PROKLAMASI.co.id - Warga Rusun Pulogebang, Nasoem Sulaiman alias Joker akhirnya meminta maaf setelah aksinya membubarkan ibadah kebaktian anak-anak viral di media sosial dan mendapat kecaman dari publik.
 
"Tadi sudah menyatakan menyesal, meminta maaf, dan tidak akan mengulangi lagi," ujar Kepala Unit Pengelola Rusunawa Pulogebang Ageng Darmintono, Minggu (24/9/2017).
 
Dikatakan Ageng, Joker merupakan warga rusun yang bekerja sebagai tukang bangunan. Ketika lewat di lantai 3 Blok F, Joker secara spontan membubarkan ibadah kebaktian anak-anak yang saat itu sedang berlangsung.
 
Ageng mengatakan saat itu Joker sedang membawa alat kerjanya seperti gergaji, linggis, palu, sama kampak.
 
"Saudara Joker ini secara spontan membubarkan acara tersebut karena dinilai mengganggu," kata Ageng.
 
Ageng menyayangkan sikap Joker yang berbuat seperti itu kepada warga. Seharusnya dia memberi kesempatan kepada warga yang ingin beribadah.
 
Masalah ini sudah dimediasi oleh Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Agustino Darmawan, kepolisian, dan tokoh masyarakat setempat. Joker dan warga setempat pun sudah berdamai.
 
Minggu, 24 September 2017 15:40

Bumikan Pancasila, PDIP Gelar Kursus Politik

PROKLAMASI.co.id - DPP PDI Perjuangan menggelar kursus politik Pancasila dengan tema Jiwa dan Kepribadian Bangsa di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (24/9/2017).
 
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap kursus politik ini dapat menggerakkan masyarakat untuk membumikan Pancasila. 
 
"Jadi PDIP sesuai dengan tanggungjawabnya untuk membidangi Pancasila mengadakan kursus politik. Kursus politik ini kami berharap semua tergerak kan kembali untuk membumikan Pancasila itu," ujar Hasto.
 
Kursus politik ini, kata Hasto, diharapkan dapat menjadi momentum untuk mempersatukan masyarakat Indonesia dan menghalangi siapapun yang mencoba mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Ia pun berharap Pancasila dapat menjadi 'way of life' bagi setiap masyarakat.
 
"Kami mencoba menghadirkan api Pancasilanya di dalam mempersatukan bangsa. Pancasila sebagai way of life dan kemudian Pancasila dalam situasi kekinian menghadapi ancaman dari ideologi yg lain, yaitu liberalisme, kapitalisme, khilafah dan berbagai upaya-upaya yang ingin mengingkari bangsa kita," kata Hasto.
PROKLAMASI.co.id - Polisi akhirnya menangkap pemilik situs nikahsirri.com yang menyediakan jasa kawin kontrak dan lelang perawan bernama Aris Wahyudi pada Minggu (24/9/2017) dini hari tadi.
 
Menurut Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Adi Deriyan, Aris ditangkap di rumah kontrakannya di Jalan Manggis, Jatimekar, Jatiasih, Bekasi pada pukul 02.30 WIB.
 
"Tadi sekitar jam 02.00 dini hari," ujar Adi saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (24/9/2017).
 
Aris saat ini masih dimintai keterangan di Mapolda Metro Jaya. Ia akan menjalani pemeriksaan 1x24 jam ke depan.
 
"Belum tersangka," ujar Adi.
 
Polisi akan mendalami motif pembuatan situs www.nikahsirri.com, yakni mengarah ke pornografi atau eksploitasi perempuan dan anak.
 
"Kita akan mendalami, ini eksploitasi anak, wanita, atau mencari keuntungan. Kita dalami juga semuanya," ujar Adi.
 
Situs www.nikahsirri.com menyediakan fasilitas lelang perawan. Lelang perawan itu dilakukan untuk kebutuhan nikah siri yang juga difasilitasi oleh situs tersebut.
 
PROKLAMASI.co.id - Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima mengatakan isu komunisme yang marak diperbincangkan akhir-akhir ini sangat berbahaya karena isu tersebut sudah menjadi liar dan berpotensi menjadi teror di masyarakat.
 
"Kemunculan isu komunisme ini sudah menjadi isu liar. Ini sangat berbahaya," kata Aria Bima, dalam acara sosialisasi empat pilar kebangsaan di Solo, Sabtu (23/9/2017).
 
Bahaya yang dimaksud, menurut Bima, adalah isu komunisme yang dilemparkan berpotensi bisa mengakibatkan saling tunjuk antara pihak satu dengan lainnya. Bahkan, komunisme bisa menjadi teror bagi masyarakat.
 
"Tidak masalah adanya isu komunisme, tapi yang paling penting jangan menyebabkan disharmonisasi di dalam masyarakat," ujarnya.
 
Dia pun berkomentar terhadap Panglima TNI yang kerap muncul di media membahas isu komunisme. Menurut Bima, panglima seharusnya melakukan tindakan nyata jika memang melihat komunisme tumbuh.
 
"Seharusnya segera ditindak seperti pemberantasan terorisme. Apalagi TNI memiliki kemampuan untuk mengetahui pihak-pihak mana yang membangun kembali ideologi komunis," ucapnya.
 
Aria Bima menegaskan bahwa selama ini kalangan politisi terus menyebarkan ideologi Pancasila melalui berbagai kegiatan. Acara sosialisasi empat pilar kebangsaan pun merupakan salah satu cara menumbuhkan ideologi Pancasila.
 
"Ideologi Pancasila sudah final. Membangkitkan ideologi komunis adalah pengkhianatan," pungkasnya. 

PROKLAMASI.co.id - Publik saat ini dihebohkan dengan munculnya situs jasa kawin kontrak dan lelang perawan di situs nikahsirri.com. Situs tersebut diketahui merupakan milik Aris Wahyudi (49) yang juga berprofesi sebagai CEO PT Uberjek Trans Indonesia.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara pun langsung merespon cepat kasus tersebut. Ia langsung segera memproses pemblokiran situs tersebut.

"Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika) melakukan proses pemblokiran atas situs nikahsirri.com. Koordinasi juga sudah dilakukan dengan Polda Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut," ujar Rudiantara, Sabtu (23/9/2017).

Menurut Ketua RT tempat kantor situs nikahsirri.com, Aris Wahyudi juga berprofesi sebagai CEO PT Uberjek Trans Indonesia.

"Sempat saya tanya, yang bersangkutan bilang ke saya punya usaha dibidang IT, namanya Uberjek," ujar Ketua RT 01, Teguh, ditemui di kediamannya Jalan Manggis, Perumahan TNI AU Angkasa Puri, Jatimekar, Jatiasih.

Teguh mengatakan, sebagai pengontrak, Aris menaati tata tertib lingkungan. Aris juga aktif mengikuti kegiatan lingkungan warga.

Situs ini belakangan dinilai meresahkan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Yohana Yembise mengecam konten yang ada dalam situs tersebut.

"Pemerintah menentang keras lelang perawan dan kawin kontrak yang belakangan beredar melalui situs nikahsirri.com," kata Yohana beberapa waktu lalu. 

PROKLAMASI.co.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat suara terkait maraknya isu kebangkitan komunisme. Ia mengingatkan semua pihak agar tidak menampilkan isu-isu sensitif di tengah situasi politik yang rentan.
 
Jenderal bintang tiga itu menegaskan, bukan berarti akan melupakan sejarah, namun ada timing yang tepat untuk bicara soal itu.
 
"Saya berharap semua pihak dapat menahan diri. Jangan kemudian menampilkan isu-isu ini di tengah situasi politik yang rentan. Mau ada Pilkada, mau ada Pilpres, mau ada peringatan G30S," kata Tito usai menyampaikan pidato ilmiah pada wisuda sarjana dan pascasarjana Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP), Sabtu (23/9/217).
 
Jika isu komunisme itu terus dimainkan, maka justru nantinya bisa membuka luka lama.
 
"Bukan berarti kita melupakan sejarah, tapi ada timing yang tepat untuk bicara soal itu," lanjutnya.
 
Tito memaparkan dari kunjungannya ke beberapa negara, dia mendapati ideologi komunis tengah meredup. Rusia dan Cina bahkan saat ini mulai mengarah pada sistem kapitalis. Namun demikian untuk mewaspadainya, di Indonesia Polri berpegang pada aturan hukum yang ada.
 
"Jelas ada Tap MPR ditambah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, tentang penyebaran ideologi termasuk marxisme, leninisme, komunisme. Jadi, sepanjang ada upaya penyebaran itu, Polri jelas akan ada penegakan hukum," jelasnya.
 
Negara lain, kata Tito, saat ini sudah berbicara tentang kompetisi antarnegara. Negera yang mampu solid di dalam, mereka akan mampu tampil bersaing negara lain. Sedangkan negara yang cakar-cakaran, tidak solid di dalam, akan kalah dengan negara yang solid.
 
"Oleh karena itu didalam negeri kita harus solid. Sehingga kalau ada isu isu yang sensitif, lihat konteksnya dulu. Timingnya tepat atau tidak. Setiap membicarakan isu, kita liat konteksnya ini akan produktif atau kontra produktif. Kira-kira akan banyak bermanfaat bagi orang banyak atau kurang bermanfaat," tegasnya. 

PROKLAMASI.co.id - Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengatakan penguatan ideologi Pancasilapada kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus digalakkan demi keutuhan NKRI.

Menurutnya, belakangan ini terasa sekali adanya upaya yang mengarah menggantikan ideologi pancasila.

Bahkan melalui khotbah, kampus-kampus, kajian dan diskusi, lanjutnya, mengarah pada upaya menggantikan ideologi Pancasila dengan khilafah.

"Bangsa Indonesia terus mengalami ancaman disintegrasi bangsa dari berbagai penjuru. Beragam ideologi baru masuk mencoba mempengaruhi dan mengganti, untuk itu perlu penguatan Pancasila," ujar Yaqut Cholil Qoumas di Jakarta, Kamis (21/9/2017).

Ia mengatakan saat ini pemuda dan generasi bangsa harus lebih mengenal dan memahami Pancasila dengan baik. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terbukti sebagai perekat persatuan bangsa.

"Kita harus perkuat nilai-nilai Pancasiladalam kehidupan sehari-hari. Untuk generasi muda, jangan sampai nilai-nilai itu luntur tergerus pengaruh arus zaman dan harus dibentengi," ujar Yaqut.

Yaqut mengungkapkan, sampai saat ini nilai yang terkandung dalam Pancasila telah berbukti dan sesuai dengan kondisi Bangsa Indonesia.

Dia mencontohkan, adanya utusan dari Negara dari Timur Tengah yang datang langsung ke Indonesia belajar tentang keberagamaan dan ke-Islaman.

"Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara sebagai pemersatu bangsa. Untuk itu, perlunya adanya 'political will' dalam memasyarakatkan Pancasila," kata Yaqut.

Melalui media sosial dan pendidikan formal perlu adanya penguatan Pancasila. Sebab, di tangan generasi mudalah masa depan bangsa dan Pancasila sebagai perekat bangsa.

"Kita berharap keutuhan NKRI terjaga dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai," kata Anggota DPR dari Dapil Jawa Tengah X ini.

PROKLAMASI.co.id - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo meminta pemerintah untuk tidak membeli pesawat tempur yang tidak dilengkapi dengan persenjataan lengkap.

Menko Polhukam Wiranto pun menanggapi pernyataan orang nomor satu di tubuh TNI itu. Ia menegaskan pembelian pesawat Sukhoi SU-35 bukan hanya mendatangkan unitnya, tetapi juga dilengkapi persenjataan lengkap.

Selain itu, dia juga mengingatkan, pembelian Sukhoi ini menggunakan timbal dagang yang memiliki banyak keuntungan.

"Jadi, kita akan melengkapi Sukhoi untuk mengganti F5. Kan, sudah beli delapan, kita akan beli 11, cuma caranya beda. Kita beli dengan imbal dagang. Lima puluh persen kita akan bayar dengan komoditas yang ada di kita. Satu berarti kita bisa menjual komoditas ke luar negeri. Tambahannya dalam perjanjian pembelian nanti, maka persenjataan lengkap," ucap Wiranto.

Mantan Ketua Umum Partai Hanura itu mengingatkan, kerja sama ini akan ada alih teknologi, di mana kontennya dari dalam negeri dan berlangsung selama lima tahun.

"Yang kedua ada alih teknologi untuk berangsur-angsur. Kontennya nanti adalah 80 persen dari dalam negeri. Itu berangsur-angsur lima tahun. Nanti peningkatannya dari 30 persen meningkat 10 persen setiap tahun," jelas Wiranto.

Selain itu, masih kata dia, Indonesia juga bisa mendirikan pabrik sparepart untuk Sukhoi. Sehingga semakin membuat teknologi Indonesia berkembang.

"Kita juga nanti akan membuat pabrik sparepart di Indonesia dalam rangka alih teknologi Sukhoi itu. Kita dapat satu kesempatan untuk mempelajari teknologi yang lebih maju tentang pesawat terbang," pungkas Wiranto.

PROKLAMASI.co.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan rasa kebhinnekaan Indonesia sudah selesai pada saat dideklarasikannya sumpah pemuda pada tahun 1928.
 
"Di tahun 1928 sebenarnya masalah kebhinekaan sudah selesai. Di tahun berikutnya sudah selesai," tegas Tito dalam Dialog Nasional HUT ke-51 Kahmi 'Mewujudkan Keadilan, Menyatu Dalam Kebhinekaan' di JCC Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu.
 
Mantan Kapolda Metro Jaya itu menuturkan, dalam sumpah pemuda ‎sangat jelas tercantum tiga poin utama yang menyatukan Indonesia dari sabang sampai merauke.
 
Menurutnya, rasa kebangsaan Indonesia yang dibentuk para pemuda pada saat itu ‎sangat mengedepankan sikap egaliter yakni prinsip kebersamaan.
 
"Pada poin berbangsa satu yakni bangsa Indon‎esia sudah sangat jelas tidak ada tambahan kata apapun."
 
"Tidak ada di sana tercantum suku tertentu yang dominan, tetapi semua dianggap menjadi satu bangsa," tuturnya.
PROKLAMASI.co.id - Polisi terus melakukan penyelidikan kasus Saracen yang memproduksi ujaran kebencian dan hoax di media sosial. Dari hasil penyelidikan sementara, ada dugaan keterlibatan partai politik dengan kelompok tersebut.
 
Hanya saja, menurut Kanit V Subdit III Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri AKBP Purnomo, ketika fakta ini ditelusuri, para tersangka yang juga anggota Saracen ini kerap menampik adanya keterlibatan parpol tertentu di kelompok Saracen.
 
"Kalau ditanya siapa yang pesan atau ada kaitan parpol, sebenarnya dalam bukti digital, ada gambar (foto) dari para tersangka yang bersama tokoh-tokoh parpol. Ketika ditanya, mereka ngakunya hanya fans," kata Purnomo dalam sebuah diskusi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan belum lama ini.
 
Purnomo mengatakan pihaknya terys mendalami dugaan keterlibatan parpol dalam kelompok Saracen ini meski yang jadi petunjuk hanya foto.
 
Apalagi paska penyidik telah menerima laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) terkait aliran dana.
 
"Kalau dikaitkan ke penyidikan masih perlu pendalaman apakah dibalik (nama itu) mereka ini ada yang memesan," tambah Purnomo.
 
 
Halaman 6 dari 147