian tidak bisa dikategorikan obyek ancaman keamanan negara yang harus diserang oleh TNI.

"Kalaupun terdapat persoalan yang melibatkan sebuah institusi negara, upaya penyelesaiannya seharusnya dilakukan bukan dengan cara-cara koersif seperti melakukan aksi penyerbuan, melainkan melalui kelembagaan politik demokratik dan hukum," tuturnya.

Di sisi lain, Al Araf menilai pernyataan Gatot Nurmantyo tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

UU TNI menyebutkan bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang bertugas menjalankan kebijakan pertahanan negara. Dengan demikian, otoritas pengerahan kekuatan militer hanya bisa dilakukan oleh presiden.

"Dalam negara demokrasi, pengerahan kekuatan militer hanya di presiden," ucap Al Araf.

"Pernyataan Panglima TNI terkait ancaman penyerbuan kepada kepolisian jika polisi membeli senjata penembak tank (anti-tank) adalah pernyataan yang keliru, tidak tepat dan berlebihan serta menyalahi UU TNI," kata dia.

PROKLAMASI.co.id - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pusat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana atau uang transaksi situs nikahsirri.com.

Berdasarkan penyelidikan sementara, lanjut Aris, hasil transaksi situs tersebut berjumlah Rp 5 juta.

"Memang ini terkesan rendah, tetapi penyidik dalam pemeriksaan ke depan akan mencoba bekerja sama dengan pihak PPATK untuk menelusuri jalur keuangan atau transaksi keuangan antara pihak pemilik situs dengan pihak klien. Mudah-mudahan dengan informasi dari PPATK nanti akan tergambar sangat jelas bentuk transaksi keuangannya," ujar Adi, Senin (25/9/2017).

Tersangka Aris Wahyudi alias AW, kata Adi, membenarkan kalau situs nikahsirri.com telah di-launching tanggal 19 September 2017.

"Pelaku juga membenarkan isi situs tersebut menggunakan keterlibatan pihak lain (klien dan mitra). Pihak klien adalah orang-orang yang masuk ke dalam situs sebagai member, dan pihak mitra adalah orang-orang yang bersedia untuk dijadikan mempelai wanita atau mempelai pria, termasuk juga kelengkapan yang lainnya seperti penghulu dan saksi," ungkapnya.

Menurutnya, orang yang ingin bergabung ke dalam situs itu harus membayar uang mahar sebesar Rp 100.000.

"Kemudian, orang-orang yang sudah membayar ini mendapatkan username dan passworduntuk digunakan melakukan kegiatan menggunakan aplikasi nikahsirri.comMember ini bisa berinteraksi dengan para mitra yaitu, orang-orang yang bersedia dijadikan mempelai wanita atau mempelai pria," katanya.

Sistem dalam situs itu semuanya mengedepankan satu bentuk pemenuhan atas mahar. Adapun mahar yang dimunculkan oleh para mitra. Misalnya ketika mitra A menilai dirinya pantas untuk dijadikan istri dengan mahar 200 poin, lalu mitra B dengan mahar 100 poin. Jadi nilai 200 dan 100 poin ini yang ditransaksikan oleh klien dengan mitra, melibatkan situs.

"Pemilik situs akan memotong 20 persen dari transaksi itu, 80 persennya akan diberikan kepada mitra-mitra yang bertransaksi," jelasnya.

Seseorang bisa menjadi mitra dimulai dari umur 14 tahun. Penyidik akan menyelidiki apakah dari 300 mitra yang terdaftar, ada yang berumur belasan atau masuk dalam kategori anak-anak.

"Kemarin kami bincang-bincang dengan pihak-pihak yang memberikan perhatian terhadap anak dan wanita, umur 14 tahun itu belum bisa dikategorikan sebagai orang dewasa, itu masih dikategorikan anak-anak. Makanya dari 300 mitra yang sudah terdaftar ini, akan kita cari tahu apakah ada orang-orang yang masih berumur belasan. Kalau ada nanti pelaku juga kita akan kenakan Undang-undang Perlindungan Anak," tegasnya.

Sementara berdasarkan penyelidikan ada sekitar 2.700 member atau klien yang mendaftar. "Sebagian besar member (klien) itu adalah laki-laki, kami belum mendapatkan member-member yang berkelamin wanita. Tetapi kami coba akan cari dari 2.700 ini apakah juga ada wanita," katanya.

PROKLAMASI.co.id - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Adi Deriyan mengungkapkan jumlah member atau klien situs nikahsirri.com mencapai 2.700 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh laki-laki.

"Ini sementara informasi yang kami dapat yang baru terinformasikan kepada saya sebagian besar member itu adalah laki-laki. Kami belum mendapatkan member-member (klien) yang berkelamin wanita," ujar Adi di Mapolda Metro Jaya, Senin (25/9/2017).

Dijelaskan Adi, dalam situs tersebut sebutan klien atau member diberikan bagi mereka yang menggunakan situs itu untuk memilih dan mencari pasangan.

Sedangkan sebutan mitra adalah mereka yang mendaftarkan diri untuk menjadi suami atau istri siri, penghulu, dan bahkan saksi atau dengan kata lain sebagai pihak yang dipilih.

Menurut Adi, ada 300 mitra yang terdaftar dalam situs tersebut. Ratusan orang tersebut terdiri dari laki-laki dan perempuan.

"Memang mitra ini ternyata tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan juga, mereka buka peluang orang-orang untuk mendaftarkan diri sebagai mitra," kata Adi.

Aris Wahyudi, pemilik sekaligus pendiri situs nikahsirri.com, ditangkap Tim Cybercrime Krimsus Polda Metro Jaya pada Minggu (24/9/2017) di kawasan Bekasi, Jawa Barat.

PROKLAMASI.co.id - Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira mengatakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo soal adanya lembaga nonmiliter memesan 5.000 pucu senjata seharusnya disampaikan ke instansi terkait. Sebab menurutnya, informasi tersebut merupakan data intelijen.

"Sebenarnya bukan dalam kapasitas beliau menyampaikan hal tersebut kepada pihak lain, selain kepada user dari informasi itu sendiri, yaitu presiden. Kalau informasi itu berasal dari intelijen seharusnya kan disampaikan kepada Presiden," ujar Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (25/9/2017).

Ia berharap, Gatot bisa belajar dari peristiwa ini dan tidak mengulanginya. Sebagai seorang pejabat, lanjut Andreas, semestinya harus memperhatikan betul soal prosedur dan etika dalam berkomunikasi.

Ia juga mengatakan, sebagai seorang pejabat negara, Panglima TNI semestinya tidak asal mengumbar informasi.

"Dalam hal ini kita melihat sebagai pemimpin harus berhati-hati dalam berbicara dan menyampaikan informasi kepada publik. Karena yang disampaikan itu kan menjadi simpang siur. Menjadi polemik yang tidak produktif," ujar politisi PDI-P itu.

PROKLAMASI.co.id - Aksi warga rusun Pulogebang, Nasoem Sulaiman alias Joker, yang membubarkan ibadah kebaktian mendapat kecaman dari publik setelah aksinya itu direkam dan disebar ke media sosial.
 
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Agustinus Darmawan pun mengingatkan warga rusun untuk tidak main hakim sendiri jika ada masalah di rusun.
 
"Prinsipnya, setiap ada kejadian apa pun di rusun itu lewat jalur yang resmi, enggak boleh main hakim sendiri, enggak boleh atur orang lain sendiri," ujar Agustino di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (25/9/2017).
 
Ia mengatakan, warga bisa melaporkan setiap permasalahan ke Kepala Unit Pengelola Rusun masing-masing. Jika masalah tidak bisa diselesaikan, warga bisa membawa persoalan mereka kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta.
 
"Saya secara kelembagaan bisa berkontak ke mana-mana," kata Agustino.
 
Agustino menuturkan, Joker sudah tiga kali melakukan pembubaran ibadah kebaktian di rusun itu. Pada tahun 2015, Joker pernah menyiram orang yang ikut ibadah kebaktian.
 
Pada 2016, Joker pernah melakukan upaya pembubaran tetapi berhasil digagalkan. Terakhir adalah kejadian yang berlangsung Sabtu lalu. Joker membubarkan kebaktian anak-anak yang berlangsung di rusun.
 
"Kemarin saya panggil dia. 'Sekali lagi Anda ya, saya perhatikan Anda Nasoem. Kalau Anda berbuat lagi, Anda pasti keluar dari rumah susun' . Dia jawab siap, ngomongnya begitu, kita lihat saja nanti," ujar Agustino.
 

PROKLAMASI.co.id - Setara Institute mengingatkan Presiden Joko Widodo agar lebih berhati-hati dalam mengambil sikap terkait manuver Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Gatot saat ini diaebut sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya.

"Sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," kata Ketua Setara Institute, Hendardi pada Senin (25/9/2017).

Hal itu disampaikan terkait dengan isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh lembaga non-militer yang dilontarkan Gatot. Menurut Hendardi, pernyataan tersebut disampaikan Gatot untuk mencari perhatian publik untuk menaikkan posisi tawar politiknya.

Bahkan, kata Hendardi, pernyataan Gatot itu telah melanggar kepatutan dengan mengumbar informasi intelijen.

"Karena penyampaian informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan," ujar Hendardi.

Hendardi juga menyinggung pernyataan Gatot yang akan menyerbu institusi lain jika rencana pengadaan 5.000 senjta api itu dilanjutkan. Menurutnya, ancaman itu sudah merupakan pelanggaran serius atas Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI yang mengatur kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang menjadi kewenangan presiden.

Lebih jauh, Hendardi menilai Gatot menjadi teladan buruk bagi prajurit TNI yang selama ini didisiplinkan untuk membangun relasi kuat dan baik dengan Polri akibat tingginya frekuensi konflik antar-dua institusi itu.

"Alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius yang hanya menguntungkan diri Panglima TNI," katanya.

Hendardi menambahkan, upaya Gatot mencari perhatian bukan hanya dengan melempar isu soal pembelian 5.000 senpi oleh institusi nonmiliter. Sebab, Gatot juga getol melontarkan pernyataan yang bernada permusuhan dan destruktif, termasuk soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI.

"Panglima TNI bermanuver dengan mencari musuh-musuh baru, bukan untuk tujuan kepentingan bangsa tetapi untuk kepentingan politik jangka pendek bagi dirinya," ungkapnya.

PROKLAMASI.co.id - Isu pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer yang dilontarkan Panglima TNI dalam sebuah rekaman yang tersebar luas di media sosial, terus menuai kecaman dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Setara Institute, Hendardi.
 
Menurut Hendardi, Gatot saat ini tengah mencari perhatian publik untuk menaikkan posisi tawar politiknya. Bahkan, kata Hendardi, pernyataan Gatot itu telah melanggar kepatutan dengan mengumbar informasi intelijen.
 
"Karena penyampaian informasi intelijen di ruang publik juga menyalahi kepatutan," ujar Hendardi, Senin (25/9/2017).
 
Hendardi juga menyinggung pernyataan Gatot yang akan menyerbu institusi lain jika rencana pengadaan 5.000 senjta api itu dilanjutkan. Menurutnya, ancaman itu sudah merupakan pelanggaran serius atas Pasal 3 dan Pasal 17 UU 34/2004 tentang TNI yang mengatur kebijakan pengerahan dan penggunaan kekuatan angkatan perang menjadi kewenangan presiden.
 
Lebih jauh, Hendardi menilai Gatot menjadi teladan buruk bagi prajurit TNI yang selama ini didisiplinkan untuk membangun relasi kuat dan baik dengan Polri akibat tingginya frekuensi konflik antar-dua institusi itu.
 
"Alih-alih menjadi teladan, Panglima TNI justru membawa prajurit TNI dalam konflik kepentingan serius yang hanya menguntungkan diri Panglima TNI," katanya.
 
Hendardi menambahkan, upaya Gatot mencari perhatian bukan hanya dengan melempar isu soal pembelian 5.000 senpi oleh institusi nonmiliter. Sebab, Gatot juga getol melontarkan pernyataan yang bernada permusuhan dan destruktif, termasuk soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI.
 
"Panglima TNI bermanuver dengan mencari musuh-musuh baru, bukan untuk tujuan kepentingan bangsa tetapi untuk kepentingan politik jangka pendek bagi dirinya," ungkapnya.
 
Sebab itu, Hendardi menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih berhati-hati lagi dalam mengambil sikap atas Panglima TNI. Sebab, Gatot sedang mencari momentum untuk memperkuat profil politik bagi dirinya.
 
"Sehingga cara-cara politik yang tidak etis yang sedang diperagakannya secara perlahan menjadi layu sebelum berkembang," pungkasnya.
 

PROKLAMASI.co.id - Situs kawin kontrak dan lelang perawan yang beralamat di nikahsirri.com mematok mitra untuk bergabung pada usia 14 tahun ke atas. Padahal, dalam Undang-undang disebutkan bahwa usia 17 tahun ke bawah digolongkan sebagai anak di bawah umur.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes adi Deriyan pun mengaku pihaknya saat ini tengah menelisik mitra situs tersebut yang masih di bawah umur.

"Makanya kemarin kami bincang-bincang dengan pihak-pihak yang memberikan perhatian terhadap anak dan wanita, umur 14 tahun itu belum bisa dikategorikan sebagai orang dewasa itu masih dikategorikan sebagai anak-anak," kata Adi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (25/9/2017).

Sejauh ini, kata Adi, total ada 300 orang yang menjadi mitra nikahsirri.com. Nantinya, polisi akan memetakkan siapa saja mitra situs tersebut yang berada di bawah umur.

"Kami cari tahu apakah dari 300 ini ada orang-orang yang masih berumur belasan itu 14 tahun atau berapa? Semua ini akan kami coba konsultasikan dengan pihak terkait, apakah umur sebesar-besarnya 14, 15 atau 16 masih dikategorikan sebagai anak-anak," kata Adi.

Jika mayoritas aktivis atau ormas anak dan perempuan memastikan bahwa umur 17 tahun sebagai anak di bawah umur, maka polisi akan menambahkan Undang-undang Perlindungan Anak dan Wanita terhadap Aris Wahyudi, pemilik situs nikahsirri.com yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Halaman 5 dari 147