Selasa, 19 September 2017 22:20

Pabrik Obat PCC di Purwokerto Digerebek Polisi

PROKLAMASI.co.id - Tim Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Narkotika bersama Polres Banyumas menggerebek pabrik pembuatan obat paracetamol caffeine and carisoprodol (PCC), Selasa (19/9/2017).
 
Pabrik obat terlarang tersebut berada di sebuah ruko di jalan raya Baturraden nomor 182-184, RT 2 RW 1 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah.
 
Wadir Ditipid Narkoba Bareskrim Polri, Kombes John Turman Panjaitan yang memimpin langsung pengerebekan tersebut mengatakan, polisi menyita mesin pembuat PCC, bahan baku pembuatnya, sekaligus ratusan ribu butir PCC siap edar.
 
"Kapasitas produksi pabrik ini ratusan ribu (butir) dalam semalam, mesinnya cukup besar dan alat pengeringnya itu ada 60 (unit)," katanya.
 
Selain barang bukti di lokasi pabrik, polisi juga menciduk dua tersangka, masing-masing BP dan L warga Bandung. Dari keterangan tetangga, pabrik itu telah beroperasi sejak enam bulan lalu.
 
"Untuk mengelabui, mereka berpura-pura sebagai tempat penjualan air minum isi ulang," jelasnya.
 
Selasa, 19 September 2017 21:34

Polri Punya Prosedur Penembakan Penjahat

PROKLAMASI.co.id - Tindakan penembakan di tempat oleh polisi dapat dilakukan pada saat kondisi keselamatan petugas dan orang lain dalam keadaan terancam. Hal itu tercantum dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009.

"Tindakan yang disahkan sesuai aturan yang ada. Karena menyangkut perlindungan jiwa petugas dan jiwa orang yang wajib dilindungi," kata Wakil Kepala Inspektur Pengawas Umum Polri Irjen Ketut Yoga, saat audiensi Polri dengan sejumlah aktivis dari beberapa organisasi di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Menurut Ketut, biasanya petugas melakukan tembakan peringatan. Namun, apabila dalam kondisi kritis, tembakan peringatan tidak mungkin dilakukan.

"Kalau sudah hitungan kritis, tidak mungkin dilakukan peringatan. Itu sangat kasuistis," ujar Ketut.

Usai audiensi, awak media bertanya apakah tindakan tembak ditempat oleh petugas melalui proses pemeriksaan propam atau atasan petugas yang bersangkutan atau tidak.

Menurut Ketut, tindakan tembak di tempat yang terindikasi pelanggaran tentu akan diperiksa.

"Yang indikasinya menyimpang ya diperiksa. Kalau yang normal-normal ya ndak," ujar Ketut.

Bahkan, setiap kegiatan penyelidikan dan penyidikan oleh petugas sudah pasti dibuat laporannya.

"Setiap tindakan penyelidikan penyidikan petugas wajib membuat berita acara ya dia buat laporan," ujar Ketut.

PROKLAMASI.co.id - Pengunggah foto editan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Eko Prabowo (35) menyampaikan permintaan maafnya melalui akun Facebook pribadinya dalam bentuk foto dan video.

"Iya, pernyataan permintaan maaf yang bersangkutan kepada masyarakat atas posting-an yang dibuatnya," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rikwanto, Selasa (19/9/2017).

Namun, permintaan maaf tersebut tak menghapus unsur pidana yang dilakukan Eko. Ia tetap dianggap melalukan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial karena konten yang dia unggah. Meski menjadi tersangka, Eko tidak ditahan penyidik.

"Alasannya karena kooperatif dalan penyidikan dan tetap dikenakan wajib lapor," kata Rikwanto.

Dalam laman Facebook miliknya, terlihat foto Eko tengah menunjukkan kertas berisi pernyataan permintaan maaf dengan materai. Ada pula video permintaan maaf yang diunggah.

Dalam video itu, Eko mengakui kesalahannya karena menyebarkan foto editan tersebut. Ia mengaku mendapatkan foto itu dari sejumlah grup, yakni Grup Beranda Jokowi dan Ahok, grup NKRI Harga Mati, dan grup Prabowo for NKRI.

"Lalu saya posting dari satu grup ke grup yang lain dengan menambahkan tulisan yang menghina dan melecehkan Pak Jokowi, Ibu Mega, dan Pak Ahok," kata Eko, dalam video tersebut.

Eko mengaku menyesal telah menyebarkan gambar tersebut. Ia berjanji tak akan mengulangi perbuatannya. Ia juga meminta masyarakat tak meniru perbuatan yang dia lakukan.

"Imbauan saya pada teman-teman semua di medsos untuk tidak menyakiti hati orang atau mencemarkan nama baik orang lain siapapun itu," kata Eko.

Sebelumnya, Eko ditangkap karena mengunggah foto editan Jokowi dan Megawati dengan pose mesra di akun Facebooknya. Postingan tersebut diunggah Eko pada awal 2016. Dalam penangkapan itu, polisi menyita sebuah ponsel merk Xiaomi dan sebuah simcard.

Atas perbuatannya, Eko dijerat Pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

PROKLAMASI.co.id - Polisi memburu penyebar hoax soal PKI di media sosial yang menyebabkan  massa menyerbu Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Jakarta Pusat.

"Kita akan cari karena jejak digital enggak akan hilang ya," tutur Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (18/9/2017).

Menurut dia, alasan massa yang datang ke Gedung YLBHI masih didalami penyidik. Polisi tidak menutup kemungkinan massa terprovokasi isu hoax.

"Nanti kita teliti. Hoax itu banyak sekali di dunia maya," jelas dia.

Dia mengatakan polisi sudah berusaha menghindari hal yang tidak diinginkan di hari kejadian penyerangan. Setelah massa mulai menggelar aksi, pihak kepolisian segera masuk ke Gedung YLBHI.

Polisi meminta penyelenggara acara menghentikan kegiatan. Hanya saja, massa di luar gedung tidak percaya dan memaksa masuk.

"(Mereka) masih ngotot bahkan melawan. Malah melawan Polri dan serang anggota Polri," Setyo menandaskan.

PROKLAMASI.co.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan akhirnya angkat suara terkait ramainya isu bangkitnya komunisme. Luhut menegaskan, jangan sampai energi bangsa habis untuk berkutat pada isu itu.

"Enggak usah kita habis energi untuk bercerita isu (kebangkitan komunis) itu," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (19/9/2017).

Luhut mengatakan, ada sejumlah isu yang saat ini jauh lebih penting bagi kemaslahatan kehidupan manusia. Isu pertama yakni perubahan tenaga kerja dalam dunia industri, dari orang ke robot.

"Di negara maju, sekarang sudah mulai robotik. Akibatnya, akan banyak pemecatan. Sekarang bagaimana energimu melihat ini. Kalau lay off apa yang harus kita lakukan? Nah itulah yang harus kita pikirkan," ujar Luhut.

Kedua, adalah isu ketahanan pangan. Masyarakat Indonesia akan jauh lebih produktif jika memikirkan bagaimana Indonesia mampu bertahan di tengah isu krisis pangan dunia.

"Harus ada rekayasa pangan supaya sustainability negara bagus. Karena apa? Jumlah penduduk itu bertambah. Jadi kita fokus saja ke masalah ini karena tidak bisa selesai lima tahun. Daripada hanya bicara tadi G30S PKI saja," ujar Luhut.

Luhut mengakui, kebangkitan komunisme memang harus diwaspadai. Ia melihat, negara sudah sangat baik menjaga negara dari ideologi komunisme. Namun, sekali lagi ia mengatakan, jangan sampai waspada terhadap komunisme menghabiskan energi bangsa. Apalagi sampai terjadi pertengkaran fisik.

"Kalau kita berantem soal begitu-begituan saja ya kurang kerjaan begitu loh. Bahwa kita waspada, oke, kita semua setuju," ujar Luhut.

PROKLAMASI.co.id - Dalam hasil analisis transaksi keuangan kelompok Saracen, ditemukan sejumlah nama yang tidak asing lagi bagi publik terkait dengan kelompok produsen hoax dan provokasi bernilai ratusan juta rupiah itu.
 
"Kira kira begitu (dikenal publik)," ujar Kadiv Humas Polri, Irjen Setyo Wasisto di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/9/2017).
 
Saat ditanya apa saja profesi orang-orang tersebut, Setyo tak mau menyebutkan. Ia justri bertanya balik kepada wartawan.
 
"Kalau dikenal publik, kira-kira apa (profesinya)?" kata Setyo.
 
Temuan tersebut, kata Setyo akan ditindaklanjuti oleh penyidik. Orang-orang yang ada dalam laporan itu akan dimintai keterangan untuk mengetahui perannya.
 
"Belum tahu pasti perannya. Tapi disebut dalam LHA itu terkait dengan Saracen, maka harus diklarifikasi," kata Setyo.
 
Polisi sudah menetapkan empat pengurus Saracen, yakni JAS, MFT, SRN, dan AMH sebagai tersangka.
 
Mereka bersedia menyebarkan konten ujaran kebencian dan berbau SARA di media sosial sesuai pesanan dengan tarif Rp 72 juta.
 
Media yang digunakan untuk menyebar konten tersebut antara lain di Grup Facebook Saracen News, Saracen Cyber Team, situs Saracennews.com, dan berbagai grup lain yang menarik minat warganet untuk bergabung.
 
Hingga saat ini diketahui jumlah akun yang tergabung dalam jaringan Grup Saracen lebih dari 800.000 akun.
PROKLAMASI.co.id - Polisi sudah mulai menemukan titik terang siapa pengendali utama kelompok Saracen yang memproduksi ujaran kebencian dan hoax itu. Kasubdit I Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Kombes Irwan Anwar mengungkapkan kelompok tersebut dikendalikan partai politik.
 
"Saracen hanya satu dari sekian kelompok yang dikelola dan didanai kelompok besar. Pengendali kelompok besar itu seorang politikus yang berasal dari sebuah partai politik. Dari analisis dan hasil pemeriksaan yang kami lakukan, nanti ketahuan," kata Irwan.
 
Irwan melanjutkan, kelompok-kelompok yang bermunculan sejak lima tahun lalu itu terhubung satu sama lain.
 
"Semuanya berpusat ke satu kelompok di atasnya dan ada ruang-ruang yang menghubungkan antar mereka," tambah dia. 
 
Sebelumnya, polisi menangkap Jasriadi, Muhamad Faizal Tanong, dan Sri Rahayu Ningsih pada rentang 21 Juli-7 Agustus 2017 serta Asma Dewi di 8 September 2017.
 
Asma Dewi, ternyata terhubung dengan Saracen, terutama dengan Jasriadi. Hal tersebut diketahui dari bukti transaksi senilai Rp75 juta untuk menggunakan jasa Saracen.
 
Mengenai tersangka Jasriadi, lanjut Irwan, penyidik telah membuktikan yang bersangkutan memiliki relasi luas dengan politikus dan media massa. Hubungan itulah yang membuat Jasriadi memiliki keterampilan menulis dan melek politik.
 
"Dia belajar autodidak. Jasriadi bahkan membuat pelatihan khusus cara-cara menulis ujaran kebencian di Hambalang. Dia sempat hendak menjadi pemateri sebuah pelatihan, tetapi keburu kami tangkap. Kami fokus pada tindak pidana yang dilakukannya," ujar Irwan.
 
Irwan menambahkan, Saracen kerap mengubah nama dalam kegiatannya menyebarkan ujaran kebencian. Beberapa nama mereka antara lain Keranda Ahok Jokowi, Pendukung Anies-Sandi, Saracen, dan NKRI Harga Mati.
 
"Kami telusuri semua itu. Sekarang kan dampaknya," imbuh dia. 

PROKLAMASI.co.id - Sejumlah negara di dunia seperti Amerika Serikat, Australia, dan Swedia memuji langkah aktif Indonesia dalam membantu menangani krisis kemanusiaan di Rakhine State, Myanmar. Hal tersebut terungkap dalam acara working lunch on the situation in Rakhine Stateyang diadakan oleh Menteri Luar Negeri Inggris Boris Johnson.

"Sebagai negara sahabat dan bertetangga, Indonesia tentunya tidak dapat tinggal diam melihat situasi yang terjadi di Rakhine State, Myanmar," ucap Menlu RI Retno L.P. Marsudi dalam acara working lunch seperti dimuat dalam keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI pada Selasa (19/9/2017).

Dalam kesempatan yang sama, Menlu Retno juga menjelaskan langkah diplomasi maraton yang dilakukan Indonesia dengan berkunjung ke Myanmar dan Bangladesh. Selain bertemu dengan kedua pemimpin negara tersebut, Menlu Retno memunculkan gagasan formula 4+1 yang dinilai dapat menjawab situasi yang berkembang di Rakhine.

Formula 4+1 yang dimaksud adalah pemulihan keamanan dan perdamaian, menahan diri tidak menggunakan kekerasan, perlindungan bagi seluruh penduduk tanpa memandang latar agama atau etnis, serta akses bantuan kemanusiaan. Sementara satu lainnya adalah memastikan pelaksanaan rekomendasi laporan dari komite yang dipimpin Kofi Annan.

Inisiatif Indonesia tersebut mendapat apresiasi tinggi dari negara-negara yang hadir dalam acara working lunch tersebut. Menlu Australia, Menlu Swedia, dan Dubes AS untuk PBB secara khusus menyampaikan pujian atas langkah Indonesia dan kerja keras Menlu Retno dalam membantu mencari solusi terkait krisis di Rakhine yang berdampak pada etnis Rohingya.

Selain ketiga menteri luar negeri tersebut, pertemuan itu juga dihadiri oleh perwakilan dari kantor Sekjen PBB dan para menteri luar negeri serta duta besar dari sejumlah negara, seperti Myanmar, Bangladesh, Turki, Rusia, China, dan Malaysia.

Sementara itu, dalam pertemuan National Security Advisor, disampaikan terkait perkembangan situasi di Rakhine. Disebutkan bahwa pemerintah Myanmar telah membentuk satgas guna menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Rakhine. Satgas tersebut melibatkan Palang Merah Internasional (ICRC) dan sejumlah negara lain, termasuk ASEAN.

PROKLAMASI.co.id - PPP ikut menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bantuan RI untuk Rohingya hanya pencitraan. PPP menganggap malah Prabowo-lah yang melakukan pencitraan dalam krisis tak berkesudahan di Myanmar ini. 

Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut pernyataan Prabowo soal pencitraan hanya memperkeruh suasana politik di RI. Padahal, menurut Baidowi, Prabowo hanya cuap-cuap dan sama sekali tak melakukan aksi nyata membantu Rohingya. Itu, menurutnya, suatu bentuk nyata dari pencitraan. 

"Menurut saya, pernyataan Prabowo itu pencitraan. Apa yang dia perbuat untuk saat ini? Kan katanya, kalau nggak salah pernyataannya gini, 'Ngapain juga jauh-jauh ke Rohingya, wong kita sendiri belum beres'. Dia sendiri berbuat untuk dalam negeri buat beres itu apa?" kata Baidowi di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/9/2017).

Awiek, sapaan akrabnya, meminta Prabowo tidak melakukan apa yang disebutnya sebagai bentuk provokasi. Ucapan Prabowo dalam Aksi Bela Rohingya 169, yang digagas PKS, menurut Awiek, sangat politis dan tidak tepat karena menyangkut urusan kemanusiaan di negara lain. 

"Saya tahu tujuannya politik, wajar, yang ngomong politisi. Kaitannya dengan bantuan Rohingya, saya melihat tak ada pencitraan sama sekali," sebut Awiek.

Awiek menegaskan politik luar negeri Indonesia yang menganut asas bebas aktif mengharuskan Indonesia berperan aktif tanpa intervensi jika terjadi konflik di dunia. Apalagi Myanmar merupakan negara tetangga. Indonesia sendiri, kata Awiek, telah melakukan banyak hal untuk Rohingya sebelum mengirim bantuan kemanusiaan yang dianggap Prabowo sebagai pencitraan. 

"Contoh pengungsi Rohingya yang banyak mengungsi di Aceh. Kok tidak dipersoalkan, kenapa nggak disebut pencitraan? Kok yang mengirim bantuan kemanusiaan dianggap pencitraan? Itu menurut saya tuduhan yang cukup keterlaluanlah," terang Awiek. 

Dalam ajaran Islam, Awiek mengingatkan Prabowo bahwa muslim diajarkan berlomba-lomba berbuat kebaikan. Mengacu pada hal itu, Awiek meminta Prabowo tidak resek alias mengusili kinerja pemerintah yang aktif memberi bantuan kepada Rohingya. 

"Baiknya kalau dalam Islam, kami kan dituntut berlomba-lomba untuk kebaikan, ya tinggal aja, berlomba-lomba aja. Mau membantu Rohingya bantu ajangapain resek orang lain yang membantu," tutur Awiek mengingatkan Prabowo. 

PROKLAMASI.co.id - Politisi PDI Perjuangan, Charles Honoris mengatakan pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut bahwa bantuan pemerintah ke Rohingya hanyalah pencitraan, mengada-ada.
 
"Statement Prabowo mengada-ada dan tidak berdasar. Pemerintahan Jokowi sedang melakukan segala upaya yang dimungkinkan untuk segera menghentikan siklus kekerasan di Rohingya," kata Charles pada Minggu (17/9/2017).
 
Charles menegaskan, Presiden Joko Widodo sudah mengirim Menlu Retno Marsudi untuk menemui baik petinggi sipil maupun militer di Myanmar. Di forum-forum internasional, pemerintah juga berupaya menggalang komunitas internasional untuk memberi tekanan kepada Myanmar agar kekerasan harus segera dihentikan. Bantuan kebutuhan pokok juga sudah dikirimkan.
 
"Lalu saya ingin kembali bertanya kepada Pak Prabowo apa yang harus dikerjakan pemerintah agar tidak disebut pencitraan?" kata Charles.
 
"Apakah harus mengirim pesawat tempur untuk mengebom Yangon? Apakah harus mengirimkan prajurit TNI ke Myanmar untuk melakukan invasi militer? Atau apa?" tambah dia.
 
Anggota Komisi I DPR ini menegaskan, Myanmar adalah negara berdaulat. Oleh karena itu, intervensi militer harus melalui mekanisme hukum internasional seperti resolusi Dewan Keamanan PBB.
 
Oleh karena itu, pemerintah tak bisa bergerak sembarangan. Pemerintah sedang berupaya maksimal melalui opsi-opsi yang tersedia untuk menghentikan siklus kekerasan di Myanmar.
 
"Saya berharap tidak ada pihak-pihak yang menggunakan cara-cara murahan seperti menunggangi isu Rohingya untuk mendegradasi kerja-kerja pemerintahan Jokowi-JK," ucap Charles.
 
Halaman 8 dari 147