PROKLAMASI.co.id - Seorang pengendara motor Kawasaki Ninja menantang polisi dan beberapa lampu merah diterobos dengan harapan dikejar polisi. Hal itu terekam dalam video unggahan akun Instagram mototini.
 
Dengan teknik bermotor yang telah terasah, satu dua mobil dan lampu merah ia terobos. Hingga pada salah satu pertigaan, tunggangannya itu pun menabrak mobil yang hendak berbelok. 
 
Padahal, mobil tersebut telah memberikan lampu peringatan ke kiri sebelumnya, tampaknya si pengendara Kawasaki Ninja itu tidak dapat menghindarinya karena motor tengah melaju dalam kecepatan yang cukup tinggi.
 
"Sungguh tidak berhuntung, Bro," tulis salah satu pengguna Instagram beknish_blocket dalam kolom komentarnya.
 
"Parah, kamu mungkin akan mati," gurau pengguna Instagram lainnya, jvhnnny.
 
"Karma does exist, Bro. Hati-hati," tulis tommy_mastro dalam kolom komentar yang sama.

PROKLAMASI.co.id - Sebuah video berdurasi 53 detik mendadak viral di media sosial dan menjadi perbincangan para warganet. Video tersebut berisi rekaman seorang polisi wanita (Polwan) yang dibentak-bentak ibu-ibu pengendara motor yang melanggar lalu lintas.

Peristiwa itu terjadi persimpangan DPRD Kabupaten Semarang pada Selasa 19 September sekira pukul 07.00 WIB. Video itu menuai beragam komentar dari warganet.

Setelah ditelusuri, polwan tersebut bernama Briptu Isma Hari Gusti Darma anggota Satlantas Polres Semarang.

“Kajadiannya saat anggota kami melakukan pengaturan lalu lintas rutin setiap pagi. Saat di lokasi itu, ada ibu-ibu pengendara dari arah Sidomulyo. Dia posisinya di depan garis marka, makanya ditegur oleh anggota kami seorang polwan,” ujar Kasubag Humas Polres Semarang, AKP Teguh Susilo, Rabu (20/9/2017).

Teguh mengapresiasi tindakan polwan cantik berusia 26 tahun itu yang tak terpancing emosi meski dibentak-bentak pengendara motor. Dengan tenang, polwan itu tetap mengingatkan pengendara motor Beat dengan nomor polisi H 6876 T itu untuk mematuhi aturan lalu lintas.

“Ini mesti contoh bagi anggota yang lain, meski dia masih muda tapi tetap tenang. Biasanya kan anak muda itu bila dipancing sedikit langusng bereaksi. Tapi ini berbeda, dia terlihat bisa sabar menghadapi ibu yang power full itu,” ujarnya sembari tertawa.

Belum diketahui pasti pengendara motor yang melanggar aturan tersebut diberikan tindakan langsung (tilang) atau dilepas kembali. Meski demikian, dengan beredarnya video yang menunjukkan pengendara motor membentak-bentak polwan akan menjadi sanksi sosial bagi pelanggar aturan.

“Kalau langsung tilang atau dilepas saya belum tahu perkembangannya. Tapi yang jelas jika nanti dia (pelanggaar aturan) menceritakan ke warga lain jika diperlakukan polisi dengan tidak baik maka video itu bisa menjadi jawabnnya. Masyarakat bisa menilai sendiri,” lugasnya.

PROKLAMASI.co.id - Status Gunung Agung di Bali siaga. Para warga Karangasem pun mengungsi meninggalkan rumah. Untuk memberikan rasa aman kepada warga dan meminimalkan terjadinya aksi pencurian, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika meminta kepada TNI-Polri untuk mengamankan rumah warga yang ditinggal karena mengungsi.
 
"Kami minta Polres dan Kodim untuk menurunkan anggotanya melakukan patroli ke desa yang ditinggal warganya untuk mengungsi," katanya di Denpasar, Rabu (20/9/2017).
 
"Biasanya saat seperti ini akan ada saja yang memanfaatkan kondisi. Kami ingin memberikan rasa aman kepada warga," lanjutnya.
 
Berdasarkan data KESDM, Badan Geologi, PVMBG Pos Pengamatan Gunungapi Agung saat ini secara visual gunung tersebut terlihat jelas hingga kabut 0-III, asap kawah nihil.
 
Dikabarkan sebelumnya bahwa status gunung Agung meningkat dari level II (waspada) ke level III (siaga) sejak Senin 18 September 2017.

PROKLAMASI.co.id - Gubernur DKI Jakarta Dajrot Saiful Hidayat menolak usulan dana Rp 1,8 triliun dalam APBD-P untuk pengadaan alat berat dan lahan di DKI Jakarta yang diusulkan legislatif dan eksekutif. Penolakan itu dilakukan karena Djarot tidak ingin memberikan beban kepada Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Oktober mendatang.

"Ya bermainlah legislatif sama eksekutif. Enggak bisa lah legislatif doang, kalau enggak berbicara sama eksekutif. Pasti lah," ungkap Djarot di Balai Kota Rabu (20/9/2017).

Menurut dia, penolakan tersebut dikarenakan KUA-PPAS sudah selesai disepakati dan ditandatangani sejak Agustus 2017 lalu. Dengan demikian dirinya mengaku tidak dapat merubah kembali.

"Enggak boleh, karena KUA-PPAS sudah selesai di tandatangani tanggal 25 Agustus. Sudah kita kunci disitu. Sekali lagi kita bekerja by sistem. Tidak boleh nyelonong seperti itu," jelas mantan Walikota Blitar tersebut.

Menurut Djarot, alasan yang digunakan untuk menambah anggaran tersebut dengan alasan kebutuhan lahan dan pengadaan alat berat tidak lah tepat.

"Lahan kita sudah cukup banyak. Kita lebih baik sekarang inventarisasi lahan itu. Kita maksimalkan lahan kita," ungkap Djarot.

Karena menurut Djarot, lahan yang perlu dibebaskan seharusnya memenuhi kriteria sejalan prioritas. Seperti dia contohkan lahan yang harus di prioritaskan yakni lahan yang ada bantaran sungai dan lahan untuk pembangunan MRT serta LRT.

"Itu yang harus betul- betul fokus. Lahan untuk misalnya perluasan waduk juga. Alat berat juga sudah cukup, kalau masih kurang nanti, lebih baik kita maksimalkan yang kita punya sekarang (alat berat), contohnya seperti itu," beber dia.

Penolakan tersebut juga, menurut politisi partai PDI ini bukan tanpa alasan. Menurut dia sebelumnya ada permasalahan dikarenakan mengambil cara dengan berhutang pada pihak ketiga.

"Kemarin maju lagi itu, katanya utang pada pihak ketiga, tahun berapa itu? Tahun 2012,2013 mau dimasukan. Bagaimana bisa? Enggak bisa," ujarnya.

Djarot menegaskan, dirinya hanya bertugas untuk menjaga amanat menjadi gubernur hingga Oktober mendatang. Dengan demikian dirinya enggan hal yang tidak diperlukan masuk (proyek, pengadaan, dll) dalam waktu dekat ini.

"Tugas kami menjaga, ingat saya ini cuma sampai Oktober, jangan sampai Oktober ini kemudian berbagai macam masuk. Dan ini akan membebani pemerintahan berikutnya. Ini fokusnya," dikatakan Djarot.

Kendati begitu dirinya ingin apa yang dilakukan pemerintah saat ini tidak menjadi beban di pemerintahan berikutnya yang akan bertanggung jwab.

"Jangan sampai pemerintahan berikutnya dengan keteledoran ini kemudian menyalahkan kami, tidak bisa," bebernya.

Dia menambahkan, hal seperti inilah yang menjadi pertimbangan. Karena menurut dia jika dirinya tidak berkomitmen untuk menjaga uang rakyat maka dirinya akan membiarkan apapun masuk pada akhir masa jabatan ini.

"Tapi komitmen kami kuat, kita diatur sistem yang kita sepakati bersama, dan sistem ini sudah dilaksanakan dibeberapa pemerintah daerah (luar DKI). Makanya seringkali teman-teman ini di undang jadi narasumber," tutup Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

PROKLAMASI.co.id - Mayjend (Purn) Kivlan Zein melaporkan Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) Bidang Advokasi Muhammad Isnur ke Bareskrim Polri karena diduga telah mencemarkan nama baik dirinya dengan menyebutnya sebagai dalang pengepungan dan kerusuhan di Kantor LBH Jakarta.

Namun, Isnur membantah dirinya menyebut secara langsung Kivlan Zein sebagai dalang kerusuhan dalam konferensi pers di Komnas Perempuan, Senin (18/9/2017). Ia mengakatan istilah "dalang" hanyalah framing media.

"Dalam konferensi pers kami tidak bilang secara langsung Kivlan dalangnya. Dalam konferensi Pers di Komnas Perempuan, kami menyebutkan bahwa ada dua nama yang beredar dalam broadcast-broadcast dan berita media," kata Isnur saat dikonfirmasi, Rabu (20/9/2017).

Sebab itu, pelaporan terhadap dirinya oleh Kivlan Zein dinilai tidak tepat. Isnur menyarankan agar Kivlan menggunakan hak jawab di media massa jika memang tidak terlibat peristiwa pengepungan kantor YLBHI tersebut. Ia pun menegaskan bahwa dia tak melakukan tuduhan secara langsung kepada Kivlan.

"Saya tidak menyebut dalang secara langsung. Media yang mem-framing dengan bahasa 'dalang'. Kalau di media, sebaiknya pakai hak jawab, sesuai dengan mekanisme undang-undang pers," ujarnya.

Terkait tudingan Kivlan yang menyebutkan terdapat atribut-atribut Marxisme dalam acara yang dilakukan oleh YLBHI, Isnur menyangkalnya.

"Di acara itu ada ratusan orang, semua megang HP, aparat juga membawa kamera resmi. Kalau ada misalnya lambang palu arit, nyanyi genjer-genjer pasti sudah banyak foto dan video (yang beredar)," ujar Isnur.

Rabu, 20 September 2017 10:06

Pria Penipu 51 Guru Honorer Diciduk Polisi

PROKLAMASI.co.id - Seorang pria berinisial TK ditangkap aparat Polda Metro Jaya di sebuah apartemen di kawasan Cakung, Jakarta Timur. TK yang ditangkap awal September 2017 itu diduga telah menipu 51 guru honorer dengan iming-iming meloloskan korban jadi calon pegawai negeri sipil (CPNS).
 
Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, TK menjanjikan kepada 51 guru honorer di Jakarta, Brebes, dan Sumedang, terutama yang tidak lolos seleksi pada 2013 akan lulus jadi CPNS K2 apabila menyerahkan uang Rp60 juta per orang.
 
"Selanjutnya uang diserahkan secara tunai dan transfer sebesar Rp1,8 miliar," kata Argo pada Rabu (27/9/2017).
 
Kepada korban, TK menyampaikan bahwa pengumuman kelulusan CPNS K2 akan diumumkan melalui media cetak dan internet pada akhir April 2014. "Hingga akhir bulan Mei 2014 tidak ada pengumuman tersebut," ucapnya.
 
Merasa ditipu, para korban lantas mendatangi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Ternyata mereka mendapati kalau kuota tambahan yang dijanjikan TK hanya tipu muslihat belaka. Merasa lantas melaporkan kasus itu ke kepolisian.

PROKLAMASI.co.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, meyakini paham komunisme tidak mungkin berkembang lagi di Indonesia masa kini. Menurutnya, paham komunis memiliki kecenderungan untuk tumbuh dalam kondisi kesejahteraan rakyat di suatu negara belum cukup baik. Sementara kesejahteran di Indonesia, aku Luhut, terus membaik.

"Komunis itu terjadi kalau ada ketidakadilan. Kalau rakyat sejahtera, siapa yang mau komunis?" ujar Luhut di Istana Negara, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Luhut menyampaikan bahwa perbincangan tentang komunisme serta desas-desus kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terjadi hampir setiap bulan September setiap tahun, adalah hal yang hanya menguras energi bangsa.

Alih-alih memusingkan hal itu, Luhut berpandangan bahwa bangsa Indonesia akan menjadi lebih baik jika memikirkan tentang tren perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Menurut Luhut, hal itu jauh lebih berguna dibanding pembahasan tentang ketakutan terhadap kebangkitan komunisme yang terus berulang.

"Kalau meributkan itu saja, seperti kurang kerjaan gitu lho. Diwaspadai yes, cara waspada pemerintah adalah dengan memberikan keamanan dan kesejahteraan. Kalau sejahtera, kau mau komunis?" ujar Luhut.

Rabu, 20 September 2017 09:43

Polri Sebut 617 WNI Gabung ISIS

PROKLAMASI.co.id - Sebanyak 617 warga negara Indonesia diketahui bergabung dengan kelompok radikal dan melakukan kegiatan teroris di Irak dan Suriah. Data tersebut dihimpun Densus 88 Antiteror dalam beberapa tahun terakhir.

"Jadi pria 524, wanita 147, jumlah seluruhnya 671. Ini terkait warga Indonesia yang ada di Suriah dan Irak," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Mereka yang bergabung dengan kelompok militan ISIS itu disebut juga foreign terrorist fighters.

Adapun, rincian WNI yang bergabung dengan ISIS dan masih hidup yakni 239 laki-laki, 104 perempuan, dan 99 anak-anak.

Sementara itu, yang tewas sebanyak 95 anak-anak dan dua  perempuan.

Ada pula WNI yang belum teridentifikasi dengan rincian 129 laki-laki, satu perempuan, dan dua anak-anak.

Selain itu, sebanyak 105 WNI berhasil dicegah masuk ke Suriah dan Irak.

"Kemudian, WNI yang akan masuk Suriah dan Irak tapi bisa dicegah, 76 orang pria dan wanita 29 orang," kata Setyo.

Ada pula WNI yang dideportasi dari Turki, Malaysia, dan Singapura karena berniat pergi ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS.

Jumlahnya sebanyak 354 orang, terdiri dari 310 laki-laki dan 224 perempuan.

Setyo mengatakan, beberapa WNI yang sempat pergi ke Irak dan Suriah kembali ke Indonesia.

Jumlah mereka sebanyak 84 orang, terdiri dari 68 laki-laki dan 16 orang perempuan.

Diketahui pula ada warga negara asing yang tergabung dalam FTF yang masuk ke Indonesia. Jumlahnya 15 orang dan keseluruhannya laki-laki.

Tak hanya WNI, ada juga WNA yang berangkat dari Indonesia menuju Irak dan Suriah sebanyak 3 orang laki-laki.

"Jadi total warga negara Indonesia dan warga negara asing yang terkait FTF di Indonesia ada 1478 orang. Ini adalah data dari Densus 88, dari hasil penyelidikan," kata Setyo.

Selain di Irak dan Suriah, ada pula WNI yang bergabung dengan kelompok radikal di Filipina. Sebanyak 13 orang WNI diketahui berada di Filipina saat ini.

Di samping itu, sebanyak enam orang dikembalikan ke Indonesia. Adapun, WNI yang diduga tewas sebanyak enam orang, semuanya laki-laki.

"WNI yang dideportasi dari Filipina yaitu sembilan orang, pria semua," kata Setyo.

Begitu tiba di Indonesia, WNI yang bergabung di FTF langsung dibawa ke Mako Brimob Polri dan dilakukan pemeriksaan oleh Densus 88.

Mereka akan dipulangkan jika dianggap tak terkait tindak pidana terorisme di Indonesia.

PROKLAMASI.co.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius mengatakan konflik yang terjadi antara pemerintah Myanmar dengan etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar bisa menjadi daya tarik kelompok terorisme.

"Rohingnya bisa jadi magnet untuk para anggota kelompok terorisme datang ke sana," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Bahkan kata dia, dikhawatirkan dampaknya bisa sampai ke Indonesia, jika benar kelompok terorisme tersebut ikut terlibat dalam pusaran konflik Myanmar-Rohingnya.

"Diharapkan itu tidak terjadi. Karena, penanganan dan solusi untuk menyelesaikan konflik yang dilakukan Pemerintah Indonesia sangat bagus sekali," kata dia.

Suhardi mengatakan, BNPT juga terus memantau para simpatisan ISIS asal Indonesia yang saat ini masih berada di Suriah dan ingin kembali ke Tanah Air.

"WNI yang pulang dari Suriah akan terus kami koordinasikan. Kan ada atase policy di sana, ada atase pertahanan, bahkan kami mengusulkan atase BNPT ada di sana," kata Suhardi.

Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi para simpatisan ISIS kembali ke Tanah Air karena terus terdesaknya kelompok ISIS di negara asalnya.

"Dengan itu kita akan mendapatkan kontak di sana lebih awal. Sehingga apakah returnis, apakah itu deportan dan sebagainya bisa kita bisa antisipasi ketika sudah sampai Indonesia," ujar Suhardi.

PROKLAMASI.co.id - Sebanyak 12 orang diamankan aparta kepolisian terkait aksi pengepungan kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2017) malam hingga Senin dini hari. Dari 12 orang tersebut, 7 orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka kerusuhan.
 
"Tujuh orang ditetapkan sebagai tersangka, dikenakan Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono pada Selasa (19/9/2017).
 
Pasal 216 KUHP berbunyi: Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang tugasnya atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
 
Sementara Pasal 218 KUHP berbunyi: Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompkan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
 
"Yang bersangkutan saat unjuk rasa kemudian dibubarkan oleh pihak kepolisian sesuai undang-undangnya tidak mengindahkan. Jadi tujuh orang dijadikan tersangka," kata Argo.
 
Argo menambahkan, ketujuh orang tersebut belum terbukti melakukan tindak anarkistis saat peristiwa tersebut.
 
"Mereka tidak ditahan, kan ancaman hukumannya empat bulan," kata Argo.
 
Sekelompok orang mengepung Kantor YLBHI setelah mendengar kabar ada diskusi tentang Partai Komunis Indonesia (PKI) di lokasi tersebut.
 
Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan, pihaknya memang menyelenggarakan acara diskusi dan pagelaran seni sejak Minggu sore. Namun, diskusi dan pagelaran seni itu membahas soal darurat demokrasi di Indonesia.
 
Dia membantah bahwa diskusi dan pagelaran seni itu mengangkat isu PKI. Diskusi tersebut, kata Isnur, juga mengundang seniman, budayawan dan akdemisi.
 
"Seringkali kami dituduh fasilitasi acara PKI, itu sama sekali enggak benar," kata dia.
 
Halaman 7 dari 147