Senin, 05 Jun 2017 13:10

Mengenal Visi Calon Komisioner Komnas HAM, Andi Wiliam dan Aida Milasari Featured

PROKLAMASI.co.id –  Tahun ini, Komnas HAM akan melakukan suksesi lima tahunan untuk mengisi komisioner periode 2017-2022. Sebanyak 60 calon komisioner sudah dinyatakan lolos seleksi tahap satu, dua, dan tahap ketiga yang berlangsung pada 17-18 Mei 2017 lalu.

Sesuai dengan hasil konsultasi antara Pansel Komnas HAM dan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, dari 60 orang itu, nantinya akan disaring menjadi tujuh orang.

Seleksi komisiner baru ini relatif sepi dari perhatian publik. Mungkin paling sepi jika dibandingkan dengan proses seleksi komisoner lembaga sampiran negara (state auxiliaries agency) lainnya, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan Ombudsman RI.

Dari 60 calon komisioner yang lolos seleksi, juga tak banyak yang dikenal publik. Kecuali calon incumbent Seperti Hafid Abbas dan Roichatul Aswidah. Namun, bukan berarti kapasitasnya diragukan. Hal ini dikaui oleh Ketua Tim Panitia Seleksi Calon Komisioner Komnas HAM, Jimly Asshiddiqie.

Jimly menilai, para calon komisioner yang mengikuti seleksi, hampir semua berkualitas. "Ada yang pengalaman di bidang ekonomi, sosial, budaya, agraria, buruh migran. Dosen juga banyak yang bagus-bagus. Calonnya relatif bagus-bagus," kata Jimly.

Dua diantara calon berkualitas itu adalah Andi Wiliam Parlindungan Sinaga dan Aida Milasari. Proklamasi.co.id, melakukan wawancara mendalam dengan kedua calon yang sama-sama berlatar aktivis itu.

Andi Wiliam adalah lulusan Universitas Sumatera Utara (USU) dan Universitas Bung Karno. Sudah 20 tahun lebih menjadi aktivis buruh di Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI). Minatnya muncul untuk maju ke Komnas HAM ketika berbagai aduan dari kalangan buruh kurang direspon oleh lembaga ini.

“Dengan latar belakang saya, saya ingin mewarnai Komnas HAM ini untuk lebih k

Andi Wiliam.jpg

onsen terhadap masalah perburuhan. Banyak sekali hak-hak mereka yang dilanggar,” kata Andi Wiliam. “Saya lihat komisinoner Komnas HAM yang dulu-dulu itu tidak begitu konsen terhadap masalah perburuhan,” imbuhnya.

Padahal, kata dia, dalam beberapa  konvensi internasional, hak buruh bagian dari Hak Asasi Manusia. Karena itu, hak buruh juga menjadi wilayah tugas para komisioner Komnas HAM.

“Konvensi ILO yang berada di bawah PBB, sudah menggariskan bahwa Labor rights is human rights. Saya masuk ke sana, saya satu-satunya yang konsen terhadap masalah hak Ekosob, khususnya hak buruh,” tuturnya.

Andi juga menyoroti cara kerja Komnas HAM saat ini yang kurang responsif. Saat ini, kata dia, masyarakat bingung mau melaporkan kemana bila haknya dilanggar. Meski masyarakat tahu ada Komnas HAM, tapi tidak tahu bagaimana caranya melapor ke lembaga tersebut.

“Ini zaman butuh respon cepat. Sekarang sudah zamannya aplikasi, misalnya ada Qlue, ada juga Lapor dari pemerintah pusat. Tapi komnas HAM ini tidak ada apa-apa. Bahkan mau nelpon ke sana saja orang susah,” kata dia.

Untuk itu, selain ingin mewarnai Komnas HAM dengan isu perburuhan, ia juga ingin melakukan pembenahan internal agar lebih responsif. Pembenahan internal ini juga disoroti oleh Aida Milasari. Aktivis perempuan lulusan Universitas Gajah Mada (UGM) ini mengatakan, saat ini Komnas HAM seolah berjalan tanpa komando. Di publik, masing-masing komisioner berbicara atas pikirannya sendiri-sendiri.

Aida Milasari.jpg“Ini berbeda misalnya dengan KPK. Di lembaga ini, suara yang keluar ke publik itu satu, semua sama. Bahkan ada juru bicaranya. Jadi pesan yang sampai ke publik itu sama. Nah ini berbeda di Komnas HAM yang terkesan masing-masing komisioner punya pandangan sendiri-sendiri,” kata Aida.

Aida Milasari adalah aktivis perempuan di LSM Rumpun Gema Perempuan. LSM  yang fokus pada isu-isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak. Gema Perempuan ini, kata Aida, berjejaring dengan Jaringan LSM untuk penghapusan pekerja anak, dan Jaringan  Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

“Nah, ini kami advokasi selama 30 tahun lebih sejak kami mahasiswa di Jogjakarta sampai sekarang. Sampai saat ini kami mendorong Pemerintah dan DPR untuk mensahkan UU perlindungan pekerja rumah tangga, dan memastikan tidak ada lagi anak-anak yang jadi korban perbudakan, traficking, dan lain-lain,” kata dia.

Menurutnya, kaum perempuan, anak, dan pekerja rumah tangga, adalah kelompok marjinal yang selama ini kurang diperhatikan, termasuk oleh Komnas HAM. Karena itu, setelah 30 tahun lebih memperjuangkan kelompok termarjinalkan lewat LSM, kini ia ingin memperjuangkannya lewat lembaga negara bernama Komnas HAM itu.

“Visi saya itu antara lain, mendorong supaya Komnas HAM memperhatikan kelompok-kelompok minoritas, marjinal, dan rentan. Juga isu masyarakat adat, yang tanahnya dicerabut, kemudian masyarakat yang memiliki keyakinan yang berbeda dengan mayoritas, seperti masyarakat Baduy. Itu perlu diperhatikan,” tuturnya.  (SUM)